TIKA YURNIA SARI/S_B

Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan presiden soeharto di indonesia . Orde baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktis korupsi yang merajalela di negara ini . Orde baru menggantikan Orde lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.Orde baru hadir dengan semangat "koreksi total"atas menyimpangan yang dilakukan oleh soekarno pada masa orde lama . 

Perekonomian pada masa Orde Baru sebenarnya telah dirumuskan pada sidang MPRS tahun 1966.Pada sidang tersebut telah dikeluarkan Tap.MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.Tujuan dikeluarkan keterapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. 
Dalam kegiatan dan kebijakan pemerintah mempengaruhi keadaan ekonomi nasional karena dapat terkait langsung maupun tidak langsung . campur tangan pemerintah di bidang ekonomi sangat diperlukan baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter .
            Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang di gunakan pemerintah untuk mengatasi masalah –masalah ekonomi yang sedang di hadapi ,kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk mengurangi gerak naik –turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu ,menciptakan tingkat kegiatan ekonomi dengan tingkat kesempatan kerja yang tinggi ,tidak menghadapi masalah inflansi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan .
            Harus diakui bahwa orde baru di kepemimpinan presiden soeharto telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rentang waktu yang panjang . pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak positif dan negatif . dampak positif tercatat dalam bentuk penurunan angka kemiskinan absolut yang diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan rakyat secara rata-rata .adapun dampak negatif yang muncul adalah perbedaan ekonomi antar daerah .
Dalam rangka Rehabilitasi dan Stabilisasi Ekonomi ,pemerintah orde baru menerbitkan beberapa kebijakan umum dan khusus ,baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang . prioritas utama yang dilakukan pemerintah adalah memerangi atau menanggulangi hiperinflasi yang mencapai sekitar 650% .
Kebijakan ekonomi pada masa orde baru yang brsifat prioritas :
1.      Penerbitan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN)yang dinilai sebagai salah satu sumber utama terjadinya hiperinflasi . intinya adalah penertiban pengeluaran anggaran belanja negara di satu pihak dan peningkatan penerimaan pajak,bea masuk,cukai,dan seterusnya di pihak lainnya.
2.      Penjadwalan  kembali kewajiban membayar hutang-hutang luar negeri (debt rescheduling)yang lewat batas waktunya dan mengusahakan penundaan pembayarannya ,diikuti dengan pencarian kredit baru dengan syarat-syarat lebih lunak untuk pembiayaan pembangunan .  
3.      Merangsang eksportir untuk meningkatkan ekspor nya dengan mengurangi campur tangan pemerintah serta memberikan bonus ekspor (BE)yang dapat diperjual belikan .
4.      Menghentikan konfrontasi terhadap malaysia ,serta menjalin kembali hubungan baik dengan negara –negara tetangga dan kembali menjadi anggota PBB.
5.      Kembali menjadi anggota badan-badan keuangan internasional ,seperti international monetary fund(IMF)dan international bank for reconstruction and development (IBRD)yang dikenal dengan nama World Bank.
6.      1. Dikeluarkannya beberapa peraturan pada 3 oktober 1966
Kebijakan ini antara lain :
a. Menerapkan anggaran belanja berimbang (balanced budget). Fungsinya adalah untuk mengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi.
b. Menerapakan kebijakan untuk mengekang proses ekspansi kredit bagi usaha-usahasector produktif, seperti sector pangan, ekspor, prasarana dan industri.
c. Menerapakan kebijakan peneundaan pembayaran utang luar negeri (rescheduling), serta berusaha untuk mendapatkan pembiayaan ataukredit luar negeri baru.
d. Menerapakan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luarnegeri untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia.
2. Dikeluarkannya peratuaran 10 februari 1976 tentang persoalan harga dan tarif.
3. Dikeluarkannya peraturan 28 juli 1967. Kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan stimulasi kepada para pengusaha agar mau menyerahkan sebagian dari hasil usahanya untuk  sektor pajak dan ekspor Indonesia..
4. Menerapkan UU no.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.
5. Mengesahkan dan menerapkan RUU APBN melalui UU no. 13 tahun 1967.
                        Dengan langkah-langkah itu diharapkan :
1.      Gairah ekonomi dan bisnis dalam negeri bisa meningkat ,sehingga sistem perekonomian indonesia tidak terisolir dari dunia internasional
2.      Pemerintah indonesia lebih mudah mencari dana bantuan dari luar negeri ,yang berarti indonesia menjadi lebih terbuka bagi investasi modal asing .
