ZURIKA MITRA/SI V/B

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah Partai yang terbesar diseluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari gerakan pemudanya seperti pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan pergerakan sarjananya, PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para Jendral Militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem " Demokrasi Terpimpim ". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin"
Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM. Pada era Demokrasi Terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Setiap partai komunis di manapun didunia, mempunyai garis politik yang sama. Tujuan mereka dalam rangka menciptakan diktatur proletar, dengan merebut kekuasaan pemerintah dengan jalan apapun. Selain untuk merebut kekuasaan ada faktor lain yang membuat mereka melakukan pemberontakan, yaitu :
1.      Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan kelima
2.      Angkatan Darat menolak Nasakomisasi
3.      Angkatan Darat menolak poros Jakarta-Peking dan kontroversi dengan malaysia
 Garis politik PKI, dalam usaha mencapai tujuannya terllihat jelas sejak pemerontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan perkembangannya setelah tahun 1950 sampai dengan meletusnya Pemberontakan G-30-S/PKI. Sejak terpilih menjadi ketua pada tahun 1951 D.N. Aidit dengan cepat mulai membangun kembali PKI yang porak-poranda pada tahun 1948. Usaha ini berhasil dengan baik, sehingga pada Pemilihan Umum tahun 1955 PKI berhasil menempatkan dirinya menjadi salah satu di antara empat partai besar di Indonesia, lalu pada tahun 1964, PKI sudah merasa menjadi partai yang terkuat dan mulai meningkatkan persiapan untuk melaksanakan perebutan kekuasaan. Di tambah lagi pada saat Ir. Soekarno tidak mempercayai keburukan PKI yang sudah akan terbongkar dengan ditemukannya dokumen-dokumen perjuangan PKI yang berjudul "Resume Program dan kegiatan PKI Dewasa ini". Pada dokumen tersebut nampak jelas disebutkan bahwa PKI akan melancarkan kekuasaan. Karna Ir. Soekarno tidak percaya akan hal itu dan tetap mendukung PKI. Hal itu tentu membuat PKI merasa semakin terbang diatas angin.  Dalam tahun 1964 dibentuk Biro Khusus langsung di bawah pimpinan D.N. Aidit. Orang pertama dalam organisasi itu adalah Sjam Kamaruzaman sebagai pimpinan pelaksana gerakan, orang kedua Pono sebagai wakil pimpinan gerakan dan orang ketiga  Bono sebagai pimpinan bagian observasi. Selanjutnya kepada Sjam selaku pimpinan pelaksanaan gerakan instruksikan untuk mengadakan persiapan-persiapan terakhir menjelang pelaksaan gerakan. [1]
 Merekalah yang aktif melaksanakan dan melakukan infiltrasi ke dalam tubuh ABRI, di barengi dengan usaha penyusunan kekuatan dengan menggunakan tenaga-tenaga terlatih dalam bidang kemiliteran dari kalangan anggota PKI maupun organisasi satelitnya terutama Pemuda Rakyat dan Gerwani. Sejak tanggal 6 september 1965 pimpinan Biro Khusus berturut-turut mengadakan rapat rahiasia dengan beberapa orang oknum ABRI yang telah lama dibina untuk membicarakan persiapan pelaksanaan gerakan. Rapat pertama dilaksanakan di rumah kapten Wahjudi. Dalam rapat tersebut dibicarakan mengenai situasi umum dan sakitnya Presiden Seokarno. Selanjtnya Sjam melontarkan isyu adanya Dewan Jenderal yang akan mengadakan perebutan kekuasaan pemerintah dan menyampaikan instruksi Aidit untuk mengadakan gerakan- gerakan mendahului kudeta Dewan Jenderal. Rapat kedua masih ditempat yang sama, dengan membicarakan kesepakatan  bersama untuk turut serta dalam gerakan dan mengadakan tukar pikiran tentang taktik pelaksanaan gerakan , terutama masalah organisasi dan pengendalian kesatuan-kesatuan yang akan digunakan dalam gerakan serta pembagian tugas dan calon pemimpinnya. Rapat terus dilaksanakan hingga rapat ketujuh, pada rapat ini ditetapkan yang akan bergerak menculik atau membunuh Jenderal Angkatan Darat yang disebut dengan Pasukan Pasopati, pasukan territorial dengan utama di sebut dengan pasukan Bimasakti dan pasukan yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan Lubang Buaya disebut dengan pasukan Gatotkaca. Rapat kedelapan tanggal 24 Sepetember 1965, kesembilan tanggal 26 September 1965, dan terakhir tanggal 29 Sepetember 1965 kesemuanya dilakukan di rumah Sjam. [2]
 Di tetapkan gerakan ini akan di mulai pada hari kamis malam tanggal 30 september 1965. Sesuai dengan keputusan terakhir tanggal 29 september 1965 dan gerakan ini diberi nama "Gerakan 30 September" atau sering juga dikenal dengan "Gestapu". Selanjutnya Sjam selaku Biro khusus kepala-kepala Biro Khusus PKI berturut-turut mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala Biro Khusus daerah yang diselenggarakan di rumahnya. Di dalam rapat-rapat itu di bicarakan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh Biro Khusus daerah dalam rangka gerakan yang di lancarkan. Pertemuan dengan Biro khusus Daerah Jakarta Raya tanggal 4 September 1965, dengan Biro Khusus Daerah Jawa Barat tangal 8 September, dengan Biro Sumatra Barat tanggal 17 September, dan daerah Biro Khusus Daerah Jawa Tengah 15 September, dengan Biro Khusus Daerah Sumatera lainnya tanggal 20 September 1965.[3]
