Fitdiya Rizki S/B     

A.    ABRI dan Kelahiran Golkar (Golonagan Karya)
            Kelahiran Golkar tidak lepas dari peran dan dukungan dari militer sebagai reaksi atas meningkatnya kampanye PKI. Militer menggalang kekuasaan politik melalui unsur-unsur golongan fungsional (golongan yang tidak berafiliasi pada suatu partai, termasuk militer) yang kemudian disatukan dalam suatu federasi bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Pembentukan Sekber Golkar pertama kali ditujukan untuk merespon PKI dan kekuatan sayap kiri lainnya, bukan menjadikan partai politik untuk
mengatur negara. Hanya setelah kudeta PKI tahun 1965, Sekber Golkar secara berangsur-angsur berubah menjadi sebagai partai politik.[1] Apalagi setelah kudeta PKI 1965 dapat digagalkan oleh militer, maka militer muncul menjadi satu-satunya kekuatan sosial dan politik yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan.
            Pada masa awal pembentukannya, Sekber Golkar beranggotakan 97 organisaasi kemudian berkembang 219 organisasi karena organisasi-organisasi golongan fungsional lainnya sudah menyadari bahwa arah perjuangan Golongan Fungsional/ Golongan Karya yang tergabung dalam Sekber Golkar di Front Nasional adalah menegakkan Pancasila dan UUD 1945 untuk melawan dominasi PKI. Dengan demikian lahirnya Sekber Golkar pada tanggal 20 Oktober 1964 didorong oleh kesadaran, bahwa pada tahun 1964 gejala perongrongan terhadap Pancasila dan UUD 1945 oleh PKI dan satelit-satelitnya sangat meningkat. Maka terbentuknaya Sekber Golkar, 20 Oktober 1964 dijadikan sebagai hari jadinya Golkar.
            Ketika Orde Baru muncul, Sekber Golkar menjadi pilihan pemerintahan Orde Baru, karena mengaanggap tidak ada satu pun partai politik yang mewakili kepentingan militer. Partai politik lebih mementingkan dirinya dan kelompoknya, antara lain NU, Masyumi, PNI dan Parkindo. Oleh karena itu pemerintah menjatuhkan pilihannya kepada Sekber Golkar sebagai alat untuk menjamin posisi dominasi militer di dalamnya.
            Militer mulai memainkan peranan politiknya dengan memberikan dukungan dan membangun mitra seperjuangan kepada Sekber Golkar sewaktu melawan PKI. Pada tanggal 30 Juli 1966, jendral Soeharto sebagai ketua presidium cabinet memberikan pidatotertulis dalam "Pekan Latihan Sekber Golkar" dengan mengungkapkan bahwa Golkar harus mempunyai sense of mission. Kemudian pada tanggal 5 September 1966, dalam kedudukannya sebagai menteri pertahanan, jenderal Soeharto mengeluarkan intruksi kepada keempat kepala staf ABRI untuk menyedikan semua faasilitas yang di mungkinkan bagi pengembangan Sekber Golkar dan pelaksanaan tugas-tugasnya, baik di tingkat nasional maupun daerah.[2] Sejak itu di mulailah revitalisasi Sekber Golkar yang ditunjukan untuk melegitimisi sekaligus menjamin posisi dominasi militer.
            Untuk kepentingan perjuangan dan dalam rangka usaha memurnikan pengertian golongan fungsional, maka timbullah pemikiran-pemikiran di kalangan pimpinan TNI-AD dan tokoh-tokoh golongan fungsional di lembaga-lembaga legislatif. Keanggotaan golongan fungsional di MPRS dan DPRGR dengan segera dimurnikan dalam arti, bahwa yang berhak duduk di MPRS dan DPRGR sebagai wakil golongan fungsional adalah wakil golongan fungsional murni yaitu golongan fungsional yang tidak berafiliasi ke suatu partai politik (parpol). Untuk memurnikan golongan fungsional di DPRD I dan II, maka pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 1969, yang pada waktu itu terkenal dengan permen 12. Isi pokoknya adalah bahwa anggota DPRGR yang mewakili golongan fungsional adalah harus dari golongan fungsional murni. Ketentuan ini membantu kristalisasi Sekber Golkar.
