Pahma Herawati/S/A

            Peistiwa Gerakan 30 September 1965/PKI yang kemudian dikenal dengan sebutan G30S/PKI merupakan salah satu dari sekian banyak catatan hitam dalam lembaran sejarah Indonesia. Peristiwa kudeta yang diwarnai dengan kekerasan berdarah ini membawa dampak yang sangat besar bagi perjalanan sejarah bangsa indonesia.

            Secara khusus, peristiwa G30S/PKI menunjuk pada gerakan sekelompok militer menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi angkatan darat. Secara umum, peristiwa itu merupakan upaya mengganti ideologi Pancasila dan menggulingkan pemerintahan yang sah. Peristiwa itu erat kaitannya dengan persaingan politik yang muncul semasa demokrasi Terpimpin.
            A. Latar Belakang
Telah kita ketahui, demokrasi Terpimpin ditandai oleh kepemimpinan sentral presiden dan pemberangusan sejumlah partai yang kuat. Berbagai kebijakan selama Demokrasi Terpimpin memberi peluang bagi PKI dan angkatan darat untuk tampil sebagai kekuatan politik yang disegani.
1. Faktor Pendukung Tampilnya Angkatan Darat
·         Sejak masa demokrasi Liberal, angkatan darat sebagai inti kekuatan TNI telah beupaya terjun dalam kancah politik. Upaya itu berangkat dari keprihatinan akan kacaunya stabilitas politik dan keamanan karena persaingan antarpartai yang tidak sehat. Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945, peluang angkatan darat semakin terbuka
·         Kampanye pembebasan irian barat semakin memperkuat posisi angktan darat. Para perwira angkatan darat, misalnya, terjun menangani nasionalisasi perusahaan belanda. Angkatan darat pun menjadi inti kekutan Operasi jayawijaya dan pihak yang menangani serah terima irian barat.

2. Faktor Pendukung Tampilnya PKI
·         Memasuki masa Demokrasi Terpimpin, PKI semakin disegani karena selalu berupaya menjadi barisan terdepan mendukung kebijakan presiden. PKI semakin di untungkan oleh pemberlakukan berbagai ajaran Presiden Soekarno, seperti Minipol, Nasakom, dan Resopim. Ajaran itu menempatkan PKI sebagai kekuatan politik yang sah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
·         Politik konfrontasi yang dilancarkan Indonesia semakin memperkuat kedudukan PKI. Di tengah keraguan angkatan darat untuk sepenuhnya mendukung Dwikora, PKI tampil ke depan menggelorakan kampanye Ganyang Malaysia. Kemudian, PKI menjadi andalan presiden untuk membina hubungan dengan negara-negara komunis dan menggalang politik poros.
            B. Persaingan PKI vs Angkatan Darat
            Ideologi dan kepentingan berbeda yang dianut PKI dan angkatan darat menyebabkan keduanya bersaing satu sama lain. Dengan ideologi komunis, PKI berkepentingan merintis berdirinya negara komunis. Sedangkan sebagai kekuatan pertahanan negara, angkatan darat berkepentingan mengamankan Pancasila. Persaingan itu menghangat menjelang tahun 1965.
            1. Tindakan Provokasi PKI
·         Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan aksi sepihak di pulau jawa, sumatera utara, dan Bali. Kader PKI menghasut kaum tani dan buruh untuk mengambil alih tanah yang luas atau tanah milik perkebunan. Dalam aksi sepihak itu, PKI juga menggalang demonstrasi menuntut kenaikan upah di perkebunan dan pabrik-pabrik.
·         PKI melakukan serangan baik secara politis maupun kekerasan terhadap berbagai kelompok yang dinilai antikomunis. Misalnya, penyerangan terhadap Pelajar Islam Indonesia di Kanigoro, kediri, dan tuntutan pembubaran organisasi seniman bernama Manifes Kebudayaan.
·         Pada bulan januari 1965, PKI mengajukan gagasan Angkatan Kelima. Gagasan itu berisi tuntutan agar buruh dan tani dipersenjatai. Alasan PKI adalah untuk menghalang kekuatan menghadapi nekolim Inggris dalam rangka Dwikora. Di balik alasan itu, PKI bermaksud membentuk kekuatan militer di bawah pengaruhnya.