                        Sejalan dengan tujuan itu ,pemerintah melakukan reorganisasi sistem perbankan nasional .sisitem bank tunggal sebagai alat revolusi pada tahun 1968 di bubarkan melalui undang-undang tentang perbankan ,misalnya UU No.13 tahun 1968 tentang bank sentral .berdasarkan undang-undang itu ,BNI Unit 1 kembali menjadi bank indonesia dengan tugas sebagai bank sentral ,sehingga secara resmi mengakhiri sistem bank tunggal .
                        Dalam rangka menanggulangi masalah utang –utang luar negeri yang jatuh tempo ,pemerintah orde baru berupaya melakukan diplomasi kepada negara-negara donatur untuk penjadwalan kembali kewajiban membayar hutang luar negeri indonesia.pemerintah mengirimkan tim negosiatornya ke paris(paris club)untuk merundingkan utang-piutang pemerintah untuk utang komersial swasta.
                        Kebijakan yang di tempuh pemerintah orde baru ternyata cukup efektif .hiperinflasi berhasil dikendalikan .keberhasilan itu sudah mulai menampakkan diri menjelang akhir tahun 1968.angka inflasi sudah berada di bawah tiga digit , sehingga pada tahun berikutnya pemerintah orde baru mulai melaksanakan rencana pembangunan lima tahun repelita yang pertama.
Dampak Kebijakan Ekonomi Orde Baru
Dampak positif Kebijakan ekonomi Orde Baru
·         Pertumbuhan ekonomi yang tinggikarena setiapprogram pembanguan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya daptterlihat secara konkrit.
·         Indonesiamengubah status darinegara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras tersendiri (swasembada beras).
·         Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.
Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru
·         Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam.
·         Perbedaan ekonomi antar daerah, anatar golongan pekerjaan, anatar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.
·         Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial).
·         Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme).
Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh,pembangunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997, pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat.
Produk kebijakan ekonomi selama orde baru teramat birokratis , tidak demokratis , dan cendrung KKN. Atas kebijakan nya dalam pembangunan nasional dan soeharto berencana membentuk komite reformasi dan pengubahan susunan kabinet pembangunan VII namun pada masa orde baru kenyataan nya pada saat itu menunjukkan komite reformasi tidak dapat terwujud ,karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut . dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, menilai bahwa dengan tidak di wujudkan nya komite reformasi , maka perubahan susunan kabinet  pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi . pada masa kepemimpinan soeharto yang kedua kali nyamelalui SU sidang umum MPR (1-11 maret 1998 )ternyata tidak menimbulkan dampak positif berarti bagi upaya pemulihan kondisi ekonomi indonesia .bahkan ,memperparah gejolak krisis .Kondisi kian diperparah oleh upaya penegakan hukum yang sangat lemah .perekonomian yang di bangun sejak orde baru ternyata rapuh tak mampu menahan badai krisis moneter  tersebut .Kebijakan perekonomian pada tap .MPRS No.XXIII/MPR/1966 sebagai berikut :
Ø  Tap. MPRS No.XXIII/MPR/1966
Kebijakan perekonomian pada masa Orde Baru sebenarnya telah dirumuskan pada sidang MPRS tahun 1966.Pada sidang tersebut telah dikeluarkan Tap.MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.Tujuan dikeluarkan keterapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Suharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut:
a. Mengeluarkan Peraturan 3 Oktober 1966, tentang pokok-pokok   regulasi.
b. Mengeluarkan Peraturan 10 Pebruari 1967, tentang harga dan tarif
c.  Peraturan 28 Juli 1967 , tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia
d. UU No. 1 Tahun 1967 , tentang Penanaman Modal Asing.
e.  UU No. 13 Tahun 1967, tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan   Belanja ( RAPB).
                        Pemerintah orde baru merumuskan kebijakan – kebijakan ekonomi . kebijakan-kebijakan yang dibuat bertujuan bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan negara , tetapi juga kesejahteraan penduduk . arah dan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah orde baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang .pelaksanaan pembangunan orde baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan sebutan trilogi pembangunan ,yaitu sebagai berikut :
1.      Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
2.      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi .
3.      Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
                        Guna melaksanakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi tersebut ,MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS No.XXII tahun 1966 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi ,keuangan ,dan pembangunan .Hakikat dari kebijakan itu adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila
A. PENATAAN KEHIDUPAN EKONOMI
Sturktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950-1965 dalam keadaan kritis yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut.
1) Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian sehingga stuktur perekonomian Indonesia lebih condong pada sektor pertanian.
2) Komoditas ekspor Indonesia dari bahan mentah (hasil pertanaian) menghadapi persaingan dipasaran internasional, misalnya karet alam mendapat saingan dari Malaysia, gula tebu mendapat saingan dari Meksiko, dan kopi mendapat saingan dari Brasil.
3) Tingkat investasi rendah dan kurangnya tenaga ahli di bidang industri menyebabkan industri dalam negeri kurang berkembang.
4) Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Indonesia sangat rendah.
5) Produksi Nasional Bruto (PDB) per tahun sangat rendah.
6) Indonesia sebagai pengimpor beras terbesar di dunia. Struktur perekonomian pada akhirr tahun1965 berada dalam keadaan yang sangat merosot.
Kabineta Ampera berusaha memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia dengan melaksanakan pembangunan ekonomi. Demi terealisasinya stabilitas ekonomi maka Kabinet Ampera pada tanggal 11 Agustus 1966 membentuk Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional (DSEN).
Kedudukan DSEN sebagai pembantu pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara itu, tugas-tugasnya adalah merumuskan kebijakan dibidang ekonomi, menyusun program, dan mengendalikan pelaksanaan dengan tujuan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional secepatnya. Kebijakan perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh Kabinet Ampera meliputi bidang keuangan/moneter, produksi, dan distribusi.
Melaui pemikiran Prof. Dr. WijoyoNitisastro, Prof. Dr.Ali Wardana, Prof.Dr. Sumitri Joyohadikusumo, Drs. Radius Prawiro, Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli, Prof. Dr. Email Salim, Drs. Frans Seda, dan Prof. Dr. Subroto hasil pendidikan dari Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat berhasil menata kembali struktur ekonomi Indonesia yang morat-marit. Karena orientasi pemikiran ekonomi Indonesia yang selalu bertumpu pada para alumnus Berkeley tersebut menyebabkan mereka dijuluki Mafia Berkeley. Berdasarkan hasil pemikiran para ekonomi lulusan Berkeley tersebut, Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru berhasil mengatasi krisis ekonomi yang diderita. Banyak modal asing datang, industri berkenbang peat, dan muncul kesempatan kerja. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan dunia, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).
Pada15 Juni 1968, Presiden Soeharto membentuk Tim Ahli Eoknomi Presiden yang terdiriatas Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof. Dr. Moh. Sadli, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Prof. Dr. Subroto, Dr. Email Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs.Radius Prawiro. Tim tersebut menetapkan langkah-langkah yang ditetapkan untuk mencapai kemakmuran Indonesia.
Jenderal Soeharto melanjutakan pembanguna yang telah dilakukan Kabinet Ampera dengan membentuk Kabinet Pembangunan pada tanggal 6 Juni 1968. Tugas pokok Kabinet Pembangunan disebut Pancakrida. Dalam upaya melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi, pemerintahan Jenderal Soeharto yang dikenal juga sebagai pemerintahan Orde Baru melaksanakannya melalui Rapelita (rencana pembangunan lima tahun).[2]
Orde Baru yang mewujudkan tatanan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, tentu format politik dan kehidupan ekonominya dibentuk sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945.  Apabila kita simak dengan sungguh-sungguh, maka akan jelas tampak bahwa tema utama Undang Undang Dasar 1945 adalah kesejahteraan rakyat. Halini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa dimasa penjajahan kesejahteraan masyarakat Indonesia sangat rendah. Dan para pendiri negara kita, menyadari benar bahwa dialam indonesia merdeka itulah bangsa Indonesia akan dapat membangun dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan.
