Nursatry ayola / S / A /

Peran tentara memang tidak bisa terlepas dari sejarah kemerdekaan Indonesia, karena faktannya merekalah yang telah berjuang membebaskan penindasan dimasa lampau. Meletusnya kudeta G 30 S PKI, menjadikan peran serta militer dalam dunia pertahanan juga politik semakin mantap .berikutnya ABRI ternyata merupakan suatu gerakan yang keras menentang gerakan PKI yang pada dasarnya menganut sifat atheis, non-nasionalis, komintern, dan menganut doktrin suka mengadu domba, hal ini tentu sangat bertentangan dengan nilai luhur pancasila. Kudeta tersebut menjadi pukulan yang sangat besar bagi soekarno yang jelas-jelas dari awal sudah menunjukkan sikap pro pada PKI.

Kemudian lahirnya supersemar, menjadi salah satu tanda turunnya soekarno dari jabatannya selaku presiden RI dan digantikan oleh menteri panglima angkatan darat soeharto yang berlatar belakang militer, maka tidak heran sepak terjang ABRI dalam politik semakin pesat pada era berikutnya.
Dari asumsi diatas, ABRI sebenarnya memiliki dua peranan yang cukup signifikan dan seringkali dikenal dengan "Dwi fungsi ABRI" yakni selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, ABRI juga merupakan tonggak bagi kekuatan sosial politik. Dwi fungsi abri sendiri yang merupakan dasar legitimasi bagi peran sosial politik angkatan bersenjata mulai berkembang dan popular pada masa orde baru.
Ketika presiden soeharto berkuasa lebih dari 30 tahun, sejumlah kebijakan dibidang keamanan banyak dilahirkan.Mulai dari konsep masa mengambang, Dwi Fungsi ABRI, hingga penerapan azas tunggal. [1]
Kemunculan Dwi Fungsi ABRI pada awalnya merupakan konsep yang diajukan oleh jenderal A.H.Nasution  pada 11 November 1958 Dalam pidatonya yang berjudul "Jalan Tengah",Jendral Nasution menyatakan bahwa tentara juga merupakan kekuatan sosial politik yang berperan di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Naiknya Soeharto sebagai pengemban pemerintahan Indonesia sejak tahun 1996 membawa doktrin ini sebagai basis landasan penguatan negara dan lembaga kepresidenannya .Posisi militer pada era reformasi tidak mendapat tempat yang cukup baik di hati masyarakat .
Peristiwa penembakan empat mahasiswa Trisakti pada  12 Mei 1998 menyulut sikap antipati masyarakat akan eksistensi militer kala itu.Tuntutan untuk menghapus Dwi Fungsi ABRIpun menjadi isu utama di dalam agenda reformasi.Presiden Habibie menanggapi hal tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan.
Kebijakan yang diterapkan oleh presiden Habibie,antara lain adalah memisahkan Kepolisian Republik Indonesia dari tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).Kebijakan ini mulai diterapkan tanggassl  5 Mei 1999.Teknisnya adalah dengan menempatkan Angkatan Darat,Angkatan Laut,danAngkatan. Udara di bawah payung ABRI Sementara,Kepolisian Republik Indonesia memiliki otonomi sendiri,dengan nama Kepolisian Negara Republik Indonesia. ABRI  diubah  namanya menjadi Tentara  Nasional Indonesia (TNI).Pembenahan Dwi Fungsi ABRI di dalam tubuh pemerintahan dilaksanakan dengan mereduksi keberadaan ABRI di dalam DPR.Pengurangan ini menetapkan hanya 38 kursi yang berasal dari ABRI,sebelumnya terdapat 75 kursi.Dengan demikian,pelaksanaan doktrin Dwi Fungsi ABRI di dalam tubuh pemerintahan dapat dieliminir secara bertahap. [2]

