DARLIS S GULTOM / SR
Satu hal yang paling dan selalu ditungu-tungu dari setiap pemilihan umum (pemilu) adalah perolehan suara dari setiap partai. Semua mata menyorot yang satu ini, bahkan media massa pun selalu memberi ruang tersendiri untuk pemberitaan suara dari hari ke hari atau dari jam ke jam untuk media elektronik. Semua itu dilakukan untuk menjawab keingintahuan publik.
Perhatian yang besar terhadap perolehan suara setiap peserta pemilu memangwajar saja terjadi, karena itulah tujuan akhir dari rangkai kegiatan tersebut. Dimana mereka mulai dari pembentukan partai, penggalangan dana dan massa, dan kampanye. Singkatnya semua hal itu dilakukan untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Perolehan suara ini sangatlah penting karena inilah yang menentukan kehidupan politik pasca pemilu. Karena hal itulah penentu untuk pembagian jumlah kursi diparlemen, dimana semakin banyak suara yang diperoleh suatu parpol maka semakin banyak jumlah kursi di lembaga wakil rakyat yang diperolehnya, apapun sistem pemilu yang digunakan.
Setelah jumlah kursi di parlemen yang sering kali juga dipengaruhi oleh perolehan suara dalam pemilu adalah pembagian kursi di kabinet. Di negara-negara yang pemerintahannya menganut sistem parlementer, hubungan perolehan suara dengan jatah kursi di kabinet jelas terlihat. Sedangkan dinegara-negara yang murni pemerintahannya presidensil kurang terlihat adanya hubungan tersebut. Namun di Indonesia yang sesungguhnya resmi menganut presidensil, hubungan seperti itu tampak ada.
Data statistik mengenai perolehan suara dalam pemilu 1999 yang dipaparkan disini juga tak luput dari perhatian banyak pihak. Hal ini dapat dilihat pada waktu penghitungan suara 7 Juni 1999 yang dilakukan secara agregatif tingkat nasional, dimana ratusan wartawan dari media massa daerah, nasional, dan internasional  tumpah di hotel Aryaduta yang digunakan sebagai tempat perkembangan penghitungan suara secara nasional. Para wartawan memonitor setiap perkembangan penghitungan suara guna disiarkan lebih luas. Pendek kata masyarakat dari lapisan manapun memberikan perhatian kepada masalah ini.
Pada pemilu 1999, Partai Golkar menang tipis atas PDI-P dalam perolehan kursi di DPRD Riau. Saat itu Partai Golkar mandapat 15 kursi dan PDI-P menempel ketat di posisi kedua dengan 14 kursi, selanjutnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 8 kursi, serta Partai Amanat Nasional dengan 5 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 3 kursi, Partai Keadilan (PK) 1 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi, Partai Persatuan 1 kursi. Secara keseluruhan partai-partai Islam memperoleh 25 persen. [1]
Peta politik berubah setelah Soeharto jatuh, dimana perolehan suara pada pemilu 1999 Partai Golkar anjlok dan diambil alih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).  Ketokohan Megawati Soekarno Putri membuat Partai ini memperoleh dukungan 35,3 persen. Meskipun demikian Partai Golkar masih bertahan di lima daerah  (Batam, Tanjung Pinang, Kepri, Karimun, dan Natuna), dengan 28,3 persen suara.
Pertarungan memperebutkan suara makin menarik karena ternyata Partai Golkar yang menjadi pemenang pada tujuh pemilihan sebelumnya (1971-1999). Di Riau, menargetkan perolehan suara yang lebih kecil dibandingkan lawan politik terkuatnya tadi. Provinsi induk dibagi atas tujuh daerah pemilihan yakni, Pekanbaru, Kampar, Rokan Hulu- Rokan Hilir, Benglakis-Dumai, Pelalawan-Siak, Indragiri Hilir, serta daerah pemilihan Kuantan Sengingi- Indragiri hulu. Sementara Kepulauan Riau dibagi atas lima daerah pemilihan yakni, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Karimun, Batam, dan daerah pemilihan Natuna.