·         Pada bulan Mei 1965, PKI melempar desas-desus Dewan Jenderal dalam angkatan darat. Menurut PKI, Dewan Jenderal bermaksud merebut kekuasaan dengan bantuan Amerika Serikat.
2. Tindakan Penanggulangan dari Angkatan Darat
·         Pada bulan September 1960, para panglima angkatan darat memperingatkan presiden untuk waspada terhadap tindak-tanduk PKI
·         Angkatan darat secara tegas menentang usaha presiden untuk membentuk kabinet Gotong Royong. Angkatan darat menganggap kabinet itu memberi keleluasaan bagi PKI untuk semakin berkuasa.
·         Angkatan darat secara tegas menolak gagasan Angkatan kelima. Men/Pangad ahmad yani menyatakan bahwa pembentukan angkatan Kelima tidak efisien dan merugikan revolusi indonesia.
·         Menanggapi isu Dewan Jenderal, para panglima angkatan darat menyakinkan presiden akan kesetiaan mereka terhadap pemerintah. Panglima angkatan darat menyatakan bahwa dewan yang ada dalam angkatan darat bukan Dewan Jenderal, melainkan Wanjakti, yang bertugas memberikan usul kepada Men/Pangad tentang posisi dan pangkat para perwira tinggi
Di tengah persaingan antara PKI dan angkatan darat, muncul berita tentang semakin memburuknya kesehatan presiden. Berita pada bulan juli 1965 tersebut menimbulkan ketegangan politik. Ketegangan itu mencapai puncaknya pada tanggal 30 September 1965.
C. Gerakan 30 September 1965/PKI
            Malam hari tanggal 30 september 1965, sekelompok militer melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira tinggi angkatan darat. Kelompok itu menamakan diri Gerakan 30 September, dibawah pimpinan Letkol Untung, komandan Batalyon I Cakrabirawa (pasukan khusus pengawal presiden). Bersama dengan gerakan penculikan, G30S/PKI menguasai dua sarana penting komunikasi, yaitu Studio RRI Pusat dan Gedung PN Telekomunikasi.

Para Jenderal Korban G30S/PKI:
·         Letnan Jenderal Ahmad Yani, Men/Pangad
·         Mayor Jenderal S. Parman, Asisten I Men/Pangad
·         Mayor Jenderal R. Suprapto, Deputy II Men/Pangad
·         Mayor Jenderal M. T. Haryono, Deputy III Men/Pangad
·         Brigadir Jenderal D. I. Panjaitan, Asisten IV Men/Pangad
·         Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, inspektur kehakiman / Oditur jenderal TNI AD.
            Dalam peristiwa G30S/PKI itu, Jenderal A. H. Nasution sebenarnya juga menjadi sasaran penculikan, namun berhasil menyelamatkan diri. Tetapi putrinya yang bernama Ade Irma Suryani menjadi korban. Ia gugur diterjang peluru. Selain itu, ajuan beliau, Lettu Pierre Andreas Tendean juga tak luput menjadi korban. Korban lainnya adalah pembantu Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun. Ia gugur saat melakukan perlawanan terhadap gerombolan yang berusaha menculik Jenderal Nasution.
            Melalui siaran radio, pelaku pemberontakan menekankan bahwa G30S/PKI merupakan gerakan intern angkatan darat untuk menertibkan para anggota Dewan Jenderal yang bermaksud melakukan kudeta.kemudian, diumumkan juga tentang pembentukan Dewan Revolusi dan pendemisioneran Kabinet Dwikora. Pengumuman itu membingungkan masyarakat.
            D. Penumpasan G30S/PKI
Karena Men/Pangad belum diketahui nasibnya, sementara negara dalam keadaan gawat, pimpinan angkatan darat diambil alih oleh Panglima Kostrad Mayjen Soeharto. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang setia kepada pemerintah, operasi penumpasan G30S/PKI segera dilakukan. Dalam waktu singkat, G30S/PKI dapat ditumpas. Sejumlah tempat penting yang dikuasai pasukan pendukung G30S/PKI dapat diambil alih. Kemudin, pusat kegiatan G30S/PKI di dekat Halim PerdanaKusumah dapat dikuasai.
