Widia Kusuma Wardani/S/B

Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan. Pada tanggal itu pula, Gedung DPR/MPR semakin penuh sesak oleh para mahasiswa dengan tuntutan tetap yaitu reformasi dan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan.

          Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden dihadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Pada tanggal itu pula, dan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden, serta pelantikannya dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ke-3.
          Naiknya Habibie menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto menjadi polemik dikalangan ahli hukum. Sebagian ahli menilai hal itu konstitusional, namun ada juga yang berpendapat inkonstitusional. Adanya perbedaan pendapat itu disebabkan karena hukum yang kita miliki kurang lengkap, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Diantara mereka menyatakan pengangkatan Habibie menjadi presiden konstitusional, berpegang pada Pasal 8 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Bila Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". Tetapi yang menyatakan bahwa naiknya Habibie sebagai presiden yang inkonstitusional berpegang pada ketentuan Pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR". Sementara, Habibie tidak melakukan hal itu dan ia mengucapkan sumpah dan janji di depan Mahkamah Agung dan personil MPR dan DPR yang bukan bersifat kelembagaan[1].
          Dalam ketentuan lain yang terdapat pada Tap MPR No. VII/MPR/1973, memungkinkan bahwa sumpah dam janji itu diucapkan didepan Mahkamah Agung. Namun, pada saat Habibie menerima jabatan sebagai presiden tidak ada alasan bahwa sumpah dan janji presiden dilakukan di depan MPR atau DPR, Artinya sumpah dan janji presiden dapat dilakukan di depan rapat DPR, meskipun saat itu Gedung MPR/DPR masih diduduki dan dikuasai oleh para mahasiswa. Bahkan Soeharto seharusnya mengembalikan dulu mandatanya kepada MPR, yang mengangkatnya menjadi presiden.
          Apabila dilihat dari segi hukum materiil, maka naiknya Habibie menjadi presiden adalah sah dan konstitusional. Namun secara hukum formal hal itu tidak konstitusional, sebab perbuatan hukum yang sangat penting yaitu pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie harus melalui acara resmi yang konstitusional[2]. Apabila perbuatan hukum itu dihasilkan dari acara yang tidak konstitusional, maka perbuatan hukum itu menjadi tidak sah. Pada saat itu memang DPR tidak memungkinkan untuk bersidang, karena Gedung DPR/MPR diduduki oleh puluhan ribu mahasiswa dan para cendekiawan. Dengan demikian, hal ini dapat dinyatakan sebagai suatu alasan yang kuat dan hal itu harus dinyatakan sendiri oleh DPR.
          Habibie yang menjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik. Dalam menghadapi krisis itu, pemerintah Habibie sangat berhati-hati terutama dalam pengelolaannya, sebab dampak yang ditimbulkannya dapat mengancam integrasi bangsa. Untuk menjalankan pemerintahan, presiden habibie tidak mungkin dapat melaksanaknnya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri  dan kabinetnya. Oleh karena itu, Habibie membentuk kabinet.
          Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan[3]. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, PDI. Pada tanggal 25 Mei 1998 diselenggarakan pertemuan pertama kabinet habibie. Pertemuan ini berhasil membentuk Komite untuk merancang undang-undang politik yang lebih longgar dalam waktu satu tahun dan menyetujui pembatasan masa jabatan presiden yaitu maksimal 2 periode (satu periode lamanya 5 tahun). Upaya terebut mendapat sambutan positif, tetapi dedakan agar pemerintah Habibie dapat merealisasikan agenda reformasi tetap muncul.
Dalam pemerintahannya B.J. Habibie berusaha untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam beberapa bidang demi untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahterah dan sesuai dengan UUD 1945. Adapun pembaharuan yang dilakukan oleh B.J. Habibie antara lain,