Secara fisik-militer gerakan akan di pimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komanda Batalyon 1 Resimen Cakrabirawa (pasukan pengawal Presiden) selaku pimpinan formal seluruh gerakan. Mereka mulai bergerak pada dinihari 1 oktober 1965, yang didahului dengan gerakan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Semuanya di bawa ke Lubang Buaya sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdakusuma. Secara kejam mereka dianiyaya dan di bunuh oleh anggota-anggota pemuda Rakyat, Gerwani, dan organisasi satelit PKI. Lalu semua jenazah di masukkan ke dalam sebuah sumur tua lalu di timbun dengan sampah dan tanah.
Ke enam perwira tersebut adalah :
1.      Menteri /Panglima Angakatan Darat (Men/Pangad) Letnan Jendral Ahmad Yani
2.      Deputy II Pangad, Mayor jenderal R.Soeprapto
3.      Deputy III pangad, Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtodarmo
4.      Asisten I Pangad, Mayor Jenderal Siswondo Parman
5.      Asisten IV Pangad, Brigadir Jenderal Donal Izacus Panjaitan
6.      Inspektur Kehakiman/Oditur Jendral Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Soetojo Siswimihardjo
Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri tapi anak beliau Adik Irma Suryani tewas akibat tembakan penculik. Sungguh hal ini merupakan perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Anak yang masih kecil dan tidak tahu duduk permasalahannya pun ikut menjadi korban. Ajudannya, Letnan Satu Pierre Andries Tendean menjadi sasaran penculikan karena sepintas lalu dalam kegelapan wajahnya mirip Jenderal Nasution. Selain itu juga tewas Brigadir Polisi (Pembantu Letnan) Karel Satsuit Tubun, pengawal rumah wakil Perdana Menteri II Dr. J.Leimena. Dengan pengawal lain Satsuit Tubun mengadakan perlawanan ketika mereka akan dilucuti oleh penculik yang akan masuk ke rumah Jenderal A.H. Nasution. Bersama dengan gerakan pencullikan, mereka juga menguasai dua buah sarana komunikasi yang vital yaitu Studio RRI Pusat di jalan Medan  Merdeka Barat dan gedung PN telekomunikasi di Jalan Medan Merdeka Selatan. Melalui RRI mereka menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September, bahwa gerakan mereka ditujukan kepada Jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta (perebutan kekuasaan).
Untuk menutupi tujuan yang sebenarnya, fitnah dilancarkan terhadap tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat. Mereka mengumumkan bahwa G-30-S/PKI dilancarkan oleh perwira-perwira yang "berfikir maju", menentang rencana kudeta Dewan Jenderal. Tapi kedok yang dilapisi kedok tersebut terbuka sendiri pada hari itu juga. Gerakan pendadakan yang dilancarkan pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965 oleh G-30S/PKI untuk sementara berhasil membingungkan masyarakat. Tapi pada hari itu juga, Panglima Komando Strategi Angakatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto setelah menerima laporan mengenai terjadinya penculikan-penculikan dan pembunuhan-pembunuhan, segera bertindak cepat untuk menguasai keadaan. Segera ia mengambil langkah-langkah mengadakan koordinasi  di antara kesatuan-kesatuan ABRI, khususnya yang ada di Jakarta.
Setelah menilai keadaan pada waktu itu, dengan cepat Pangkostrad sampai kepada kesimpulan bahwa penculikan dan pembunuhan terhadap perwira tinggi Angkatan Darat adalah merupakan bagian dari usaha perebutan kekuasaan pemerintahan, bahwa pimpinan Angkatan Udara membantu gerakan yang menamakan diri Gerakan 30 September, bahwa Batalyon 454/diponegoro dan 530/Brawijaya yang berada disekitar Medan Merdeka disalahkan oleh G-30-S/PKI.
Hubungan dengan Presiden Sukarno tidak dapat dilakukan karena ia berada di Pangkalan Udara Utama (Lanuma) Halim PerdanaKusuma yang dikuasai oleh G-30S/PKI, sehingga tidak dapat dimintai petunjuknya atau perintah-perintah untuk menghadapi keadaan. Maka Pangkostrad dengan berpegang kepada Saptamarga memutuskan untuk segera melancarkan operasi menumpas G-30S/PKI dengan keyakinan bahwa gerakan itu adalah suatu pemberontakan untuk merebut kekuasaan pemerintahan, yang tampak jelas setelah mereka mengumumkan dekrit pembentukan Dewan Revolusi dan Pendemisioneran Kabinet Dwikora.[4]
Notes :
1.      Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30S/PKI),Jakarta, 1978, hal.100
2.      Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroh notosusanto. 1984.Sejarah Nasional VI.Jakarta:Balai Pustaka. Hal : 387
3.      Komando Operasi Pemulihan keamanan dan Ketertiban,op.cit,hal. 101-105
4.      Ibid, hal.105-108
Daftar Pustaka :
1.      Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroh notosusanto. 1984.Sejarah Nasional VI.Jakarta:Balai Pustaka

Post a Comment

 
Top