            Dalam perkembangan berikutnya, timbul kesimpulan bahwa G30S/PKI itu didalangi oleh PKI. Sejak saat itu, operasi pengejaran terhadap pimpinan dan para pendukung PKI segera dilakukan. Masyarakat pun bereaksi dengan menuntut pembubaran PKI. Sejak akhir Oktober 1965, kesatuan aksi dibentuk oleh mahasiswa, pelajar, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Semua kesatuan aksi menyerukan pembubaran PKI.
E. Supersemar
Tanggal 11 Maret 1966, sejarah Indonesia mengalami titik balik. Sebuah rezim mulai runtuh. Dan sebuah babak baru lahir. Instrumen yang mengubah sejarah itu cuma secarik kertas, yang ditandatangani Presiden Soekarno hari itu: Surat Perintah Sebelas Maret, biasa disingkat Supersemar. Lewat surat itu Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto, waktu itu Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk mengambil "segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi". Lewat surat itulah kekuasaan Presiden Soekarno mulai terkikis. Dan Jenderal Soeharto muncul sebagai pimpinan nasional yang baru.
Menjelang 11 Maret 1971 itu Presiden Soeharto untuk pertama kali menjelaskan latar belakang dan sejarah lahirnya Supersemar karena, katanya, rakyat Indonesia memang berhak mengetahuinya. "Supersemar merupakan bagian sejarah yang sangat penting untuk meluruskan kembali perjuangan bangsa dalam mempertahankan cita-cita kemerdekaan dan memberi isi kemerdekaan," ujarnya. Intisari penjelasan Kepala Negara: ia tidak pernah menganggap SP 11 Maret itu sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan mutlak. "Surat Perintah 11 Maret juga bukan merupakan alat untuk mengadakan kup secara terselubung," katanya tegas
Surat Perintah Sebelas Maret atau Surat Perintah 11 Maret yang disingkat menjadi Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.
Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.
Menurut versi resmi, awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama "kabinet 100 menteri". Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden' Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak "pasukan liar" atau "pasukan tak dikenal" yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor.
Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai sekenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan).
Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam. Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
Kemudian versi dua mengatakan bahwa Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono, dimana saat itu ia menerima telpon dari Mayjend Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai Supersemar itu tiba.
            Isi supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat "sakti" ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban/Pangkopkamtib (saat itu) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.
Berbagai Kontroversi Sejarah Lahirnya Supersemar
Lahirnya Supersemar ternyata diiringi oleh berbagai kontroversi yang menyebabkan sejarah pasti terbitnya surat perintah tersebut masih 'gelap' hingga saat ini.

·                     Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi TNI AD yang akhirnya menerima surat itu, ada seorang perwira tinggi yang membaca naskah Supersemar, kemudian kaget dan berkomentar, "Lho, ini 'kan perpindahan kekuasaan?". Naskah asli Supersemar semakin tidak jelas, karena beberapa tahun kemudian dinyatakan hilang. Hilangnya naskah asli Supersemar pun tidak jelas oleh siapa dan di mana, karena pelaku sejarah peristiwa Supersemar tersebut saat ini sudah meninggal dunia semua. Belakangan, keluarga Muhammad Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada dalam dokumen pribadi sang jenderal yang disimpan di sebuah bank.