Suatu saat, disekitar tahun 1980-an akhir, menteri dalam negeri rudini mengatakan "biarkan masyarakat desa tentram sebagaimana adannya."
Rudini mengutarakan hal itu ketika muncul kritik dari kalangan intelektual dan para politisi agar rezim Orde Baru mengakhiri kebijakan Masa Mengambang alias floathing mass.Ketika itu, rudini mewanti-wanti bahwa pemerintah tidak mau ambil resiko. Dengan kata lain, desa tetap dijauhkan dari hingar-bingar politik.
Memang semenjak kemenangan orde baru menggulingkan orde lama, ada semacam asumsi bahwa sebab kuat dari konflik politik pada massa lalu adalah karena ada  sistem multipartai dan polarisasi ideology.
Maka yang ditempuh rezim Soeharto kemudian adalah proses de-ideologi ."politik no, ekonomi yes" ungkapan tersebut kemudian diperkuat oleh serangkaian kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemerintah demi merehabilitasi perekonomian. Untuk itu dilakukan upaya-upaya supaya tidak ada sikap kritis dari masyarakat .rakyat dibungkam.
Ada sejumlah kebijakan yang kemudian dilahirkan, salah satunnya menjelang pemilu 1977, seperti dikemukakan nazarudin sjamsuddin dalam buku integrasi politik di Indonesia (1989), pemerintahan memutuskan mata rantai ideology yang menghubungkan rakyat pedesaan dengan ideology-ideologi partai politik.
Konsep masa mengambang itulah yang menjadi perwujudan dari usaha pemerintah ketika itu Yang dapat diartikan bahwa pembebasan rakyat didaerah perdesaan terhadap kegiatan politik, memutuskan hubungan mereka dengan partai politik kecuali disaat pemilu. Dalam kerangka ini, PPP dan PDI saat itu dilarang mendirikan kantor ranting didesa-desa, seperti yang pernah dipraktekkan di zaman Orde Lama.
Konsep menelanjangi desa dari jubbah ideology demi stabilitas politik, hanyalah salah –satu dari kebijakan Orde Baru yang sejak awal berorientasi menjauhkan masyarakat dari politik. [3]
Selain itu rezim Orde Baru juga azas semua kekuatan politik di Indonesia yang ditandai dengan pidato presiden Soeharto didepan sidang Paripurna DPR pada 16 agustus 1982. Menurut M.Rusli Karim penyeragaman azas yang dikenal dengan azas tunggal pancasila merupakan keampuhan Orde Baru dalam menghadapi kekutan politik terutama yang berinspirasikan islam.
Pemeritah Orde Baru tidak ingin memberi peluang bagi kekuatan manapun untuk menjadi kekuatan yang mampu menyaingi partai yang didukung pemerintah.Pencanangan pancasila sebagai satu-satunnya azas organisasi politik merupakan langkah pemerintahan ORBA untuk menghindari perpecahan dilakalangan elite politik. Namun jauh sebelumnya pada 1967 pemeritahan Soeharto melakukan apa yang disebut Harold crouh dalam buku militer dan politik di Indonesia. Saat itu couch melakukan langkah –langkah yang nantinya menjamin bahwa partai-partai akan dipimpin oleh orang-orang yang bersedia patuh dan erat bekerja sama dengan pemerintah.
Disinilah kemudian pemerintah mencampuri internal PNI, masyumi (yang kemudian dipaksa menjelma menjadi partai muslim indnesia) ,NU sebelum pemilu 1971. Melalui campur tangan OPSUS yang kemudian yang dipimpin oleh Ali Murtopo, Golongan Karya yang didukung secara penuh oleh pemerintah ORBA, meraih suara lebih dari 68% dari total suara di pemilu 1971.
Tidak lama setelah pemilu pemerintah menyederhanakan partai-partai politik alias menggabungkan (fusi) menjadi tiga kekuatan sosial politik : PPP, PDI, golkar.

·         Dwi Fungsi ABRI
oSetelah reformasi 1998, konsep dan implementasi Dwi Fungsi ABRI dikritik habis-habisan dan akhirnya "dicabut". Padahal dimasa Orde Baru, konsep ini sepenuhnya dilaksankan walaupun implementasinnya dinilai kelewatan dibanding konsep awalnya.Dimana adannya beberapa pejabat daerah yang dikuasai oleh perwira TNI, adannya kursi TNI di DPR hingga dikursi menteri serta diperusahaan-perusahaan.
Padahal, menurut mantan kepala staf angakatan darat (KSAD) Abdul Haris Nasution, yang juga dikenal sebagai konseptor "Dwi Fungsi ABRI", konsep jalan tengah itu maksudnnya peran ABRI sesbagai kekuatan pertahanan dan keamaanan dan peran yang sifatnya non-militer.
Karena adannya rekayasa politik, partai-partai tidak punya Pembina ditingkat bawah, tapi golkar sampai memiliki anggota yang jadi kepala desa.ABRI sampai ke babinsa, inilah yang namannya permainan.Karena itulah Abdul Haris menyatakan bahwa sempat terkejut atas penerapan jalan tengah ABRI dimasa orde baru yang ditandai dengan banyaknyaorang orang militer yang ditempatkan diberbagai perusahaan.Padahal penempatan itu tidak termasuk dalam pemahaman Dwi Fungsi ABRI.
Beberapa pihak menilai konsep Dwi Fungsi ABRI ketika itu tidak sesuai dengan rancangan semuladan umumnya bergeser, buktinnya partai-partai politk pada masa itu sampai tidak memiliki Pembina pendukung kecualai golkar.Berikutnya dimasa orde baru siswa-siswa maupun mahasiswa diwajibkan mengikuti "indoktrinasi" yang merupakan penanaman nilai-nilai pancasila sebagai syarat penting yang harus dikuti.
Indoktrinasi ini resmi digelar secara sistematis oleh rezim orde baru karena didasarkan bahwa pancasila telah diselewengkan pada masa orde lama. Sosialisasi pancasila seperti penataran P4 ( pedoman penghaytan dan pengamalan pancasila), merupakan salah satu cara terbaik untuk membuat masyarakat menyadari dan mengetahui ideology Negara.
Diluar kebijakan dan konsep masa mengambang, penerapan azas tunggal, Dwi Fungsi, hingga penataran P4, tentu saja ada beberapa istilah lainnya yang yang diidentikkan dengan orde baru, diantarannya: Modernisasi, Pertumbuhan Ekonomi Demi Pembangunan, Ekstrim kanan kiri, Gerombolan Pengacau Keamanan( GPK),  atau Pancasila.
Namun semenjak reformasi 1998 digulirkan, istilah-istilah orde baru seperti menjadi barang usang dan kemudian terkadang diperolok-olokkan oleh banyak kalangan.Walaupun pada akhirnya ada pula kebijakan lainnya seperti keluarga berencana (KB) dan posyandu yang dianggap berhasil dan hingga kini tetap hidup dalam masyarakat. [4]