1.      Bidang Ekonomi
Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a.       Merekapitulasi perbankan.
b.      Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
c.       Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serikat hingga dibawah Rp.10.000,-.
d.      Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
e.       Merekonstruksi perekonomian Indonesia.
f.       Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.
g.      Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik. Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat.
h.      Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2.      Bidang Politik
Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era reformasi mengupayakan pelaksanaan politik indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. hal ini dimaksudkan agar dapat membentuk lembaga yang benar-benar representatif. pemilu yang diselenggarakan dibawah pemerintahan Habibie merupakan pemilu yang bersifat demokratis. hal ini dibuktikan dengan bermunculan partai-partai politik, sehingga pada pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik. keadaan ini sangat berbeda pada waktu pemerintahan presiden soeharto yang hanya tiga partai politik yaitu PP,Golkar,dan PDI. disamping itu, Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik yang ditahan pada zaman pemerintahan soeharto, diantaranya Sri bintang pamungkas (mantan anggota DPR yang ditahan karena mengkritik soeharto, muchtar pakpahan (mantan buruh yang dihukum karena dituduh memicu kericuhan dimedan tahun 1994) dan mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen.

3.      Bidang Pers
Pada masa pemerintahan presiden B.J. Habibie, orang bebas mengemukakn pendapatnya dimuka umum. presiden memberikan ruang kepada siapa saja untuk menyampaikan pendapat, baik dalam rapat umum maupu unjuk rasa atau demonstrasi. namun kasus demontrasi, setiap lembaga atau organisasi yang ingin melakukan demonstrasi harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan temapt untuk melaukan demonstrasi tersebut. hal ini dilakukan karena pihak kepolisian mengacu pada UU No.28 tahun 1997 tentang kepolisian republik indonesia. dan kemudian  dilakukan pencabutan pembredelan pers dan penyederhanaan permohonan SIUUP untuk memberikan kebebasan terhadap pers, sehungga muncul berbagai macam media massa cetak, baik surat kabar maupun  majalah.

4.      Bidang Hukum
Pada masa pemerintahan B.J Habibie dilakukan reformasi dibidang hukum. ketika dilakukan pembongkaran terhadap berbagai produk hukum atau undang-undang yang dibuat pada masa orde baru, maka tampak adanya hukum yang mengebiri hak-hak rakyat. berbagai undang-undang dengan pasalnya pada umumnya memberikan peluang besar terhadap dominasi kekuasaan eksekutif atas DPR dan rakyat[4]. dominasi itu tercermin dari produk undang-undang yang pengoperasiannya memerlukan banyak peraturan pemerintah, sehingga secara sekilas aturan hukum dalam undang-undang tampak bagus dan demokratis,tetapi pada ke nyataannya justru yang terlihat adalah peran dan kepentingan pemerintah yang lebih banyak. dan kemudian Habibie melakukan reformasi hukum yaitu:
a.       Melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri.
b.      Melahirkan 69 Undang-undang.
c.       Penataan ulang struktur kekuasaan Kehakiman.

5.      Masalah Dwifungsi ABRI
Ada beberapa perubahan yang muncul pada pemerintahan B.J. Habibie, yaitu :
a.       Jumlah anggota ABRI yang duduk di kursi MPR dikurangi, dari 75 orang menjadi 35 orang.
b.      Polri memisahkan diri dari TNI dan menjadi Kepolisian Negara.
c.       ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Darat,  dan Laut.

Note
I wayan Badrika.2006. Sejarah Untuk SMA Kelas XII Program Ips. Erlangga : Jakarta Halaman 35
Enjang Odih B.A dan Drs Sukadi. 1994. Sejarah Nasional dan Umum. Ganeca Exaca :Bandung
Halaman 57

Daftar Pustaka
I wayan Badrika.2006. Sejarah Untuk SMA Kelas XII Program Ips. Erlangga : Jakarta
Enjang Odih B.A dan Drs Sukadi. 1994. Sejarah Nasional dan Umum. Ganeca Exaca :Bandung

Post a Comment

 
Top