Tatkala Orde Baru yang dibangun oleh Jenderal Soeharto mulai memegang tampuk pimpinan Negara, Indonesia berada dalam situasi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Produksi macet, di bidang pertanian kekurangan sarana produksi sehingga produktivitas pertanian rendah, di bidang industri sangat kekurangan bahanbaku, di bidang distribusi infrastruktur sangat tidak memadai, ekspor yang sangat tergantung pada bahan tambang dan hasil-hasil perkebunan terus merosot, Anggaran Belanja Negara terus mengalami defisit dan ditutup dengan mencetak uang, inflasi terus hingga mencapai lebih dari 600 perden. Selain itu, Situasi keamanan juga sangat buruk akibat dari belum terselesaikannya masalah yang berkaitan dengan pemberontakan G-30-S/PKI.
                        Kebijakan deregulasi dan liberalisasi tahun 1982,dilancarkan oleh pemerintah sebagai konsekuensi dari jatuh nya harga minyak dipasaran dunia.harga minyak dunia pada tahun 1982 secara tiba-tiba jatuh .akibat langsung dirasakan pemerintah bagi berlangsungnya pembangunan adalah berkurangnya penerimaan dana pembangunan .seperti yang di ketahui pada APBN 1980-1981 ketika masih terjadi Oil Boom,tidak kurang 70% penerimaan APBN di peroleh dari penjualan minyak .
                        Upaya pemerintah untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dengan menggali dan mengembangkan ekspor non-migas tidaklah secara mudah dapat direalisasikan , mengingat upaya ekspor non-migas telah lama terabaikan sebelumnya .pemerintah terlena dengan masa oil Boom .begitu terjadi oil crisis ,pemerintah baru mencari sumber aktivitas ekonomi yang diharapkan dapat mengisi dan menggantikan peran minyak .
                        Perkembangan perekonomian yang cenderung menurun harus dicegah secepatnya .pemerintah yang semula menempuh kebijakan proteksionisme ,kini mengarahkan kebijakan ekonominya ke arah liberal .beberapa paket kebijakan liberal dirancang dengan melahirkan kebijakan deregulasi untuk meredam kemerosotan ekonomi yang lebih jauh .salah satu strategi yang diambil pemerintah agar ekspor non migas indonesia tidak menjadi mahal dan bisa .
                        Kebijakan liberalisasi tersebut meliputi :
1.     devaluasi rupiah sebesar 28 persen
2.     pengurangan subsidi dan penjadwalan kembali ,bahkan sampai pada pembatalan proyek-proyek pemerintah yang memiliki kadar impor tinggi
3.     reformasi perpajakan , yang menyangkut penyederhanaan dan rasionalisasi pajak pendapatan serta penggantian pajak dan bea impor menjadi pajak pertambahan nilai .
B. Pelita berlangsung dari Pelita I-Pelita V. 
1. PELITA I  Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974.
 Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.dan sasaran pelita I adalah Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.Titik Berat Pelita I adalah Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. 
            2. PELITA II (1 April 1974 – 31 Maret 1979 )
Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi ratarata penduduk 7% setahun.Perbaikan dalam hal irigasi.Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi.Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun. Sasaran Pelita IIadalahPangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja .  
3. PELITA III (1 April 1979 – 31 Maret 1984) 
Arah dan kebijaksanaan ekonomi adalah pembangunan pada segala bidang.Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. TujuanPelita IIIadalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
4. PELITA IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989) 
Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri.
Hasil yang dicapai pada Pelita IVadalahPada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras.dan mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.  selain itu. dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.
 5. PELITA V (1 April 1989 – 31 Maret 1994) 
Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.  
Sasaran Pelita V ini adalah sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor.
6. PELITA VI( 1 April 1994 - 31 Maret 1999 )
           Pada pelita VI ini ,pemerintah masih menitik beratkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi . pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukung

DAFTAR PUSTAKA
Ø  Mohammad Iskandar, M.HUM,Linda sunarti ,M.HUM dan Abdurakhman,M.HUM. 2007. SEJARAH INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN ZAMAN kelas XII SMA  . Jakarta: Ganeca exact.
Ø  Matroji .2008.SEJARAH EKONOMI ZAMAN ORDE BARU .Jakarta:PT Bumi Angkasa .
Ø  Prof.Dr.M.Habib Mustopo , Drs.Hermawan dan Drs.Dwi Waluyo. 2007 . SEJARAH MASA ORDE BARU SMA kelas XII SMA . Jakarta: PT.Ghalia indonesia .
                                        

                         

Post a Comment

 
Top