Aditya Putra Gumesa/S/A

Diangkatnya jendral Soeharto sebagai Presiden penuh tahun 1968 oleh MPRS membawa militer ke posisi yang dominan dalam penyelenggaraan Pemerintah.pemerintaha baru ini disambut hangat oleh sebagian kecil kalangan politisi sipil,sedangkan sebagian besar menerima dengan keterpaksaan karena memang militerlah yang paling kuat pada waktu itu.namun langkah apa yang akan dilakukan militer sebagai pemegang kekuasaan dalam menjaga stabilitas politik belum jelas khususnya yang menyangkut partisipasi rakyat dalam politik.apakah militer memberi peluang jalanya pemerintahan kepada partai partai politik atas nama demokrasi ataukah justru membentuk kekuatan politik sendiri dengan menggunakan orang orang sipil sebgai mitranya.sebagai akibatnya muncul beberapa kelompok individu berebut posisi dalam rezim baru tersebut.

Sejak awal sudah disadari oleh militer bahwa keikutsertaan partai partai politik pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin pada masa Soekarno,hanya sebagai bagi kepentingan sebagian kelompok masyarakat saja,bahkan tak jarang menimbulkan instabilitas politik,oleh karena itu,militer pada dasarnya sangat anti partai.pihak militer berpendapat bahwa kesadaraan militer untuk memeberikan kekuasaan pada partai partai politik justru akan membuat instabilitas politik.namun demikian,Harold Crouch dalam bukunya"Militer dan politik di Indonesia" menyebutkan bahwa pandangan pihak militer terpecah menjadi dua kelompok,meskipun sama sama anti partai[1] hal tersebut juga senada juga di sampaikan A.H.Nasution,bahwa:setelah sselesai sidang istimewa MPRS 1967 di dalam nuansa perjuangan Orde Baru,ada dua kelompok yang tumbuh dalam Orde baru dan mulai bersimpangan jalan.pertama,adalah kelompok yang berstrategi stabilisasi/keamanan demi rehabilitasi dan pembangunan ekonomi.kedua,kelompok koreksi total atau konsekuen dengan pengorbanan disegalah bidang(politik,sosial,ekonomi,kultural) seperti rumusan seminar AD 1964 tentang pengertian Orde Baru.mulailah tampak aliansi ABRI teknokrat[2].


