SLAMET KABUL BUDIARTO / SI V

Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yakni HanKam dan Sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. Di MPR dan DPR, mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya
sebagai stabilitator dan dinamisator. [1]
Dwi Fungsi ABRI adalah suatu doktrin di lingkungan Militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban Negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur Negara. Dengan peran ganda ini, Militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Pernyataan diatas berdasarkan beberapa pidato Soeharto. Soeharto mengatakan bahwa sejalan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai alat pertahanan dan keamanan, maka ABRI harus dapat dengan tepat melaksanakan peranannya sebagai kekuatan social, politik.
Sedangkan dalam bentuknya ABRI sebagai kekuatan social, memiliki dua fungsi yaitu sebagai stabilitator dan dinamisator. ABRI sebagai pelaksana tugas keamanan Negara juga kemanunggalannya dengan rakyat yang lebih dikenal dengan ABRI masuk desa maka dapat di kategorikan ABRI sebagai dinamisator sedangkan sebagai stabilitator dalam kehidupan bangsa dan Negara. Sejarah mencatat bahwa ABRI telah membuktikan kedua fungsinya dalam tindakan-tindakan berikut ini:
a.       ABRI sebagai dinamisator.
Peran dinamisator sebenarnya telah diperankan ABRI sejak zaman perang kemerdekaan. Waktu itu, Jenderal Sudirman telah melakukannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pimpinan pemerintahan telah ditahan oleh Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah G 30 S PKI, yang melahirkan Orde Baru. Boleh dikatakan, peran dinamisator telah menempatkan ABRI pada posisi yang terhormat dalam percaturan politik bangsa selama ini.
1.      Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk merasakan dinamika masyarakat dan untuk memahami aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan rakyat, memungkinkan ABRI untuk secara nyata membimbing, menggugah dan mendorong masyarakat untuk lebih giat melakukan partisipasi dalam pembangunan. Dalam hal ini dapat di contohkan bahwa ABRI masuk desa dapat membantu segala hal yang berkaitan dengan pembangunan desa dalam rangka mengabdi kepada masyarakat.
2.      Kemampuan ABRI di atas, dapat mengarah kepada dua jurusan. Di satu pihak hal tersebut merupakan potensi nyata ABRI untuk membantu masyarakat menegakkan asas-asas serta tata cara kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk juga rencana-rencana serta proyek-proyek pembangunan. Di lain pihak hal itu menyebabkan ABRI dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi-aspirasi dan pendapat-pendapat rakyat.
3.      Untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran nasional dan untuk dapat mensukseskan pembangunan, diperlukan suatu disiplin social dan disiplin nasional yang mantap. Oleh karena Disiplin ABRI bersumber pada Saptamarga dan Sumpah Prajurit, sehingga secara masyarakat, maka ABRI dapat berbuat banyak dalam rangka pembinaan serta peningkatan disiplin nasional tersebut.
4.      Sifat ABRI yang modern serta penguasaan ilmu dan teknologi serta peralatan yang maju, memberikan kemampuan kepada ABRI untuk juga mempelopori usaha-usaha modernisasi.
b.      ABRI sebagai stabilitator.
1.      Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk merasakan dinamika masyarakat dan untuk memahami aspirasi-aspirasi yang hidup dalam masyarakat, membuat ABRI menjadi salah satu jalur penting dalam rangka pengawasan social.
2.      Kesadaran nasional yang tinggi yang dimiliki oleh setiap prajurit ABRI merupakan suatu penangkal yang efektif terhadap pengaruh social yang bersifat negative dari budaya serta nilai-nilai asing yang kini membanjiri masyarakat Indonesia.
3.      Sifat ABRI yang realistis dan pragmatis dapat mendorong masyarakat agar dalam menanggulangi masalah-masalah berlandaskan tata pilir yang nyata dan berpijak pada kennyataan situasi serta kondisi yang dihadapi, dengan mengutamakan nilai kemanfaatan bagi kepentingan nasional. Kemudian rakyat akan dapat secara tepat waktu menetukan prioritas-prioritas permasalahan dan sasaran-sasaran yang diutamakan.
4.      Dengan demikian akan dapat dinetralisasi atau dikurangi ketegangan, gejolak-gejolak dan keresahan-keresahan yang pasti akan melanda masyarakat yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dan karenanya mengalami perubahan social yang sangat cepat. [2]   
Pengaturan Dwi Fungsi ABRI dalam UU sendiri baru dimulai pada era Orde Baru. UU yang mengatur Dwi Fungsi ABRI ialah Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966, ynag kemudian disusul oleh UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 16 Tahun 1969, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, UU No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara, dan UU No. 2 Tahun 1988 tantang Prajurit ABRI.
