Pahma Herawati/S/A

1. Pengertian Agresi Militer I dan II
            Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi Militer ini merupakan bagian Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggajati.

            Sedangkan Agresi Militer Belanda II atau operasi Gagak adalah operasi militet belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibukota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafrudin Prawiranegara.
            A. Agresi Militer Belanda I
            1. Latar Belakang Agresi Militer Belanda II
            Pada tanggal 15 juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. Dari garis demarkasi. Tentu pinjaman RI menolak permintaan Belanda ini. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan Agresi Militer ini sebagai Aksi Polisinil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H.J. van Mook menyampaikan pidato radio dimana dia menyatakan, bahwa belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Linggarjati. Pada saat itu jumlah tentara belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang, dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan barat yang dihibahkan oleh tentara inggris dan tentara australia.[1]


            2. Penyebab Terjadinya Agresi Militer Belanda I
            Agresi Militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Pihak belanda cenderung menempatkan indonesia sebagai negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya, lepas dari Belanda.
            3. Tujuan Belanda Mengadakan Agresi Militer I
Adapun tujuan belanda mengadakan agresi militer I yaitu:
·         Tujuan Politik
            Mengepung ibukota Republik Indonesia dan Menghapus kedaulatan Republik Indonesia.
·         Tujuan ekonomi
            Merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor
·         Tujuan Militer
            Menghancurkan Tentara Nasional Indonesia

