IMAM FATONI/S/A

1. NU DAN POLITIK
            NU didirikan sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan (Jam'iyah Diniyah) dan sekaligus berjuang untuk mengusir penjajah bersama dengan organisasi yang lainnya. Pada perkembangan berikutnya, NU aktif di gelanggang politik praktis dan pada tahun 1937 sebagai tulang punggung Majlis Islam A'la Indonesia (MIAI), dan tokoh pendiri NU K.H. Hasyim Asy'ari sebagai ketua tertinggi dan merupakan kakek Gus Dur.

            Arena perjuangan politik NU makin melebar ketika jepang menguasai Indonesia. NU termasuk organisasi yang dilarang oleh jepang, tetapi sepak terjang politik NU sudah tidak mungkin dibendung. Pada 4-7 November 1945, NU bersama dengan Muhammadiyah, Perserikatan Ulama Indonesia dan Persatuan Umat Islam di Yogyakarta. Ini merupakan puncak pengabdian dan peran pilitik MIAI sehingga kongres memutuskan membentuk satu-satunya partai politik Islam, yang diberi nama Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Lagi-lagi, K.H. HasyimAsya'ri terpilih sebagai ketuanya dengan dibantu beberapa tokoh NU dan organisasi Islam lainnya.[2]
            Masyumi dalam perkembangannyaternyata tidak bisa dilepas dari konflik internal. Konflik internal ini dinilai oleh NU sudah terlalu memuncak dan tak bisa ditolerir lagi sehingga tokoh-tokoh NU membuat sebuah keputusan yang sangat mendasar, yakni keluar dari Masyumi. Keterlibatan NU di Masyumi hanya berlangsung sekitar tujuh tahun. Dengan keluarnya NU, pamor dan kekuatan Masyumi senakin memudar. Pemisahan diri yang dilakukan NU dan Masyumi hanya sekedar "akibat" dari ulah kurang adil tokoh-tokoh Masyumi non-NU yang berpendidikan Barat dan sering melecehkan kemampuan tokoh NU.[2]
            Dalam pemilu yang pertama kali diadakan pada masa orde baru, NU berhasil menduduki kursi di DPR sebanyak 58 kursi. Seandainya pemilu tersebut berjalan jujur, adil, terbuka, bebas dan demokratis pasti NU bisa mendapatkan lebih dari 58 kursi.[2]
            Kepemimpinan dalam tubuh NU adalah faktor penting yang dapat menentukan hitam putihnya organisasi yang didirikan pada 1926 ini. Reputasi NU ditingkat nasional dan internasional sangat bergantung kepada siapa yang menakodai organisasi ini. Pada zaman soekarno dulu, NU dikenal sangat dekat dengan kekuasaan karena para tokohnya. Begitu juga pada masa soeharto, NU mengambil langkah berseberangan dengan rezim orde baru itu, karena para pemimpinnya memilih sikap yang demikian. Sikap antagonis terhadap pemerintahan ini baru berubah ketika kepemimpinan NU mengalami perubahan. Salah satunya setelah pergantian kepengurusan ke tangan Abdurrahman Wahid. Berikut masa-masa NU dibawah kepemimpinan Gus Dur.
a. masa keemasan
            Pada pertengahan era 1980.an, Gus Dur adalah ikon intelektualisme Indonesia. Dia tak hanya dikenal sebagai tokoh NU, tapi juga sebagai aktivis HAM, pembela demokrasi, dan pejuang kebebasan. Selama kepemimpinannya, Gus Dur mengubah citra dan perjalanan NU dari sebuah organisasi islam yang "kolot" dan terbelakang menjadi sebuah organisasi islam yang dinamis. Gus Dur lah yang memperkenalkan NU ke dunia Internasional. Selama rentang kepemimpinannya, sudah ratusan artikel dan lusinan buku yang ditulis para sarjana Barat tentang NU. Imbasnya, NU menjadi organisasi yang dikenal di dunia internasional.
            Gus Dur melakukan banyak sekali perubahan didalam tubuh NU. Dalam salah satu tulisannya di majalah Prisma, Gus Dur mengatakan bahwa pesantren adalah subkultur dari Islam Indonesia. Gus Dur memperkenalkan pesantren dan dunia tradisional ke masyarakat kota dengan gaya ilmiah dan meyakinkan. 