·                     Menurut kesaksian salah satu pasukan pengawal Presiden Sukarno (Tjakrabirawa) di Istana Bogor, Letnan Dua Sukardjo Wilardjito, perwira tinggi militer yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 bukan hanya tiga orang, melainkan empat orang, karena Brigadir Jenderal Maraden Panggabean juga ikut serta. Berdasarkan kesaksiannya, Sukardjo Wilardjito menerangkan bahwa Brigadir Jenderal Muhammad Jusuf membawa stopmap berwarna merah jambu berlogo Markas Besar Angkatan Darat, kemudian mengeluarkan secarik kertas berisi naskah Supersemar untuk ditandatangani Bung Karno. Setelah membaca naskah Supersemar, Bung Karno sempat heran dan bertanya, "Lho, kok ini diktumnya diktum militer, bukan diktum kepresidenan?". Brigadir Jenderal Amir Machmud lantas menjawab, "Untuk mengubah waktunya sudah sempit. Tandatangani sajalah, Paduka. Bismillah." Kemudian, Brigadir Jenderal Basuki Rachmat dan Brigadir Jenderal Maraden Panggabean mencabut pistol dari pinggangnya, lalu menodongkannya ke arah Presiden Sukarno. Melihat keselamatan Presiden Sukarno sedang terancam dalam bahaya, Sukardjo pun segera mengeluarkan pistolnya juga dan menodongkannya ke arah Basuki Rachmat dan Maraden Panggabean. Segera setelah itu, Presiden Sukarno langsung mengatakan, "Jangan, jangan! Sudah, sudah! Baiklah kalau memang surat ini harus aku tandatangani dan harus aku serahkan kepada Harto. Tetapi, kalau situasi sudah kembali pulih, mandat ini agar dikembalikan lagi kepadaku."Presiden Sukarno pun menandatangani Supersemar di bawah todongan pistol Brigadir Jenderal Basuki Rachmat dan Brigadir Jenderal Maraden Panggabean. Setelah Supersemar ditandatangani oleh Presiden Sukarno, pertemuan pun bubar. Setelah memberikan salam kepada Presiden Sukarno, para jenderal utusan Suharto kemudian kembali menuju ke Jakarta. Saat itu, Sukardjo langsung merasakan firasat buruk, terlebih seusai Bung Karno berpesan, "Mungkin aku harus meninggalkan istana. Berhati-hatilah kamu." Itulah kata-kata terakhir Presiden Sukarno kepada Sukardjo, yang langsung dijawab dengan anggukan kepala untuk memberikan hormat sekaligus bentuk kekagumannya kepada Bung Karno. Sukardjo langsung yakin bahwa peristiwa penandatanganan Supersemar yang diawali dengan penodongan pistol ke arah Presiden Sukarno tersebut pasti akan diselewengkan oleh Suharto. Benar saja, tidak lama kemudian (sekitar 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki oleh pasukan RPKAD dan Kostrad. Letnan Dua Sukardjo Wilardjito beserta rekan-rekan pengawalnya sesama anggota pasukan Tjakrabirawa dilucuti senjatanya, kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer. Mereka semua lantas diberhentikan dari dinas militer. Hingga saat ini, kesaksian Sukardjo Wilardjito adalah referensi sejarah yang paling sering dirujuk dan paling dipercaya oleh banyak orang terkait kontroversi lahirnya Supersemar, meskipun beberapa kalangan menyatakan keraguannya terhadap penuturannya tersebut. Bahkan, dua di antara para pelaku sejarah Supersemar, yakni Jenderal (Purn.) Muhammad Jusuf dan Jenderal (Purn.) Maraden Panggabean dengan tegas membantah peristiwa tersebut. Mereka menyatakan bahwa Presiden Sukarno menandatangani Supersemar dalam 'kondisi baik dan hangat', bukan di bawah todongan senjata.