            Berdasarkan Permen 12 itu, pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melakukan kegiatan-kegiatan pemurniaan. Sudah tentu kegiatan pemurnian ini mendapat tantangan keras dari partai-partai politik yang merasa dirugikan, tetapi akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Dengan adanya usaha-usaha pemurniaan golongan fungsional maka Sekber Golkar melakukan usaha-usaha yang intensif dalam rangka melebarkan sayapnya keseluruh rakyat Indonesia. Pengurus Sekber Golkar tingkat I yang telah ada dikonsolidasikan dan Daerah Tingkat Dati yang belum terbentuk segera dibentuk pengurus Sekber Golkar. Penyusunan Sekber Golkar Tingkat II dilakukan pula secara intensif, sehingga dalam waku yang relative singkat pengurus Sekber Golkar Tingkat I dan II dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebelum pemilu 1971.
            Ketua Sekber Golkar di Dati I pada umumnya dijabat oleh Purnawirawan ABRI dan banyak pula yang di jabat oleh anggota ABRI yang masih aktif. Dengan demikian Sekber Golkar mulai tampak sebagai kendaraan ABRI untuk siap membawanya dalam memenangkan pemilu guna mempertahankan kekuasaan. Munculnya Golkar sebagai kekuatan baru sering di anggap sebagai kekuatan "Bolduzer Orba" karena dalam kaitan ini, Golkar didukung oleh tiga kekuatan dominan Orde Baru, yaitu:
         Ø   ABRI sebagai kekuatan kunci untuk melakukan tekanan atas kekuatan sipil yang mencoba mengganggu kekuatan Golkar
         Ø   Birokrasi, dalam hal ini dibentuknya Kokarmendagri sebagai cikal bakal munculnya Mono-Loyalitas pegawai negeri kepada Golkar dan akhirnya dikukuhkan melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)
         Ø   Golkar dijadikan "Alat Orde Baru) untuk melanggengkan kekuasaannya melalui formulasi yang dianggap demokratis dengan tata cara dan prosedur pemilihan umum, sidang umum MPR, dan dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat. Semua unsur itu penting bagi Orde Baru, apalagi pada masa-masa awal, untuk mendapatkan kepercayaan dari dalam atau dari luar negeri.[3]
            Sebagai kekuatan "Bolduzer Orba" hubungan antara Golkar, ABRI dan pemerintahan ditata sedemikian rupa sehingga semua unsur itu harus mempunyai peran dalam suatu sinergi untuk memenangkan Golkar dalam pemilihan umum dan menjaga stabilisasi proses politik di perlemen maupun peleksanaan program pembangunan. Hubungan ABRI dan Golkar, oleh Orde Baru pada awalnya di gunakan untuk melawan kekuatan politik warisan Orde Lama khususnya partai mayoritas seperti dua (NU dan Masyumi) yang merupakan representasi partai umat islam (basis kaum santri) dan juga PNI yang merupakan representasi nasionalis kiri dan abangan. Hubungan ini terutama sekali di gunakan untuk melawan kembalinya kekuatan komunisme di Indonesia dalam behidupan politik.  
            Untuk menjaga stabilitas politik dan hubungan antara ABRI dan Golkar, di buatlah dua model stuktur: pertama, pada aras elit, disusunlah suatu jenjang keterwakilan anggota DPR mulai dari pusat hingga DPRD II dengan diimbangi oleh pengawasan dan control dari ABRI. Kedua, pada aras massa, dibuat kebijaksanaan massa mengambang dengan ciri utama, masa ditingkat desa dan kecamatan di control oleh Babinsa (Bintara Pembina Desa) untuk tinggkat desa dan Komando Rayon Militer (Koramil) untuk tinkat kecamatan.