            4. Kronologis Terjadinya Agresi Militer I
Sesudah penandatanganan persetujuan Linggarjati, Belanda berusaha keras memaksakan interpretasi mereka sendiri dan berjalan sendiri untuk membentuk negara-negara bagian yang akan menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat, sesuai dengan keinginan mereka.
            Hal ini diawali dengan konferensi yang diselenggarakannya di Malino, Sulawesi Selatan, dan kemudian di Denpasar, Bali. Disana mereka berhasil membentuk negara boneka indonesia timur dengan dibantu oleh orang-orang yang pro Belanda seperti Sukawati dan Anak Agung Gde Agung. Anak Agung Gde memang sejak awal sudah memusuhi pemuda-pemuda pro republik di daerahnya, serta mengejar-ngejar dan menangkapinya.[2]
            Memang tujuan utama Belanda penandatanganan persetujuan Linggarjati ialah menjadikan negara Republik Indonesia yang sudah mendapatkan pengakuan de facto dan juga de jure oleh beberapa negara, kembali menjadi satu negara bagian saja seperti juga negara-negara boneka yang didirikannya, yang akan diikutsertakan dalam pembentukan suatu negara indonesia serikat. Langkah belanda selanjutnya ialah memajukan bermacam- macam tuntutan yang pada dasarnya hendak menghilangkan sifat negara berdaulat Republik dan menjadikannya hanya negara bagian seperti negara boneka yang diciptakannya di Denpasar. Yang menjadi sasaran utamanya ialah menghapus TNI dan perwakilan-perwakilan Republik di luar negeri, karena keduanya merupakan atribut negara berdaulat.
            Semua tuntutan belanda ditolak. Sementara itu keadaan keuangan belanda sudah gawat, dan kalau masalah indonesia tidak cepat diselesaikan maka besar kemungkinan Belanda akan bangkrut. Agresi militer Pertama dilakukan belanda berlatar dua pokok diatas, yaitu melenyapkan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dengan menghilangkan semua atribut kemerdekaannya, dan keadaan keuanagan Belanda yang sangat gawat.
            Dalam serangan Belanda yang pertama itu mereka bermaksud hendak menduduki Yogyakarta yang telah menjadi ibukota perjuangan Republik indonesia, dan menduduki daerah-daerah yang penting bagi perekonomian Belanda, yaitu daerah-daerah perkebunan, ladang minyak dan batu baik di sumatera maupun di jawa. Usaha ini untuk sebagaian berhasil menduduki daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur, Palembang, jawa. Usaha ini untuk sebagaian berhasil; mereka berhasil menduduki daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur, Palembang, jawa barat dan jawa timur. Dari hasil penjualan produksi perkebunan yang masih terkumpul, mereka mengharapkan mendapatkan uang sejumlah US$ 300 juta. Sedangkan biaya agresi militer diperhitungkan akan memakan US$ 200 juta, jadi masih ada untung US$ 100 juta. Sasaran yang satu lagi, yaitu menduduki Yogyakarta tidak tercapai, karena pada tanggal 4 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian tembak menembak. Selanjutnya PBB membentuk komisi PBB yang terdiri atas tiga negara: satu dipilih oleh Indonesia, satu oleh Belanda dan yang satu lagi dipilih bersama. Komisi tiga negara ini terdiri atas Amerika Serikat, Australia, dan Belgia, Sjahrir memilih Australia, dan bukan india, karena india sudah dianggap oleh dunia sebagai pro Indonesia, sedangkan Australia adalah negara bangsa kulit putih yang dianggap lebih obyektif pendiriannyaa dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
            Perkiraan Belanda dengan mengadakan agresi militernya yang pertama meleset sama sekali; karena tanpa diperhitungkan sejak semula, bahwa Dewan Keamanan PBB akan bertindak atas usul india dan australia. India dan australia sangat aktif mendukung republik di dalam PBB, dimana uni soviet juga memberikan dukungan. Akan tetapi, peranan yang paling penting akhirnya dimainkan oleh Amerika Serikat. Mereka yang menentukan kebijakan Belanda, bahkan yang lebih progresif diantara mereka, merasa yakin bahwa sejarah dan pikiran sehat memberi mereka hak untuk menentukan perkembangan Indonesia, tetapi hak ini hanya dapat dijalankan dengan menghancurkan Republik terdahulu.
            Sekutu-sekutu utama negara belanda terutama inggris, australia dan amerika (negara yang paling dihandalkan Belanda untuk memberi bantuan pembangunan kembali dimasa sesudah perang) tidak mengakui hak semacam itu kecuali jika rakyat indonesia mengakuinya, yang jelas tidak demikian apabila pihak belanda harus menyadarkan diri pada penaklukan militer. Mereka mulai mendesak negeri belanda supaya mengambil sikap yang tidak begitu kaku, dan PBB menjadi forum umum untuk memeriksa tindakan-tindakan belanda.
            Untuk pertama kali sejak PBB didirikan pada tahun 1945,badan ini mengambil tindkan mengentikan serangannya. Belanda yang menginginkan supaya masalah indonesia dianggap sebagai suatu persoalan dalam negeri antara Belanda dan jajahannya, telah gagal, dan masalah indonesia-belanda menjadi masalah internasional. Kedudukan republik indonesia menjadi sejajar dengan kedudukan negara Belanda dalam pandangan dunia umumnya.
            5. Pasca Terjadinya Agresi Militer Belanda II
            Komisi konsuler diketuai oleh konsul jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Foote dengan anggotanya konsul jenderal cina, belgia, prancis, inggris, dan australia. Komisi Konsuler itu diperkuat dengan perwira militer Amerika Serikat dan Prancis, yaitu sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada dewan keamanan, komisi konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 juli 1947 sampai demgan tanggal 4 Agustus 1947 pasukan belanda masih mengadakan gerakan militer. Namun demikian, pemerintah dari pihak belanda menolak dengan keras garis demarkasi yang dituntut oleh pemerintah Indonesia. Meskipun agresi belandaI telah berakhir,genjatan senjata telah dimusyawarahkan,namun di lapangan masih sering terjadi tembak-menembak. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap pasukan yang berada di lapangan.
            6.  Dampak Agresi Militer I bagi bangsa Indonesia
Dampak yang diperoleh bangsa indonesia akibat agresi militer I oleh pihak belanda yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di sumatera timur, palembang, jawa barat dan jawa timur. Meski PBB telah turut membantu mengatasi agresi militer yang dilakukan belanda terhadap indonesia dengan diadakan penghentian tembak menembak, tidak berarti bahwa tindakan militer belanda langsung terhenti. Mereka terus-menerus mengadakan gerakan pembersihan untuk mengamankan daerah-daerah yang telah didudukinya. Dalam gerakan pembersihan ini sering pula terjadi tindakan kejam oleh pasukan belanda, terutama di daerah-daerah yang sudah mereka duduki namun tidak dapat dikuasai, umpamanya daerah sekitar krawang-bekasi[3]
            7.  Perjuangan Bangsa Indonesia terhadap Agresi Militer Belanda
a. Keampuhan Strategi Diplomasi
            Harus diakui, TNI mengalami pukulan berat saat agresi militer belanda I  itu. Akan tetapi, kekalahan itu tidak menyurutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan indonesia.
            Ketika itulah perjuangan diplomasi memegang peranan penting. Tanpa kenal lelah, para tokoh indonesia di luar negeri membela kepentingan indonesia. Mereka berusaha menunjukkan kepada dunia internasional bahwa indonesia layak dan mampu merdeka dan berdaulat.
            Keberhasilan perjuangan diplomasi terbukti dari munculnya reaksi keras terhadap tindakan agresi militer belanda. India dan Australia  mengajukan resolusi kepada dewan keamanan PBB.
            Amerika Serikat menyerukan agar indonesia dan belanda menghentikan permusuhan Polandia dan uni soviet mendesak agar pasukan belanda ditarik dari wilayah RI. Ditengah reaksi dunia internasional, pada tanggal 3 Agustus 1947, belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tembak-menembak.[4]
b. Perundingan Renville
            Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Commite of Good Offices. Komite itu kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN terdiri atas wakil australia, Richard Kiby, wakil belgia, Paul van Zeeland, dan wakil Amerika Serikat, Frank Graham. Terpilihnya Australia dalam KTN merupakan permintaan pihak Indonesia, sedangkan terpilihnya Belgia merupakan permintaan pihak Belanda. Kemudin Australia dan Belgia menentukan anggota KTN ketiga, yaitu Amerika Serikat.
            Tugas Pokok KTN adalah mencari penyelesaian damai tehadap masalah perselisihan antara indonesia dan belanda. Untuk itu, KTN menawarkan perundingan kepada kedua negara. Amerika Serikat mengusulkan tempat pelaksanaan perundingan yang diluar wilayah pendudukan belanda maupun wilayah Republik Indonesia. Tempat yang dimaksud adalah sebuah kapal AS bernama Renville, yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan itu terkenal dengan sebutan Perundingan Renville.
            Dalam perundingan itu Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi belanda dipimpin oleh Abdullah Wijoyoatmojo. Perundingan berlangsung alot karena baik indonesia maupun belanda cenderung berpegang teguh pada pendirian masing-masing. Akhirnya, pada tanggal 17 Januari 1948, hasil perundingan Renville disepakati dan ditandatangani.
            Hasil perundingan Renville yaitu:
·         Penghentian tembak-menembak
·         Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI
·         Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.
·         Dalam Uni Indonesia-Belanda negara indonesia serikat akan sederajat dengan kerajaan belanda
            Akibat perundingan Renville, wilayah Indonesia yang diakui menjadi semakin sempit. Itulah sebabnya, hasil perundingan Renville mengundang reaksi keras dari kalangan partai politik, hasil perundingan itu memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi.
B. Agresi Militer II
            1. Penyebab Terjadinya Agresi Militer Belanda II
Seperti kejadian sebelumnya, dalam perundingan Linggarjati, pelaksanaan hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan.
            Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara indonesia dan belanda. Indonesia melalui Hatta tetap tegas mempertahankan kedaulatan indonesia, sementara belanda terus berupaya mencari cara menjatuhkan wibawa Indonesia. Saat ketegangan semakin memuncak indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil perundingan Renville. Akhirnya, menjelang tengah malam pada tanggal 18 desember 1948, wali tinggi kota Mahkota Belanda Dr. Bell mengumumkan bahwa belanda tidak terikat lagi pada hasil perundingan Renville. Dini hari tanggal 19 desember 1948, pesawat terbang belanda membombardir Maguwo (sekarang bandara Adisucipto) dan sejumlah bangunan penting di yogyakarta. Peristiwa itu mengawali agresi militer belanda II. Pemboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta, ibukota RI ketika itu, dapat dikuasai.[5]
            2. Tujuan Belanda mengadakan Agresi Militer II
            Adapun tujuan belanda mengadakan Agresi Militer yang kedua ialah ingin manghancurkan kedaulatan indonesia dan menguasai kembali wilayah indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di yogyakarta sebagai ibukota indonesia pada saat itu. Pihak belanda sengaja membuat kondisi pusat wilayah indonesia tidak aman sehingga akhirnya diharapkan dengan kondisi seperti itu bangsa indonesia menyerah dan bersedia  menuruti ultimatum yang diajukan oleh pihak belanda. Selain itu bangsa indonesia juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa RI dan TNI-nya secara defacto tidak ada lagi.