            Namun, sumbangan terbesar yang dilakukan Gus Dur adalah kegigihannya dalam membangun ruang-ruang kebebasan dalam tubuh NU. Gus Dur lah yang menjadi pelindung anak-anak muda NU yang berpikiran bebas dan berusaha melakukan pembaruan pemahaman keagamaan dalam islam. Pada era Gus Dur lah generasi muda NU leluasa belajar tentang Demokrasi, HAM, dan arti toleransi.
b. masa kemunduran
            Di era kepemimpinan Hasyim Munadi yang menggantikan kepemimpinan Gus Dur, lebih senang bermain politik ketimbang memikirkan pengembangan pemikiran dan pemberdayaan intelektualitas di dalam NU. Lewat politik, para pemimpin NU bisa dengan mudah mengumpulkan kekayaan pribadi. Dua kali hasyim gagal dalam dunia politik pada pemilu 2004 dan 2009.
            Namun yang paling deskruptif yang dilakukan Hasyim adalah kampanye negatifnya terhadap kebebasan berfikir yang tumbuh dikalangan muda NU. Hasyim mengecam anak-anak muda didikan Gus Dur yang mengembangkan pemikiran secara bebas. Perseteruannya dengan Gus Dur tampaknya menjadi alasan mengap dia begitu memusuhi anak-anak muda NU pengusung Islam Liberal, islam yang diperkenalkan Gus Dur sejak tahun 1980an.
c. masa mengulang kejayaan
            NU kini berada pada suatu zaman yang memerlukan penyikapan matang dan bijaksana seperti sosok Gus Dur yang visioner, berkarakter dan mencintai kebebasan. Warga NU kini hidup pada zaman yang berubah dengan cepat. Mereka berada pada era internet, TV kabel, ponsel dan batas-batas Negara yang semakin kabur. Yang diperlukan warga NU adalah pemimpin yang mengerti bahasa mereka dan menguasai bahasa zaman yang berubah dengan cepat itu.
            Pemimpin yang diperlukan NU adalah seorang yang bisa menguasai ilmu-ilmu agama, sosial, bahasa asing, berwawasan luas, dan mampu bergaul dengan berbagai kalangan di tingkat Nasional dan Internasional. Jika warga NU merindukan Gus Dur dan ingin mengembalikan masa kejayaan NU, mereka harus mampu mencari tokoh yang dekat dengan pemikiran Gus Dur, mampu mengikuti perkembangan zaman, dapat bergaul dengan berbagai kalangan, dan tulus membawa gerbong NU ke kancah peradaban.[1]
2. Misi NU Generasi Ketiga dan Kemelut Awal Kepemimpinan Gus Dur
            Pemisahan NU sebagai organisasi yang tak diperkenankan lagi berpolitik praktis dengan kalangan nahdliyin sebagai warga negara yang di berikan kebebasan menentukan kiprah politiknya sendiri-sendiri, menjadi ciri utama NU kembali ke khittah 1926. Tetapi persoalannya ialah bahwa sebagian dari elite NU masih ada yang secara formal terikat sebagai pengurus bahkan ada yang menjadi pengurus inti dari salah satu Orsospol khususnya PPP (Partai Persatuan Pembangunan) baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, sehingga muncul tanda tanya tentang kemurnian khittah 1926.[3]
            Sementara itu Gus Dur sendiri sebagai ketua tanfidziah, selalu menyatakan sikap bahkan jauh-jauh hari sebelum dia terpilih bahwa keterikatan NU dikancah politik praktis sangat merugikan NU. Gus Dur berpendapat bahwa bila NU menyebar keberbagai kekuatan orpol yang ada, itu lebih baik. Sikap politik NU versi Gus Dur itu telah ditanggapi serius oleh beberapa politisi NU termasuk tokoh-tokoh PPP yang bukan dari unsur NU. Sikap menyerang beberapa tokoh politisi NU secara lebih tajam di arahkan pada Gus Dur, terlebih lagi ketika Gus Dur mengeluarkan pernyataan  di media massa bahwa deklarasi 4 parpol islam untuk berfusi kedalam PPP tahun 1973 lalu tidak mempunyai kekuatan lagi sejak Muktamar PPP bulan agustus 1984. Serangan lain menyangkut isu "modernisasi" di NU yang di kuatirkan akan mengubah sikap yang selama ini dipertahankan oleh NU. Isu terakhir ini diragukan karena sikap tradisionalisme ahlussunnah wal jamaah yang dianut oleh NU hingga saat itu dipandang sudah merupakan final dari sikap muslim yang kaffah, sementara ada signal bahwa Gus Dur di anggap agak berhaluan reformis dan cukup progresif.[3]