            Oleh sebab itu, secara konseptual"massa mengambang" yang diberlakukan oleh Orde Baru sangat berbeda dengan pengertian  massa mengambang pada masa Orde Baru sangat sarat dengan rekayasa politik dalam bentuk intimidasi, terror dan tekanan terhadap "massa bawah" di pedesaan dalam pelaksanaan pemilihan umum pada masa Orde Baru. Rekayasa ini dimaksudkan agar partai politik, kecuali Golkar, tidak ada yang menjalin hubungan dengan massa akar rumput, dan hanya Golkar yang mampu melaksanakannya. Dengan demikian konsep "massa mengambang" merupakan rekayasa politik Orde Baru untuk memotong basis partai.[4]
B.     Hubungan ABRI dalam Golkar
            Apabila hubungan ABRI dengan PPP dan PDI lebih banyak diwarnai dengan intervensi terutama yang menyangkut suksesi kepemimpinan partai dan masa-masa kampaye pemilihan umum, hubungan ABRI dan Golkar dan lebih banyak bersifat simbolis mutualisme (saling menguntungkan). Bahkan dalam sturuktur politik yang di bangun selama masa Orde Baru dapat dikatakan bahwa hubungan ABRI dan Golkar tak terpisah. Hal ini dapat di pahami karena ABRI-lah yang membidani kelahirannya Golkar. ABRI dan Golkar dapat diibaratkan sebagai mesin pelanggeng kekuasaan Orde Baru. ABRI sebagai mensin intimidasi, dan represi, sedangkan Golkar merupakan mesin politik untuk memobilisasi massa dan mendapatkan legitimasi politik melalui pemilihan umum. Suksesnya Golkar dalam pemilihan umum berarti suksesnya ABRI mempertahankan kekuasaan yang telah ia raih.
            Peran ABRI pada Munas I Golkar tahun 1973 sangatlah besar baik sebagai alat pengaman, juga sebagai alat dukungan politis untuk menegakkan kewibawaan Golkar dimata partai-partai lain. Dukungan lain juga diberikan dalam hal yang bersifat kelembagaan yakni dengan terintegrasinya seluruh keluaraga besar ABRI kedalam jajaran pendukung utama Golkar dalam setiap pemilu. Bahkan eratnya hubungan keduanya tercermin juga dalam jumlah pewira yang duduk dijajaran kepengurusan Golongan Karya.
            Pada Munas I Golkar di Surabaya 4-9 September 1973, ABRI mampu menempatkan pewira aktif kedalam pengurusan pusat. Selain itu hampir seluruh daerah tingkat I dan derah tingkat II jabatan ketua Golkar selalu di pegang oleh ABRI aktif. Untuk daerah tingkat II rata-rata mereka berpangkat pewira menengah setingkat kolonel, sedangkan untuk daerah tingkat I mereka berpangkat pewira tinggi bintang satu. Dalam buku ABRI dan Militer studi yentang budaya politik  menyebutkan salah satu ciri yang menonjol dari Munas I Golkar ini adalah selain adanya konsentrasi kekuasaan di Jakarta dan perebutan kekuasaan antar-kelompok, juga adanya dominasi militer dalam kepengurusan Golkar. Hal tersebut terlihat nyata bahwa dari awal penyelenggaraan Munas, misalnya, dari 660 delegasi yang hadir dalam Munas, seruh diantaranya adalah tokoh dari militer sehingga dapt didugasatu diantara dua wakil daerah (baik tingkat provinsi maupun kabupaten) adalah militer. Selain itu dari 29 wakil yang bertindak sebagai juru bicara dalam Munas tersebut, hanya dua yang berasal dari sipil, yakni seorang pembucara yang mewakili DPP dan seorang pembicara yang mewakili faksi sipil di DPR.[5]
            Selain mendominasi kepengurusan DPP Golkar dan menjadi sumber dana bagi Golkar, dukungan militer terhadap Golkar juga tercermin dalam banyaknya penggunaan kekerasan politik (intimidasi) oleh aparat militer pada masa dalam pelaksanaan pemilu 1977. Kekerasan politik yang dilakukan oleh ABRI pada pemelihan umum pada tahun 1971 dan tahun 1977 sangat menonjol jika dibandingkan dengan pemilu yang dilaksanakan pada periode berikutnya. Kekerasan yang dilakukan oleh ABRI kepada masyarakat selalu dikaitkan dengan isu garakan PKI. Jika masyarakat tidak memilih dan mencoblos Golkar, mereka dicurigai dan dicap oleh pihak pemerintahan dan ABRI sebagai orang PKI apalagi jika orang tersebut memilih PDI.
