SISKA MAULANA PUTRI / SI V

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya Irian Barat tidakla langsung masuk ke dalam bagian negara NKRI. Agar Irian Barat dapat kembali masuk ke dalam negara NKRI maka pihak Indonesia harus berjuang mendapatkkannya. Hal ini karena Belanda yang masih ada di Papua tidak ingin melepaskannya, Belanda menginginkan agar Papua menjadi Negara Boneka dari Belanda. Dan dalam mendapatkan Irian Barat kembali kepangkuan Indonesia, pihak Indonesia telah melakukan diplomasi namun dengan hasil yang mengecewakan. Melihat hal ini membuat pihak Indonesia melakukan perebutan dengan cara militer.

Indonesia mulai mempersiapkan penyelesaian dari permasalahan Irian Barat, pada awalnya Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Tindakan awal yang di lakukan adalah meminta bantuan dari pihak Amerika Serikat, namun hal ini gagal. Membuat pihak Indonesia memutar haluan untuk meminta bantuan dari pihak negara-negara blok Komunis, yang terutama di peruntukan pihak Uni Soviet.
Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jenderal A. H. Nasution(menteri keamanan nasional) pergi ke Moskow, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika, dengan syarat pembayaran jangka panjang. Perjalanan Jenderal A. H. Nasution juga mengadakan lawatan ke berbagai negara seperti Thailand, Filipina, Australia, Jerman, Pakistan, India, dan Inggris. Kunjungan ini di maksudkan untuk mencari informasi dan tanggapan negara-negara tersebut apabila Indonesia membebaskan Irian Barat dengan kekuatan militer.
Dengan berhasilnya Jenderal A. H. Nasution  mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pihak Uni Soviet  Indonesia mendapatkan peralatan tempur berupa : 41 Helikopter MI-4, 9 Helikopter MI-6, 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, dan 1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov, 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim ( lengkap dgn rudal AS-1 Kennel ), 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12 B dan 10 jenis C-130 Hercules buatan amerika. Dengan berhasilnya mendatangkan peralatan militer yang sebanyak itu, indonesia menjelma menjadi negara yang memiliki angkatan udara terkuat di bumi bagian selatan.[1]
Persiapan yang dilakukan oleh pihak Indonesia di ketahuai oleh pihak Belanda dan juga Amerika Serikat. Pihak Belanda menuduh Indonesia melakukan agresi militer, dan mulai menambah kekuatan armadanya yang berada di Irian Barat. Pihak Amerika juga mengetahui persiapan yang di lakukan oleh pihak Indonesia. Amerika yang tidak mendukung penyerahan papua bagian barat ke indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington, DC mulai menganggap akan terjadinya pergantian "penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit cokelat". [2]
Akhirnya pada bulan april 1961 pihak Amerika Serikat mulai mendukung penyerahan Papua bagian Barat ke Indonesia. Hal ini dikarenakan ketakutan bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Dan hal ini di lakukan oleh pihak Amerika Serikat dengan cara mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan Irian Barat ke pada Indonesia terjadi secara legal yang di lakukan oleh Robert Komer dan McGeorge Bundy. Walau awalnya presiden John F. Kennedy menolak hal ini namun akhirnya setuju dengan pertimbangan ketakutan persekutuan yang akan di lakukan oleh pihak Indonesia dengan Uni Soviet.
Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Tiga Komando Rakyat (Trikora) di alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya adalah sebagai berikut
1.      Gagalkan pembentukan negara boneka Negara Papua buatan Belanda kolonial.
2.      Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3.      Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.
Dengan dicetuskannya Trikora maka konfrontasi antara Belanda dan Indonesia pun di mulai. Operasi Trikora terjadi selama dua tahu, operasi ini merupakan cara yang di lakukan dalam menggabungkan wilayah Papua bagian Barat dengan Indonesia. Operasi Trikora merupakan suatu operasi amfibi terbesar yang pernah dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Dalam operasi tersebut, TNI ditugasi melakukan pendaratan amfibi di salah satu pantai di Irian Barat yang masih di duduki belanda. [3]
Pada tanggal 2 januari 1962 Presiden / Panglima Tertinggi ABRI/ Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat megeluarkan keputusan no. 1 taun 1962 tentang Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Mayor Jendral Soeharto diangkat sebagai panglima dan tugas dari Komando Mandala adalah :
1.      Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Provinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan NKRI.
2.      Mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomasi.
3.      Dan dalam waktu yang sesingkat-sigkatnya wilayah Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas atau dengan adanya unsur dari pemerintaan daerah RI.
Awalnya pihak Belanda memandang enteng dari kekuatan militer Indonesia. Dengan beranggaban bahwa Indonesia tidak akan bisa menembus wilayah Irian Barat. Namun, militer Indonesia dapat membatah anggapan tersebut dengan berhasil merebut kawasan Teminabuan. Komando Mandala merencanakan 3 tahap dalam membebaskan Irian Barat.
1.      Tahap Infiltrasi (menyusup, sampai akhir 1962)
Memasuki daerah kompi pihak belanda sebanyak 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit di hancurkan oleh musuh. Dan juga mengembangkan penguasaan wilayah dengan mengikut sertakan rakyat Irian Barat.
2.      Tahap Eksploitasi (awal 1963)
Megadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.
3.      Tahap Konsolidasi( awak 1964)
Menunjukka kekuasaa dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.