            3. Kronologis terjadinya Agresi Militer II
            Pelaksanaan hasil perundingan Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta (wakil Presiden merangkap perdana menteri) tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia, Sementara belanda terus berupaya mencari cara menjatuhkan wibawa Indonesia. Saat ketegangan semakin memuncak indonesia dan belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil perundingan Renville. Akhirnya, menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, wali tinggi kota mahkota Belanda Dr. Bell mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil perundingan Renville.
            4. Serangan Agresi Militer Belanda II
            Serangan dibuka tanggal 19 Desember 1948. Dengan Taktik perang kilat (blitkrieg), belanda melancarkan serangan disemua front di daerah Republik Indonesia. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan payung di pangkalan Udara Maguwo (Sekarang Adi Sucipto) dan dengan gerak cepat berhasil menduduki kota yogyakarta. Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh. Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibukota, walaupun mereka tahu bahwa dengan demikian mereka akan ditawan oleh musuh. Alasannya, agar mereka dapat melakukan kegiatan diplomasi dengan pihak Belanda.
            Disamping itu, Belanda tidak mungkin menjalankan serangan secara terus-menerus karena presiden Panglima Tertinggi Angkatan perang Indonesia dan wakil presiden menteri pertahanan sudah berada di tangan mereka. Sementara itu, beberapa bulan sebelum melakukan serangan terhadap kota yogyakarta, jenderal sudirman menderita sakit paru-paru yang sangat parah sehingga harus dirawat di rumah sakit dan kemudian dirawat di rumah. Ia berpesan jika belanda menyerang kembali, maka ia akan memegang kembali pimpinan Angkatan Perang dan memimpin prajurit-prajuritnya melakukan perlawanan gerilya.