SIMPULAN

Status soeharto sebagai seorang pemimpin yang berasal dari golongan tentara memicu banyaknnya ABRI yang turun dalam bidang politik pemerintahan Indonesia.Banyaknya anggota ABRI yang duduk dikursi pemerintahan menuai banyak implikasi positif yang dasarnya dirasakan oleh anggota ABRI, mauun implikasi negativeyang ternyata dirasakan oleh masyarkat yang pada saat itu beranggapan bahwa pemerintahan didominasi oleh ABRI.
Padahal dengan keadaan tersebut berbagai Kebijakan - kebijakan keamanan banyak di lahirkan  pada masa pemerintahan Soeharto. Tuntutan untuk menghapus Dwi Fungsi ABRIpun menjadi isu utama di dalam agenda reformasi. Presiden Habibie menanggapi hal tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan.diantarannya pemisahan kepolisian dari tubuh ABRI tepatnya pada 5 mei 1999.
Jadi, dengan banyaknnya ABRI yang terpilih menjadi menteri pada masa pemerintahan soaharto, dapat disimpulkan bahwa dua hal pokok yang menjadi peran ABRI ialah menjaga keamanan dan menjalankan sistem sosial politik di Indonesia.
Barulah pada masa orde baru lahir konsep masa mengambang yang merupakan perwujudan dari usaha pemerintahan dalam membebaskan masyarakat dari politik.Dan akhirnya pada saat –saat usai pemilu, Setelah reformasi 1998, konsep dan implementasi Dwi Fungsi ABRI dikritik habis-habisan dan akhirnya "dicabut".Padahal dimasa Orde Baru, konsep ini sepenuhnya dilaksankan walaupun implementasinnya dinilai kelewatan dibanding konsep awalnya.

DAFTAR KUTIPAN                        
[1].Tri Nurul, Ajeng Dwiyani Khoironnisa, Yoga Tri Waskito, mahasiswa Universitas Indonesia, "dwifungsi abri dalam sistem politik Indonesia pada masa pemerintahan soeharto". Terbit 12 januari 2012, diakses pada 20 oktober 2014.
[2]. S.H Mustofa, Suryandari, Tutik Mulyati. "Buku sejarah untuk SMA / MAkelas XII program IPA" .Jakarta : pt grahadi.2009.
[3]. Heyder Affan, wartawan BBC di Jakarta, "artikel dengan judul Dwi fungsi ABRI , azas tuggal hingga P4" , terbit pada 26 november 2013, diakses pada 15 oktober 2014.
[4]. Magdalia Alfian, Nana Nurliana, Sudarini Suhartono. "Buku sejarah untukSMA/MA kelas XII program IPS" .Bandung : esis.2008 .


DAFTAR PUSTAKA
Heyder Affan, wartawan BBC di Jakarta, "artikel dengan judul Dwi fungsi ABRI , azas tuggal hingga P4" , terbit pada 26 november 2013, diakses pada 15 oktober 2014.
Magdalia Alfian, Nana Nurliana, Sudarini Suhartono. "Buku sejarah untukSMA/MA kelas XII program IPS" .Bandung : esis.2008 .
S.H Mustofa, Suryandari, Tutik Mulyati. "Buku sejarah untuk SMA / MAkelas XII program IPA" .Jakarta : pt grahadi.2009.
Tri Nurul, Ajeng Dwiyani Khoironnisa, Yoga Tri Waskito, mahasiswa Universitas Indonesia, "dwifungsi abri dalam sistem politik Indonesia pada masa pemerintahan soeharto".Terbit 12 januari 2012, diakses pada 20 oktober 2014.


Post a Comment

 
Top