Kelompok pertama adalah kelompok militan atau berhaluan keras yang ingin mengubah struktur politik dengan sistem dwigrup(dwi partai).kelompok ini terdiri dari sekelompok pewira senior yang terpengaruh oleh anggota partai sosialis Indonesia(PSI) serta erat hubungannya dengan mahasiswa dan cendikiawan yang tergabung dengan kesatuan aksi mahasiswa Indonesia(KAMI).mereka berpendapat bahwa harus diambil tindakan tegas untuk mencegah timbulnya kembali partai partai sebagai kekuatan lokal dan Nasional,serta militer harus bersandar pada kesatuan aksi untuk dapat dukungan.
Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok moderat.meskipun mereka juga anti partai,mereka tetap ingin mempertahankan sistem politik yang ada tanpa perubahan yang radikal,tetapi cara bertahap dan alami.kelompok moderat sangat menyadari pengaruh   besar partai partai dikalangan masyarakat.jika mereka di tindak mereka bisa menghimpun oposisi rakyat untuk melawan pemerintah sehingga sulit bagi militer untuk menyingkirkannya.oleh karena itu,pihak militer enggan untuk memulai ''pertempuran'' dengan partai partai dengan alas an stabilitas politik dan keamanan.
Seperti diketahui bahwa pada tahun 1966,KAMI telah mengumandangkan tuntutan mengenai perombakan struktur politik[3] namun tuntunan tersebut belum meluas samapai berakhirnya tahun 1966.baru setelah memasuki tahun 1968 ketika Soekarno jatuh dari kedudukannya,tuntutan pembaruan struktur politik tersebut mengemuka kembali,Mayjen TNI H.R.Dharsono dan tokoh tokoh TNI AD dari Siliwangi lainnya yang militant anti partai juga menuntut untuk mengubah struktur politik yang masuh menganut ideology dan sistem banyak partai.Mayjen Kemal Idris juga sangat anti partai,bahkan pernah meminta presiden Soeharto untuk membersihkan sisa sisa orde lama di lembaga lembaga pemerintahan[4].Jendral lainnya yang berpengaruh dan sangat anti partai adalah A.H.Nasution,jendral tersebut bersama kaum militan lainnya yang anti partai,sangat mendukung dilaksanakan sistem distrik bagi wakil wakil daerah pemilihan.sikap pemerintah yang terlalu kompromi dengan parti politik dengan alas an stabilitas politik dan keamanan,sangat mengecewakan mereka,terutama kelompok siliwangi.
Pada tahun 1967,Panglima Divisi Siliwangi dengan dukungan penuh dari panglima kostrad,Kemal Idris menyiarkan sesuatu rencana menjalankan sistem dwipartai di Jawa Barat.rencana tersebut mengusulkan dibubarkannya partai partai yang ada untuk diganti dengan dua partai baru yang keduanya sama sama concern pada modernisasi dan pembangunan,namun berbeda dalam hal program yang di tawarkan untuk tujuan mereka.bukan berate pemerintah tidak simpati pada rencana H.R.Dharsono,pemerintah tidak mengizinkan H.R.Dharsono melakukan tindakan pembubaran partai partai di Jawa Barat,namun Pemerintah mengkhwatirkan akan adanya reaksi balasan dari partai partai di tempat lain.karena tidak di izinkan rencana tersebut oleh pemerintah pusat Jakarta,maka H.R.Dharsono mengubah rencananya dengan menguslkan sistem"dua golongan'' dalam mana partai partai lama tidak dibubarkan tetapi akan mengelompokan diri menjadi dua golongan.pada awal tahun 1969 sistem dua golongan tiba tiba muncul dalam dawn dewan perwakilan local di beberapa kabupaten di Jawa Barat sebagai akibat tekanan keras terhadap partai partai yang tidak bersedia mengikuti kehendaknya itu.cara penggunaan kekerasan oleh H.R.Dharsono akhirnya bertentangan dengan strategi pemerintah yang mencari kerja sama partai partai dan ketika pemimpin pemimpin partai di Jakarta melakukan protes,maka H.R.Dharsono di perintahkan  menghentikan pelaksanaan sistem dua golongan.[5]
Dalih kelompok militan yang anti partai tersebut didasarkan pada kepercayaan bahwa militer,khususnya TNI AD setia kepada ''modernisasi''dan ''pembangunan'',sedangkan partai politik kepada''kepentingan-kepentingan golongan masyarakat'' yang tidak sesuai dengan tujuan Nasional.dalam pandangan ini,penidaan partai akan memeberikan kesempatan pada pemerintah untuk melaksanakan programnya,tanpa teringtangi kebutukan untuk memberikan konsensi kepengtingan-kepengtingan pribadi yang diajukan oleh para politisi partai.sebagai pengganti partai partai politik,mereka mempertimbangkan dibentuknya organisasi sipil baru yang menarik anggotanya dari kalangan muda ,yang penuh semangat,dan berperan serta dalam gerakan melawan Soekarno dan Orde Lama pada masa lalu.tidak seperti partai partai lama yang mengakarkan diri pada kebiasan kebiasan dan kesetian kelompok di masa lalu,kekuatan sipil baru ini diharapkan dapat memberikan dukungan penuh kepada program program pemerintah mengenai modernisasi[6].
Walau pun serangan serangan gencar terhadap partai partai yang disuarkan oleh kelompok militan di tolak oleh ''kelompok moderat'' yang berada di sekeliling Soeharto pada tahun 1967 dan 1968,beberapa gagasan dan pendekatan Militan terhadap hubungan sipil-militer tetap memberika pengaruh yang sangat besar dikalangan militer pada umumnya.selama delapan belas menjelang peralihan dari Soekarno dan Soeharto,militer tidak menciptakan masa tegang dan mengambil posisi perang dengan partai partai.namun tampak jelas bahwa klangan kelompok moderat banyak menyetujui pandapat kelompok militan untuk menyingkirkan partai partai lama secara bertahap.tanpa tekanan langsung pada akhirnya sebagai besar kalangan militer setuju untuk mengatur strategi agar dapat mengalahkan partai partai dengan permainan sendiri dalam pemilu 1971.[7]
Pertarungan dua kelompok tersebut akhirnya dimenangkan oleh kelompok moderat pro-stabilisasi keamanan yang menginginkan perubahan secara bertahap.Presiden Soeharto tetap memilih jalan demokratis,bahwa tidak akan mengubah struktur politik dengan paksaan,lebih lebih dengan membubarkan partai partai politik.tindakan demikian,apapun alasannya,bukanlah langkah yang baik dan bijaksana karena dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah Orde Baru mengarah pada diktatorisme.Soeharto berpendapat bahwa menguat sistem dan kehidupan politik harus dilakukan dengan jalan demokratis,yaitu lewat pemilihan umum.[8]
Menyadari bahwa militer tidak membangun basis masa secara langsung,maka tidaklah mengejutkan apabila Presiden Soeharto menggunakan kekuatan politik yang berwajah sipil sebagai organisasi untuk dapat ikut serta dalam pemilahan umum untuk mempertahankan kepentingan militer.akhirnya Soeharto menjatuhkan pilihannya kepada Golongan Karya(Golkar)