            Pada waktu Jendral M.Yusuf menjabat sebagai panglima ABRI, mulai adanya upaya menata jarak hubungan ABRI engan Golkar. Pada Munas Golkar di Denpasar, 1978 disetujui keputusan penting pada Munas Golkar : ABRi aktif dilarang menjadi pengurus Golkar, bahkan seorang purnawirawan ABRI harus menunggu selama sepuluh tahun untuk bias menjadi pengurus DPP Golkar. Selain itu ketua dewan Pembina di tingkat provinsi dan kabupaten yang dahulunya secara otomatis dipegang oleh komandan militer local, di ganti dengan kepala daerah masing-masing. Kedua kebijaksanaan diatas dipandang oleh beberapa kalangan sebagai upaya "sipilisasi" do kalangan Golkar.
             Tetapi jika dicermati lebih jauh, kebijaksanaan tersebut hanya sebagai upaya merendam sejumlah kritik yang selama ini muncul bahwa militer terlalu banyak mengurusi persoalan sipil dengan memanfaatkan doktin Dwi Fungsi ABRI setra sebagai usaha jenderal M.Yusuf utuk melakukan akomodasi dengan kelompok islam.
Pengalihan dewan Pembina dan komandan militer kepada wilayah, pada dasarnya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses "sipilisasi" ditubuh Golkar. Hal ini karena kebanyakan kepala wilayah baik didaerah tingkat I dan II dipegang oleh orang-orang militer yang masih aktif  atau yang sudah purnawirawan. Sementara itu meskipun kursi DPP harus digantikan dengan jenderal-jenderal aktif yang ada dilapangan tidak terputus. Selain itu jabatan kunci dalam DPP masih tetap dipegang oleh militer. 
            Pada Munas II 1978, Golkar kembali mengadakan perubahan organisasi. Jabatan Pembina utama dan Pembina kedua yang dipegang oleh wpresidan dan wakil presiden dihapuskan. Stuktur barunya dalam organisasi Golkar pada Munas II ini adlah dibentuknya Dewan Pemimpin Harian yang terdiri dari sebelas orang yang diketuai oleh Jenderal M. Panggabean, anggotanya terdiri atas enam wakil militer  dan empat teknokrat.
            Masih dominannya militer didalam jajaran kepengurusan Golkar ini menjadikan Golkar sebagai mesin pemilu yang sangat efektif untuk melegitimasikan kekuasaan militer. Pada posisi yang demikian, tidak mengherankan jika militer dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk selalu memenangkan Golkar. Meskipun jenderal M.Yusuf mendesak militer untuk bersikap netral dalam pertarungan partai politik dan Golkar pada pemilu tahun 1982, kontak-kontak rahasia antara militer dengan DPP Golkar untuk memenangkan pemilu menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Pada tanggal 17 Oktober 1979, di kantor Menteri Pertahanan dan Keamanan terjadi pertemuan antara Laksamana TNI Sudomo  dan Ali Murtono (ketua DPP Golkar). Kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa ABRI adalah anggota utama keluarga besar Golkar dan bahwa pertemuan yang teratur antara Golkar dan ABRI akan diselenggarakan, baik di tingkat pusat  maupun di daerah. Pertemuan tersebut juga menyepakati Kolonel Haris Soegiman (mewakili Hankam) dan Sukardi ( mewakili Golkar) sebagai pejabat penghubung.[6]
            Pada tanggal 20-25 Oktober 1983, Golkar mengadakan Munas III. Beberapa kalangan berpendapat bahwa mencuatnya kembali gagasan kaderisasi olwh Soeharto di pandang sebagai upaya untuk mengendalikan Golkar sepenuhnya sekaligus untuk menghadapi kerasnya kriktik kalangan oposisi, baik yang berasal dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer sendiri. Gagasan tersebut pada akhirnya diterima oleh seluruh peserta Munas tanpa ada kritikan, apalagi perlawan. Dalam Munas III ini, pasal 6 AD. Pasal 6 AD menyatakan bahwa Golkar akan semakin meningkatkan kerja sama dengan ABRI, terutama dalam hal Dwi Fungsi ABRI, demi terciptanya persatuan antara ABRI dan rakyat.[7]