Dalam penjelasan pasal ini dirumuskan : "Fungsi ABRI sebagai kekuatan social sudah ada sejak kelahirannya serta merupakan bagian dari hasil proses perjuangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam marga kesatu sampai marga ketiga Saptamarga dan dinyatakan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional dalam GBHN. (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978).
Secara umum dapat dijelaskan bahwa kedudukan Militer pada masa Orde Baru sangatlah banyak dalam bidang pemerintahan. Tidak hanya dari tingkat tertinggi namun juga sampai ke tingkat yang paling rendah pun masih dipimpin oleh orang-orang yang berasal dari ABRI. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan dari setiap kalangan bahwa ABRI mampu melaksanakan tugas kenegaraan dan juga sudah pasti mampu melaksanakan tugas mengabdi kepada masyarakat. Keikutsertaan Militer dalam bidang politik secara umum bersifat Antipartai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan. Sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan-kepentingan golongan tersendiri.
Hubungan antara ABRI dan kemunculan beberapa partai politik sepanjang era Orde Baru:
a.       Munculnya partai Golkar. Kelahiran partai Golkar tidak lepas dari peran dan dukungan Militer, yang pada saat itu merupakan bentuk reaksi terhadap meningkatnya kampanye PKI. Embrio Golkar awalnya muncul dengan pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).
b.      Munculnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 5 Januari 1973 yang ditandatangani oleh NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Ketersediaan partai-partai tersbut tidak lepas dari tekanan pemerintah dan Militer.
c.       Munculnya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) juga merupakan partai yang terbentuk pada praktik fusi oleh pemerintah. PDI terfusi atas partai-partai yang cenderung bersifat nasionalis seperti PNI, Murba, IPKI, serta Parkindo dan Partai Katholik (yang menolak dikategorikan dalam kategori material-spiritual). Ketiga partai yang terbentuk ini kemudian mengindikasikan keberhasilan penyederhanaan partai pada Orde Baru (dengan bantuan ABRI atau Militer), karena sejak saat itu hingga tahun 1998/1999 hanpa PPP, PDI dan Golkar yang mengikuti pemilihan umum. [3]
Dampak negative dari Dwi Fungsi ABRI :
a.       Banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon, Menteri, bahkan Duta Besar diisi oleh anggota ABRI yang "dikaryakan".
b.      Selain dilakukannya pembentukan Fraksi ABRI di Parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai "partai politik" yang berkuasa pada waktu itu.
c.       ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya.
d.      Kecenderungan  ABRI untuk bertindak represif dan tidak Demokratis/Otoriter. Hal ini dapat terjadi karena kebiasaan masyarakat yang terbiasa taat dan patuh kepada ABRI. Sehingga masyarakat enggan untuk mencari inisiatif dan alternative karena semua inisiatif dan alternative harus melalui persetujuan ABRI. Kalaupun masyarakat telah mengungkapkan inisiatifnya, tak jarang inisiatif tersebut ditolak oleh ABRI yang menjabat sebagai petinggi di wilayahnya tersebut.
e.       Menjadi alat penguasa, yakni dengan adanya Dwi Fungsi ABRI ini, maka ABRI dengan bebas bergerak untuk menjabat di pemerintahan. Sehingga untuk mencapai tingkat penguasa tidak mustahil untuk dilakukan oleh seorang ABRI, sehingga dengan mudah ABRI mengatur masyarakat.
f.       Tidak berjalannya fungsi control oleh Parlemen. Dampak dari kondisi ini adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, misalnya dalam bentuk korupsi. Hal tersebut dapat terjadi karena ABRI juga yang bertindak sebagai Parlemen, sehingga ia tidak ingin repot-repot melakukan control terhadap bawahannya. [4]
Dwi Fungsi ABRI mempunyai alasan yang kuat berdasarkan setting historis. Pertama, Dwi Fungsi ABRI diperlukan dalam rangka pembersihan birokrasi dan elemen Orde Lama yang anti-Orde Baru. Dwi Fungsi termasuk juga dalam rangka ketahanan bangsa atas musuh laten yang terus membayangi, yang sering diidentitaskan dengan label Ekstrem Kanan (Islam Fundamental) dan Ekstrem Kiri (Komunisme). Kedua, Dwi Fungsi ABRI dianggap pelembagaan dari tradisi ABRI yang sejak zaman Pra Kemerdekaan memang telah terlibat dalam persoalan non-kemiliteran bersama rakyat. [5]
Notes :
[1] Adi Sudiman (2014). Sejarah Lengkap Indonesia. DIVA Press. Yogyakarta. Hal : 417
[4] http://sejarah.kompasiana.com/2012/12/21/dwi-fungsi-abri-518674.html
[5] Adi Sudiman (2014). Sejarah Lengkap Indonesia. DIVA Press. Yogyakarta. Hal : 417

Post a Comment

 
Top