Peranan DPRD selama 1999-2004 itu cukup berbeda dengan DPRD periode Orde Baru. DPRD 1999-2004 adalah DPRD pertama dalam era reformasi yang merupakan hasil pemilihan umum multi partai. DPRD periode 1999-2004 berada dan berkiprah dalam era ketika masyarakat sedang mengalami turbulensi. Perubahan yang berlangsung dimasyarakat pada awal era reformasi terjadi begitu cepat. Proses terbentunya DPRD periode 1999-2004 adalah periode yang terheboh dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Banyak perubahan besar tejadi dengan berubahnya paradigma politik dan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan terbitnya UU Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dan UU Nomor 4 tahun 1999 tentang susunan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Maka dengan adanya UU tersebut anggota-anggota badan Legislatif hasil pemilu 1997 yang seharunya selesai tahun 2002 terpaksa diberhentikan/diputus ditengah jalan. Untuk kemudian dilakukan Pemilu dengan sistem multi partai yang berdasarkan LUBER dan JURDIL memilih anggota DPR dan DPRD periode 1999-2004.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Modern RI, pemilu diikuti oleh 48 partai politik. Dan Partai Golkar harus dicatat sebagai sebuah fenomena yang menarik dalam Pemilu tahun 1999 tersebut. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang berkuasa selama 32 tahun dan memenangkan enam kali pemilihan umum (1971, 1977, 1982,1987, 1992, 1997) suka tidak suka Golkar sudah menjadi cacatan tersendiri dalam sejarah. Golkar yang dideklarasikan menjadi Partai Golkar pada 7 Maret 1999 berada dalam posisi yang sangat sulit karena predikat sebagai tulang punggung Orde Baru dituding sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Namun kader Partai Golkar yang tidak hengkang berusaha memberikan pemahaman bahwa Partai Golkar yang sudah dideklarasikan menjadi partai politik itu berbeda dari Golkar lama. Partai Golkar sudah cut-off dengan Golkar lama, hal itu ditandai dengan reformasi internal ditubuh Golkar itu sendiri. Misalnya dengan memilih ketua partainya secara langsung dalam suatu pemilihan yang demokratis. [2]
Sebaliknya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian menjadi PDI Perjuangan mencatat hasil gemilang. Partai ini dalam beberapa kali hanya tampil sebagai pelengkap namun, pada Pemilu 1999 tampil sebagai pemenang secara nasional dan menumbangkan Golkar. Kendati berlayar ditengah badai hasil Pemilu 1999 rupanya tidak terlalu buruk bagi Partai Golkar. Secara nasional memperoleh suara 23 %  dan menjadi pemenang kedua setelah PDI-P yang memperoleh suara 35 %. Untuk Riau pemilih ternyata masih memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar sebagai pemenang dengan perolehan suara 29 % , unggul tipis dari PDI-P yang memperoleh suara 28 %  lebih. Gambaran di Tingkat II menunjukkan hasil yang berimbang antar kedua partai, Partai Golkar memenangkan empat daerah Tk II yakni, Pekanbaru, Kampar Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Sedangkan PDI-P juga memenangkan empat daerah Tk II yakni Batam, Kepri, Bengkalis, Dumai.