·                     Menurut kesaksian Anak Marhaen Hanafi (A. M. Hanafi), seorang mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuba yang dipecat secara inkonstitusional oleh Presiden Suharto, Brigadir Jenderal Maraden Panggabean tidak ikut ke Istana Bogor bersama tiga jenderal lainnya (Amir Machmud, Basuki Rachmat, dan Muhammad Jusuf). Hanafi pun membantah kesaksian Letnan Dua Sukardjo Wilardjito yang menyatakan bahwa Presiden Sukarno menandatangani Supersemar di bawah todongan pistol pada malam hari tanggal 11 Maret 1966. Menurut A. M. Hanafi, pada saat itu Presiden Sukarno sedang menginap di Istana Merdeka, Jakarta, untuk keperluan sidang kabinet esok pagi harinya. Sebagian besar menteri juga sudah menginap di istana untuk menghindari hadangan berbagai demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta jika berangkat keesokan harinya. Hanafi sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Chaerul Saleh. Menurut kesaksiannya, hanya ada tiga jenderal yang pergi ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Sukarno yang telah berangkat terlebih dahulu, yakni Amir Machmud, Basuki Rachmat, dan Muhammad Jusuf. Sebelum bertolak dari Istana Merdeka, Amir Machmud dikatakannya menelepon Komisaris Besar Sumirat, pengawal pribadi Presiden Sukarno, untuk meminta izin datang ke Istana Bogor menghadap Bung Karno. "Semua itu ada saksi-saksinya," ujar Hanafi. Ketiga jenderal tersebut rupanya sudah membawa naskah Supersemar. Di Istana Bogor yang ternyata sudah dikelilingi berbagai demonstrasi dan tank militer, Bung Karno pun menandatangani Supersemar, tetapi tidak ditodong pistol oleh para jenderal, karena mereka dikatakannya datang secara baik-baik. Hanafi menyatakan bahwa atas sepengetahuannya, Brigadir Jenderal Maraden Panggabean selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan tetap berada di Istana Merdeka bersama menteri-menteri yang lain, sehingga tidak mungkin Panggabean ikut hadir ke Istana Bogor.
·                     Tentang pengetik naskah asli Supersemar pun masih 'gelap' hingga saat ini. Masih tidak jelas siapa sebenarnya yang mengetik naskah asli Supersemar. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik naskah asli Supersemar. Dari beberapa pengakuan tersebut, yang paling dipercaya adalah Letnan Kolonel Ali Ebram, yang pada saat peristiwa Supersemar menjabat sebagai staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.
·                     Sejarawan asing bernama Ben Anderson mengungkapkan bahwa ada salah satu tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor bersaksi tentang kop surat yang dipakai dalam naskah asli Supersemar. Menurut tentara yang tidak diketahui namanya tersebut, teks naskah asli Supersemar diketik di atas surat yang berkop Markas Besar Angkatan Darat, bukan di atas surat yang berkop Presiden Republik Indonesia. Hal inilah yang menurut Ben dapat menjadi jawaban mengapa Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan.
Dikutip dari Wikipedia, pasca-tumbangnya rezim Orde Baru pimpinan Presiden Suharto, ada beberapa versi tentang isi naskah Supersemar. Akan tetapi, dari beberapa versi yang bermunculan tersebut, setidaknya ada tiga versi yang paling dipercaya sebagai 'representasi' atau gambaran dari isi naskah Supersemar yang asli, dimana salah satunya tentu saja adalah versi rezim Orde Baru yang telah 'dilestarikan' selama 32 tahun.
Berbagai usaha pernah dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mendapatkan kejelasan mengenai naskah asli Supersemar. Bahkan, Arsip Nasional telah berkali-kali meminta kepada Jenderal (Purn.) Muhammad Jusuf yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya pada tanggal 8 September 2004 silam agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Arsip Nasional juga sempat meminta bantuan Muladi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, dan Maulwi Saelan, bahkan DPR untuk memanggil Jenderal (Purn.) Muhammad Jusuf. Akhirnya, usaha Arsip Nasional tersebut tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya adalah mantan Presiden Suharto. Akan tetapi, dengan wafatnya Pak Harto pada tanggal 27 Januari 2008 membuat misteri sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap. Atas kesimpangsiuran Supersemar tersebut, kalangan sejarawan dan hukum Indonesia sepakat mengatakan bahwa peristiwa G-30-S 1965 dan Supersemar 1966 adalah salah satu dari sekian sejarah nasional Indonesia yang masih 'gelap'.

Kutipan
[7] Wikipedia Bahasa Indonesia - Surat Perintah Sebelas Maret 
[8]Wilardjito, Sukardjo. 2009. Mereka Menodong Bung Karno: Kesaksian Seorang Pengawal Presiden. Yogyakarta: Galang Press.
[9] Media Indonesia, 30 Agustus 1998 - "Pistol Untuk Supersemar".
[10] Matroji, Sejarah SMP jilid 3, jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2006

Post a Comment

 
Top