3. Perjuangan Gus Dur Mengendalikan NU
            Gus dur berprinsip bahwa perjuangannya di luar NU tak perlu di pisahkan dengan upaya membesarkan NU, namun banyak tokoh-tokoh NU menunututnya untuk memisahkan hal itu secara tegas, karena peran-peran yang dimainkan ada yang dianggap tak pantas di emban oleh seorang pemimpin NU. Ini mengandung paling tidak dua arti penting, pertama bahwa status-status yang diemban Gus Dur diabaikan keberadaannya, dan segala pemikiran serta tindakan Gus Dur harus tetap disesuaikan dengan kehendak tokoh-tokoh dan massa NU. Kedua, kalangan tokoh-tokoh NU yang menyorot tindakan dan pemikiran Gus Dur agaknya menempatkan Gus Dur hanya sebagai "Ketua Tanfidziah PBNU" yang menjadi reference groupnya, pada saat yang sama berarti menolak status-status yang lain.[3]
            Persoalannya adalah bahwa kenyataan sosial di NU, apalagi pada tingkat massa awam, belum mampu memahami status-status yang dimilikinya. Walaupun mungkin saja ia benar tapi kalau tak bisa dipahami oleh ummat, tak akan berarti apa-apa. Dari sisi ini nampaknya ada dua kelemahan Gus Dur, yakni pertama, Ia lebih berorientasi pada dirinya sendiri untuk memenuhi tuntuntan dari status-status yang diembannya, dan pada saat yang sama mengabaikan unsur pemahaman dari umat yang dipimpinnya. Kedua, kelebihan itu sekaligus merupakan kelemahan, sebab pada saat yang sama biasanya lengah mengontrol diri sendiri, mengandalkan kemampuan yang dimiliki sehingga kurang menghargai orang lain termasuk tokoh-tokoh NU yang lebih senior.[3]
            Pada saat munculnya Gus Dur sebagai generasi ketiga dengan berbagai kelebihannya menjadi ketua Tanfidziah PBNU, tampaknya tak dibarengi tatanan normatif NU yang secara tegas bisa membatasi ruang gerak mereka. Yang ada secara tegas hanya pelarangan terhadap perangkapan tugas di partai politik. Lepas dari sifat kontroversi atau berbagai pikiran dan tindakan Gus Dur termasuk keberadaannya di Fordem, hal itu menunjukkan bahwa Ia di terima dan sekaligus di akomodasi tindakannya oleh kalangan yang beragama islam. Di samping itu, paham keagamaan yang dianut NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang menurut syamsuddin haris hal itu berarti bahwa paham yang di anut NU tidak menciptakan ketegangan dengan realitas lokal, justru terjalin dialog, dimana yang satu menjadi inspirasi yang lain dan sebaliknya.[3]
Ini berarti bahwa sebenarnya paham NU mengakomodasi pemikiran-pemikiran yang bukan saja yang 1 agama tapi dari agama yang lain, yang bila dikaitkan dengan sikap Gus Dur dalam kelompok demokrasinya saat ini, mungkin hendak mengkondisikan paham ini. Hanya saja para pemimpin NU tidak saling memahami sehingga yang muncul adalah sikap suudzon di antara mereka.[3]
Kutipan :
[2]Asmawi, 1999. PKB jendela politik Gus Dur. Yogyakarta: Titian ilahi press. Hal :13
[2]Asmawi, 1999. PKB jendela politik Gus Dur. Yogyakarta: Titian ilahi press. Hal :15
[3]Jauhari, Thantowi.A , dkk. 1999. Gus Dur diantara keberhasilan dan kenestapaan. Jakarta: PT raja grafindo persada. Hal :118
[3]Jauhari, Thantowi.A , dkk. 1999. Gus Dur diantara keberhasilan dan kenestapaan. Jakarta: PT raja grafindo persada. Hal :120
[3]Jauhari, Thantowi.A , dkk. 1999. Gus Dur diantara keberhasilan dan kenestapaan. Jakarta: PT raja grafindo persada. Hal :123
[3]Jauhari, Thantowi.A , dkk. 1999. Gus Dur diantara keberhasilan dan kenestapaan. Jakarta: PT raja grafindo persada. Hal :124

DAFTAR PUSTAKA
Asmawi, 1999. PKB jendela politik Gus Dur. Yogyakarta: Titian ilahi press
Jauhari, Thantowi.A , dkk. 1999. Gus Dur diantara keberhasilan dan kenestapaan. Jakarta: PT raja grafindo persada

Post a Comment

 
Top