            5. Dampak Agresi Militer Belanda II Bagi Bangsa Indonesia
            Adanya agresi militer kedua yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia yaitu mengakibatkan dihancurkannya beberapa bangunan penting di Yogyakarta, bahkan Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibukota Indonesia juga mampu dikuasai oleh Belanda.
            Selain itu Presiden dan Wakil Presiden beserta sejumlah pejabat pemerintah Indonesia berhasil ditawan kemudian diasingkan oleh pihak Belanda.
            6. Perjuangan Bangsa Indonesia Terhadap Agresi Militer Belanda II
a. Keampuhan Strategi Diplomasi
            Dengan melancarkan agresi militernya yang kedua, Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa RI beserta TNI-nya secara de facto tidak ada lagi. Tujuan belanda itu dapat digagalkan oleh perjuangan diplomasi. Para pejuang diplomasi antara lain Palar, Sujatmoko, Sumitro dan Sudarpo yang berkeliling di luar negeri. Tindakan yang dilakukan dalam perjuangan diplomasi antara lain sebagai berikut:
·         Menunjukkan pada dunia Internasional bahwa agresi militer belanda merupakan bentuk tindakan melanggar perjanjian damai (Hasil perundingan Renville)
·         Meyakinkan dunia bahwa RI cinta damai, terbukti dari sikap, mentaati hasil perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN
·         Membuktikan bahwa RI masih berdaulat dengan fakta masih berlangsungnya pemerintahan melalui PDRI dan keberhasilan TNI menguasai Yogyakarta selama 6 jam (Serangan Oemoem 1 Maret).
            Kerja keras perjuangan diplomasi mampu mengundang simpati internasional terhadap Indonesia. Amerika serikat mendesak belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah RI. Dewan Keamanan PBB mendesak belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin indonesia. Desakan yang gencar dari dunia internasional akhirnya dapat membuat Belanda mengakhiri militernya kedua.

b. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
            Sebelum pasukan belanda memasuki istana kepresidenan, Presiden Soekarno mengintruksikan kepada menteri kemakmuran syafruddin prawiranegara (yang kebetulan berada di Sumatera) untuk membentuk pemerintahan darurat, jika pemerintah RI Yogyakarta tidak dapat berfungsi lagi. Sesuai dengan instruksi itu, Syafruddin Prawiranegara membentuk pemerintah Darurat Republik indondesia. PDRI berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat.
            Selama agresi militer II, Belanda terus menerus memprogandakan bahwa pemerintah di Indonesia sudah tidak ada lagi. Propaganda dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan dalam tubuh RI masih berlangsung. Bahkan, pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI mampu memberikan instruksi lewat radio kepada wakil RI di PBB. Isinya, pihak Indonesia sekaligus mengundang simpati internasional.
            Atas dasar keberhasilan itu, para pemimpin PDRI sempat kecewa dengan tindakan para pemimpin RI di bangka yang mengadakan perundingan dengan Belanda tanpa sepengetahuan mereka. Mereka juga tidak  menyetujui hasil perundingan Roem-Roijen yang cenderung melemahkan wibawa indonesia.                          
7. Titik Balik Agresi Militer Belanda II
            Dalam waktu satu bulan, pasukan TNI telah berhasil melakukan konsolidasi dan mulai memberikan pukulan secara teratur kepada musuh. Seluruh jawa dan sumatra menjadi satu daerah gerilya yang menyeluruh. Tekanan terhadap pasukan belanda ditingkatkan. Penghadangan terhadap konvoi perbekalan tentara belanda berhasil dilakukan. Serangan umum yang dilaksanakan terhadap kota-kota yang diduduki belanda mulai dilaksanakan oleh pasukan TNI. Serangan yang paling terkenal adalah serangan umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta di bawah pimpinan komandan Brigade X Letnan Kolonel Soeharto.
            Pasukan ini berhasil menduduki kota Yogyakarta selama enam jam. Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menolak kerja sama dari Belanda. Sultan mendukung segala tindakan para pemimpin gerilya. Disamping itu, perjuangan dalam rangka menegakkan kedaulatan Republik Indonesia juga dilakukan di luar negeri. Dengan modal sumbangan pesawat rakyat Aceh, W. Supomo membentuk armada udara komersial yang berpangkalan di Myanmar (Burma). Hasil penerbangan komersial itu dijadikan modal untuk membiayai pemakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu, dibuka komunikasi radio antara Wonosari, Bukittinggi, Rangoon dan New Delhi.
            Agresi Militer Belanda II ternyata menarik perhatian PBB karena Belanda secara terang-terangan tidak mengakui lagi perjanjian Renville di depan Komisi Tiga Negara yang ditugaskan oleh PBB.
            C. Perundingan Roem-Roijen
Untuk menjamin terlaksanakannya penghentian agresi militer belanda II, PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau komisi PBB untuk Indonesia. Perundingan mulai pada pertengahan April 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Roem, sedangkan delegasi belanda dipimpin oleh Dr. Van Roijen. Tokoh UNCI yang berperan dalam perundingan adalah Merle Cohran dari Amerika serikat.
            Hasil perundingan Roem-Roijen
Pernyataan Indonesia
·         Perintah kepada TNI untuk menghentikan perang Gerilya
·         Bekerja sama mengendalikan perdamaian, ketertiban dan keamanan
·         Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada negara indonesia Serikat secara lengkap tanpa syarat.
Pernyataan Belanda
·         Menyetujui pemulihan pemerintahan RI di yogyakarta
·         Menjamin penghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik
·         Menyetujui RI sebagai negara bagian dalam negara Indonesia Serikat
·         Berusaha sungguh-sunggguh menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar 

Kesimpulan

            Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 juli 1947 sampai 5 agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran Linggarjati.
            Agresi Militer Belanda II dimulai ketika pihak belanda yang tetap bersikukuh menguasai indonesia mencari dalih untuk dapat melanggar perjanjian yang telah disepakati. Bahkan pihak belanda menuduh jika pihak indonesia tidak menjalankan isi perundingan Renville. Oleh karena itu pihak TNI dan pemerintah indonesia sudah memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu belanda akan melakukan aksi militernya untuk menghancurkan republik dengan kekuatan senjata.

 Kutipan
[1] Nasution, AH. 1976. Sekit. Palembang: FKIP Universitas Sriwijaya
[2]Poesponegoro, Marwati Dj. 1884. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta:  Balai Pustaka
[3] Ricklefs, M. C. 2007. Sejarah Indonesia Modren, yogyakarta: Gajah Mada

Post a Comment

 
Top