1.      Operasi-operasi Indonesia
Sebuah operasi rahasia dijalankan untuk menyusupkan sukarelawan ke Papua bagian barat. Walaupun Trikora telah dikeluarkan, namun misi itu dilaksanakan sendiri-sendiri dalam misi tertentu dan bukan dalam operasi bangunan.
Hampir semua kekuatan yang dilibatkan dalam Operasi Trikora sama sekali belum siap, bahkan semua kekuatan udara masih tetap di Pulau Jawa. Walaupun begitu, TNI Angkatan Darat lebih dulu melakukan penyusupan sukarelawan, dengan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut pasukannya menuju pantai Papua bagian barat, dan juga meminta bantuan TNI Angkatan Udara untuk mengirim 2 pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan menuju target yang ditentukan oleh TNI AL.
Misi itu sangat rahasia, sehingga hanya ada beberapa petinggi di markas besar TNI AU yang mengetahui tentang misi ini. Walaupun misi ini sebenarnya tidaklah rumit, TNI AU hanya bertugas untuk mengangkut pasukan dengan pesawat Hercules, hal lainnya tidak menjadi tanggung jawab TNI AU.
Kepolisian Republik Indonesia juga menyiapkan pasukan Brigade Mobil yang tersusun dalam beberapa resimen tim pertempuran (RTP). Beberapa RTP Brimob ini digelar di kepulauan Ambon sebagai persiapan menyerbu ke Papua bagian barat. Sementara itu Resimen Pelopor (unit parakomando Brimob) yang dipimpin Inspektur Tingkat I Anton Soedjarwo disiagakan di Pulau Gorom. Satu tim Menpor kemudian berhasil menyusup ke Papua bagian barat melalui laut dengan mendarat di Fakfak. Tim Menpor ini terus masuk jauh ke pedalaman Papua bagian barat melakukan sabotase dan penghancuran objek-objek vital milik Belanda.
Pada tanggal 12 Januari 1962, pasukan berhasil didaratkan di Letfuan. Pesawat Hercules kembali ke pangkalan. Namun, pada tanggal 18 Januari 1962, pimpinan angkatan lain melapor ke Soekarno bahwa karena tidak ada perlindungan dari TNI AU, sebuah operasi menjadi gagal.
2.      Pertempuran Laut Aru
Komodor Yos Sudarso yang tenggelam di Laut Aru pada saat terjadinya Pertempuran Laut Aru. Pertempuran Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962, ketika 3 kapal milik Indonesia yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul yang membawa Komodor Yos Sudarso, dan KRI Harimau yang dinaiki Kolonel Sudomo, Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondomulyo, berpatroli pada posisi 4°49' LS dan 135°02' BT. Menjelang pukul 21:00 WIT, Kolonel Mursyid melihat tanda di radar bahwa di depan lintasan 3 kapal itu, terdapat 2 kapal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda itu tidak bergerak, dimana berarti kapal itu sedang berhenti. Ketika 3 KRI melanjutkan laju mereka, tiba-tiba suara pesawat jenis Neptune yang sedang mendekat terdengar dan menghujani KRI itu dengan bom dan peluru yang tergantung pada parasut.[4]
Kapal Belanda menembakan tembakan peringatan yang jatuh di dekat KRI Harimau. Kolonel Sudomo memerintahkan untuk memberikan tembakan balasan, namun tidak mengenai sasaran. Akhirnya, Yos Sudarso memerintahkan untuk mundur, namun kendali KRI Macan Tutul macet, sehingga kapal itu terus membelok ke kanan. Kapal Belanda mengira itu merupakan manuver berputar untuk menyerang, sehingga kapal itu langsung menembaki KRI Macan Tutul. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran".
3.      Operasi Penerjunan Penerbang Indonesia
Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Mayjen Soeharto melakukan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan penerbang menembus radar Belanda. Mereka diterjunkan di daerah pedalaman Papua bagian barat. Penerjunan tersebut menggunakan pesawat angkut Indonesia, namun operasi ini hanya mengandalkan faktor pendadakan, sehingga operasi ini dilakukan pada malam hari. Penerjunan itu pada awalnya dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut ringan C-47 Dakota yang kapasitas 18 penerjun, namun karena keterbatasan kemampuannya, penerjunan itu dapat dicegat oleh pesawat pemburu Neptune Belanda.
Pada tanggal 19 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung terbang dari Bandar Udara Pattimura, Ambon, dengan menaiki pesawat Hercules menuju daerah sekitar Kota Teminabuan untuk melakukan penerjunan. Saat persiapan keberangkatan, komandan pasukan menyampaikan bahwa mereka akan diterjunkan di sebuah perkebunan teh, selain itu juga disampaikan sandi-sandi panggilan, kode pengenal teman, dan lokasi titik kumpul, lalu mengadakan pemeriksaan kelengkapan perlengkapan anggotanya sebelum masuk ke pesawat Hercules. Pada pukul 03:30 WIT, pesawat Hercules yang dikemudikan Mayor Udara T.Z. Abidin terbang menuju daerah Teminabuan.
Dalam waktu tidak lebih dari 1 menit, proses pendaratan 81 penerjun payung selesai dan pesawat Hercules segera meninggalkan daerah Teminabuan. Keempat mesin Allison T56A-15 C-130B Hercules terbang menanjak untuk mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh pesawat Neptune milik Belanda.