Namun ada juga yang golput pada masa Pemilihan Umum, karena tidak sepenuhnya masyarakat ikut memilih karena ada berbagai faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Kata golput merupakan singkatan dari golongan putih. Makna kata golput merupakan orang yang tidak menggunakan hak pilihnya pada waktu Pemilu. Fenomena golput sudah terjadisejak terselengaranya Pertama tahun 1955 akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan di Orde Baru golput lebih diartiak gerakan moral untuk memprotes penerapan sistem Pemilu yang tidak demokratis oleh penguasa saat itu. Sejak era reformasi tren golput cenderung meningkat. Bisa kita lihat dari Pileg 1999 angka golput mencapai 6,4 %, Pileg 2004 meningkat menjadi 15,9 % dan pada Pileg 2009 mencapai angka 29,1 %. [3]
Perolehan kursi berdasarkan hasil Pemilu 1999 untuk DPRD Provinsi Riau selengkapnya, Partai Golkar 15 kursi,PDI-P 14 kursi, PPP 7 kursi, PAN 5 kursi, PKB 2 kursi, dan masing-masing lainnya 1 kursi untuk PBB, Partai Keadilan, PNU, Partai Persatuan, PBI dan PKP. Semuanya berjumlah 49 kursi sedangkan 6 kursi menjadi jatah TNI/POLRI yang diangkat sehingga semua berjumlah 55 orang. Dengan demikian tidak ada satu Partai poltik pun yang menjadi mayoritas di DPRD Provinsi Riau periode 1999-2004.  Maka sejarah pun mencatat bahwa inilah untuk pertama kalinya DPRD Provinsi Riau berwarna pelangi. [4]
Pemilu diadakan pada era reformasi dan semua partai politik peserta Pemilu adalah partai politik yang memperoleh legitimasi dari UU partai politik yang dibuat pada awal era reformasi. Dengan posisi demikian maka DPRD memiliki tanggung jawab yang strategis untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang menggantungkan harapan besar kepada DPRD. Sebagai sebuah lembaga perwakilan maka DPRD era reformasi ini harus memiliki komitmen untuk bersama-sama memperjuangkan agenda reformasi yaitu :
1.      Amandemen UUD 1945.
2.      Hapuskan Dwi Fungsi ABRI.
3.      Wujudkan Otonomi Daerah.
4.      Penegakan Hukum.
5.      Hapuskan KKN.
6.      Membangun pemerintahan yang baik dan bersih.
Namun tidak semua agenda reformasi tersebut menjadi agenda daerah, seperti amandemen  UUD 1945 dan penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Bukan kewenangan daerah untuk melaksanakannya, tetapi agenda lainnya harus menjadi komitmen daerah unutk mewujudkannya. Pergeseran paradigma politik semenjak reformasi bergulir amat deras dengan dinamika yang sangat tinggi baik di lembaga-lembaga pemerintahan maupun masyarakat. Euforia reformasi masih terasa kental ketika DPRD Riau periode 1999-2004 dilantik, dimana mereka langsung disambut dengan aksi unjuk rasa mahasiswa yang menuntut agar DPRD komitmen dengan agenda reformasi. Sebab ada beberapa masalah yang mencuat kala itu seperti penyerobotan lahan oleh PT. Torganda dan Torus Ganda, masalah otonomi daerah, kerusakan lingkungan, PHK, dan sebagainya. [5]
Hari demi hari DPRD tak pernah sepi dari unjuk rasa baik itu mahasiswa, pemuda, dan kelompok masyarakat bahkan ada kelompok yang menginap ditenda di depan gedung DPRD selama beberapa hari sampai aspirasi mereka direspon. Reformasi yang digulirkan mahasiswa dan diikuti dengan perubahan paradigma politik telah menimbulkan euforia di masyarakat. Demonstran berubah menjadi anarkis karena koridor sangat longgar. Kita berbicara konstitusinal tapi yang kita lakukan pengengkangan konstitusi.  Kita berbicara menjunjung tinggi supermasi hukum tapi kita melanggar hukum. DPRD pada era reformasi harus diakui beda demikian juga dengan rapat paripurna yang biasanya tertib kini diwarnai dengan aksi interupsi.
Banyak agenda yang dilaksanakan DPRD terutama membuat peraturan-pertauran yang sesuai dengan daerah tersebut. Namun karena semangat euforia yang berlebihan banyak pula perda yang dianggap berlebihan dan bertentangan sehingga dicabut kembali. DPRD Riau mencatat beberapa hal penting seperti menolak usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil paripurna meencatat bahwa 33 orang tidak stuju dan 21 orang setuju,   namun kemudian RUU pembentukan Provinsi Riau  tetap disahkan menjadi undang-undang oleh DPR-RI tanpa rekomendasi dan persetujuan dari pemerintah daerah Provinsi Riau. Namun DPRD Riau juga membuat suatu keputusan yang berani dengan mengambil sikap menolak UU minyak dan gas bumi melali suatu rapat paripurna.