            Setelah Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 mei 1998. Golkar mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada tanggal 9 -10 Oktober 1998.pada saat rapat dimulai Kelompok Dewan Pembina terpecah menjadi dua kubu, yaitukelompok  Habibie yang menjagokan Akbar Tandjung dan kelompok Try Sutrisno yang menjagokan Eddy Sudrajat. Kelompok Try Sutrisno ini sempat dikesankan kuat akan mendominasi kepengurusan Golkar menjelang Munaslub. Tetapi pada keyataannya hal tersebut tidak terbukti. Akbar Tandjung mendapatkan 17 suara sedangkan Eddi Sudrajat hanya mendapatkan 10 suara. Meskipun kalangan ABRI tidak  menang dalam Muunaslub tersebut ABRI masih mampu bermain di Golkar. Ini membuktikan bahwa tampa Soeharto militer masih mampu bermain di Golkar.
       Ø   Kesimpulan:
            Kelahiran Golkar tidak terlepas dari peran ABRI, pada awal pembentukannya tujuan Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 untuk melawan dominasi PKI. Ketika Orde Baru muncul, Sekber Golkar menjadi pilihan pemerintah Ode Baru, karena pemerintah Orde Baru memnganggap tidak ada satupun partai politik yang mewakili kepentingan militer. Oleh karena itu Sekber Golkar di pilih untuk menjadi alat menjamin posisi dominasi militer didalamnya. Dengan itu militer mulai memainkan peran politiknya dengan memberikan dukungan dan membangun mitra seperjuangan kepada Sekber Golkar sewaktu mwlawan PKI.
            Hubungan ABRI dan golkar lebih bersifat simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) bahkan bias dikatakan sebagai hubungan yabg tak terpisahkan. Karena ABRI-lah yang membidani kelahiran Golkar pada awalnya. ABRI dan Golkar dapat diibaratkan sebagai mesin mesin pelanggeng kekuasaan Orde Baru. ABRI sebagai mesin intimidasi dan represi, sedangkan Golkar sebagi mesin politik untuk memobilisasi massa dan mendapatkan legitimasi politik melalui pemilihan umum.
Kutipan:
[1] Crouch, Harold. 1999. Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 278.
[2] Suryadinata, Leo. 1992. Golkar dan Militer, Studi tentang Budaya Politik. Jakarta: LP3ES, hal. 28.
[3] Nusa Bhakti, Ikrar. 1999. Tentara yang Gelisah: Hasil Penelitian Yipika tentang Posisi ABRI dalam Gerakan Reformasi. Bandung: Mizan, hal. 110.
[4] Yulianto, Arif. 2002. Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca ORBA " Di tengah pusaran Demokrasi". Jakarta:  Raja Grafindo Persada, hal. 264.
[5] Tempo, 1 September 1973 hal, 10-11 sebagaimana dikutip Ikrar Nusa Bhakti, hal. 171.
[6] Jenkins, David. 1984. Suharto and his generals: Indonesian Military Polotics 1975-1983. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, hal. 175
[7] Nusa Bhakti, Ikrar, Op.cit, hal.179  
Daftar Pustaka
Crouch, Harlon. 1999. Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Jenkins, David. 1984. Suharto and his Indoneian Military Politics 1975-1983. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.
Nusa Bhakti, Ikrar. 1999. Tentara yang Gelisah: Hasil Penelitian Yipika tentang Posisi ABRI dalam Gerakan Reformasi. Bandung: Mizan.
Suryadinata, Leo. 1992. Golkar dan Militer, Studi tentang Budaya Politik. Jakarta: LP3ES.
Yulianto, Arif. 2002. Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca ORBA " Di tengah pusaran Demokrasi". Jakarta:  Raja Grafindo Persada.

Post a Comment

 
Top