TNI Angkatan Laut kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Pelaksanaan Operasi Jayawijaya di laksanakan dari bulan Maret-Agustus 1962 di lancarkan pendaratan melalui laut dan udara. Rencana serangan terbuka untuk merebut Irian Barat sebagai suatu operasi penentuan.
Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Operasi ini sebagai pendukung dalam tahap Eksploitasi yang bertujuan untuk menyerang kekuatan belanda secara terbuka, dalam tahap ini ALRI juga mengerahkan 12 kapal selam serta kapal penjelajah KRI IRIAN, sedangkan AURI menerbangkan pesawat pembom TU-16 dilengkapi rudal AS 1-kennel yang siap menenggelamkan kapal induk Hr. Ms. Karel Doorman milik Belanda.
Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konflik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua, juga mengubah pendiriannya, dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.
4.      Persetujuan New York
Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York adalah:
1.  Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia.
2.      Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan.
3.  Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah.
4.      UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan.
5.      Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Papua bagian barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui :
1.      Musyawarah dengan perwakilan penduduk Papua bagian barat
2.      Penetapan tanggal penentuan pendapat
3. Perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk tetap bergabung dengan Indonesia; atau memisahkan diri dari Indonesia hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional
6.      Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969.
Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Ibukota Hollandia dinamai Kota Baru, dan pada 5 September 1963, Papua bagian barat dinyatakan sebagai "daerah karantina". Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pemboman udara. Menurut Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan.[3]
5        Penentuan Pendapat Rakyat
Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia.
Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB, namun mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi. Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, namun keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Papua bagian barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya.
6 .       Setelah penggabungan
 Setelah Papua bagian barat digabungkan dengan Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut:
1.                        Papua bagian barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 namun masih dipegang oleh Belanda
2.                           Belanda berjanji menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar
3.                           Penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda
4.                           Penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua.
Setelah Jendral Soeharto menjadi Presiden Indonesia, Freeport Sulphur adalah perusahaan asing pertama yang diberi izin tambang dengan jangka waktu 30 tahun mulai dari tahun 1981 (walaupun tambang ini telah beroperasi sejak tahun 1972), dan kontrak ini diperpanjang pada tahun 1991 sampai tahun 2041. Setelah pembukaan tambang Grasberg pada tahun 1988, tambang ini menjadi tambang emas terbesar di dunia. Penduduk setempat dengan bantuan Organisasi Papua Merdeka memprotes berbagai tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Freeport dan pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, termasuk peledakan pipa gas dan penculikan beberapa pegawai Freeport dari Eropa dan Indonesia pada tahun 1996. Dalam kejadian ini, 2 tawanan dibunuh dan sisanya dibebaskan.
Pada tahun 1980-an, Indonesia memulai gerakan transmigrasi, di mana puluhan ribu orang dari pulau Jawa dan Sumatera dipindahkan ke provinsi Irian Jaya dalam jangka waktu 10 tahun. Penentang program ini mencurigai usaha Indonesia untuk mendominasi provinsi Irian Jaya dengan cara memasukkan pengaruh pemerintah pusat. Pada tahun 2000, presiden Abdurrahman Wahid memberi otonomi khusus kepada provinsi Papua untuk meredam usaha separatis. Provinsi ini kemudian dibagi dua menjadi provinsi: Papua dan Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) melalui instruksi Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001.
KUTIPAN :
[2] Asril. 2015.Sejarah Indonesia Komtenporer. FKIP Universitas Riau
[3]Adi Sudirman. 2014. Sejarah Lengkap Indonesia. Diva Press. Jakarta
[4] Intisari. Mengenang Tragedi di Laut Aru

Post a Comment

 
Top