 Kesimpulan

Diangkatnya jendral Soeharto sebagai Presiden penuh tahun 1968 oleh MPRS membawa militer ke posisi yang dominan dalam penyelenggaraan Pemerintah.pemerintaha baru ini disambut hangat oleh sebagian kecil kalangan politisi sipil,sedangkan sebagian besar menerima dengan keterpaksaan karena memang militerlah
Sejak awal sudah disadari oleh militer bahwa keikutsertaan partai partai politik pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin pada masa Soekarno,hanya sebagai bagi kepentingan sebagian kelompok masyarakat saja,bahkan tak jarang menimbulkan instabilitas politik,oleh karena itu,militer pada dasarnya sangat anti partai.pihak militer berpendapat bahwa kesadaraan militer untuk memeberikan kekuasaan pada partai partai politik justru akan membuat instabilitas politik.namun demikianPada masa kepimpinan soeharto pandangan militer mengenai partai politik terpecah menjadi dua kelompok walau pun tujuan dua kelompok ini sama sama anti partai.

Kutipan
[1].Harold Crouch,Op.it.,halaman 276-277
[2].Tatang Sumarsono,(ed) A.H.Nasution di Masa Orde Baru:lewat kesaksian Tokoh Eksponen 66,Bakri Tianlean,Penerbit Mizan,Bandung,1997,halaman 193
[3].Ibid,halaman 121
[4].Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia,Pemilihan Umum 1971,Jakarta,Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers,1972 halaman 4
[5].Harold Crouch,Op.cit.,halaman 283-284
[6].Harold Crouch,Op.cit.,halaman 277
[7].Harold Crouch,Op.cit.,halaman 278
[8].Ikatan Pers Mahasiswa,Op.cit.,halaman 6

Daftar Pustaka
Crouch,Harlod,Militer dan Politik di Indonesia,Pustaka Sinar Harapan,Jakarta,1999
 Sumarsono Tatang,(ed) A.H.Nasution di Masa Orde Baru:lewat kesaksian Tokoh Eksponen 66,Bakri Tianlean,Penerbit Mizan,Bandung,1997,
Yulianto Arif,Hubungan Sipil dan Militer di Indonesia Pasca ORBA di Tengah Pusaran Demokrasi,Penerbit,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2002

Post a Comment

 
Top