Ada hal menarik yakni DPRD Riau memilih tokoh yang kontroversial yakni Prof. Dr. Tabrani Rab melalui rapat paripurna untuk diusulkan sebagai calon Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, padahal tokoh tersebut sering memberikan kritik yang amat pedas kepada DPRD Riau.  Namun DPRD Riau melakukan pilihan yang tepat, dimana Prof. Dr. Tabrani Rab terpilih salah satu dari dua orang anggota DPOD unsur daerah dari seluruh calon yang diajukan masing-masing Provinsi di Indonesia.
Ada juga yang menjadi cacatan sejarah bahwa tahun pertama DPRD Riau periode 1999-2004 berada dalam era ketika masyarakat kita sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat dan Gubernur termasuk Walikota dan Bupatinya termasuk dalam produk Orde Baru, Sedangkan DPRDnya baru. Di era reformasi walaupun DPRDnya baru dan merupakan hasil pemilihan umum multipartai yang demokratis, tapi masyarakat umumnya sudah terlanjur apriori, menganggap DPRD sekarang juga "setali tiga uang"  walaupun UU Nomor 22 tahun 1999  telah memberikan kewenangan yang besar kepada DPRD, termasuk kemungkinan untuk menjatuhkan seorang Kepala Daerah apabila laporan pertanggungjawabannya ditolak misalnya.
Paradigma pemerintahan daerah berdasarkan UU No.22 tahun 1999 menempatkan DPRD sangat kuat justru menjadi boomerang bagi DPRD itu sendiri. Harapan kepada DPRD demikian besar , namun pada sisi lain DPRD tidak bisa melakukan ekseskusi sendiri terhadap suatu masalah yang membuat akhirnya masyarakat kecewa. Aspirasi masyarakat memang berkembang seperti deret ukur sementara pola pikir SDM yang menggerakkan sistem yang ada (termasuk di lembaga perwakilan) bergerak seperti deret hitung, akibatnya sering terjadi ketidakpuasan. Kebebasan pers yang juga dinikmati oleh pers lokal telah menambah hiruk pikuknya suasana, dimana pers seakan tidak ada kendali sama sekali. Fakta dan opini campur aduk dan tidak ada satu pun pihak yang bisa atau berani mengingatkan. Tryal by press menjadi sesuatu yang biasa oleh karena itu pers sungguh-sungguh menjadi sebuah kekuatan yang patut diperhitungkan. Tapi sesungguhnya peran pers sangatlah besar dalam mengawal pelaksanaan agenda reformasi termasuk DPRD dalam mengawasi fungsi legilasi, fungsi budgeting, fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga perwakilan ini.
Kutipan :
[1]. Prof. Dr. Suwardi, MS, dkk. 2004. SEJARAH PERJUANGAN RAKYAT RIAU  1942-2002. Pekanbaru : Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi. HAL : 230
[2]. Prof. Dr. Suwardi, MS, dkk. 2004. SEJARAH PERJUANGAN RAKYAT RIAU  1942-2002. Pekanbaru : Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi. HAL : 231
[3].http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/08/22/rakyat-riau-bosan-memilihbias-jadi-golput-menagkan-pilkada-2013-ini-583099.html
[4]. Prof. Dr. Suwardi, MS, dkk. 2004. SEJARAH PERJUANGAN RAKYAT RIAU  1942-2002. Pekanbaru : Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi. HAL : 233
[5]. Prof. Dr. Suwardi, MS, dkk. 2004. SEJARAH PERJUANGAN RAKYAT RIAU  1942-2002. Pekanbaru : Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi. HAL : 234
Prof. Dr. Suwardi, MS, dkk. 2004. SEJARAH PERJUANGAN RAKYAT RIAU  1942-2002. Pekanbaru : Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi
http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/08/22/rakyat-riau-bosan-memilihbias-jadi-golput-menagkan-pilkada-2013-ini-583099.html

Post a Comment

 
Top