SLAMET KABUL BUDIARTO / SI V
Peristiwa 15 Januari 1974 atau lebih dikenal dengan Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) merupakan suatu gerakan mahasiswa yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah terkait kerja sama dengan pihak asing untuk pembangunan nasional. Para mahasiswa menganggap kebijakan pemerintah kala itu sudah menyimpang dan tidak berhaluan kepada pembangunan yang mementingkan rakyat. Mahasiswa menilai malah dengan kerja sama ini semakin memperburuk kondisi ekonomi rakyat. [1]
Kedatangan ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) lembaga pemodal asing bentukan Amerika Serikat, Jan P Pronk, dijadikan momentum awal untuk demonstrasi antimodal asing ini. Jan P Pronk tiba di Jakarta pada Minggu, 11 November 1973. Ketika tiba di Bandara Kemayoran, mahasiswa menyambutnya dengan berdemonstrasi melalui gambar-gambar poster sebagai bentuk kritik karena kedatangannya. Selain melakukan aksi, kelompok mahasiswa juga mengatur strategi supaya dapat melakukan pertemuan dengan mahasiswa. Perwakilan salah satu mahasiswi melakukan pendekatan dengan memberikan karangan bunga kepada Jan P Pronk. Tidak hanya memberikan karangan bunga, diam-diam mahasiswi tersebut memberikan surat yang isinya memorandum penolakan kedatangannya.
Bukan hanya Jan P Pronk yang didemo massa yang tergabung dari berbagai elemen seperti mahasiswa dan masyarakat sipil. Kedatangan Perdana Menteri (PM) Jepang, Tanaka Kakuei, pada tanggal 14-17 Januari juga disambut dengan demonstrasi. Tanaka dianggap sebagai symbol modal asing yang mesti dienyahkan. Rencananya massa mau menyambut kedatangan Tanaka Kakuei di Bandara Halim Perdanakusuma. Namun rencana ini gagal, karena aparat keamanan sudah memblokade Bandara ini dari hadangan massa. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Akibat penjagaan ketat itu sebagian massa mengalihkan aksinya di sekitar Jakarta Pusat. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00, PM Jepang Kakuei Tanaka berangkat dari Istana tidak dengan mobil, melainkan diantarkan oleh Presiden Soeharto dengan menggunakan helicopter dari Gedung Bina Graha ke pangkalan udara untuk pulang ke negaranya. Keadaan ini memperlihatkan bahwa suasana Kota Jakarta masih mencekam. [2]
Aksi berupa long march dari Salemba menuju Universitas Trisakti di Grogol, Jakarta Barat, itu mengusung tiga tuntutan: pemberantasan korupsi, perubahan kebijakan ekonomi mengenai modal asing, dan pembubaran lembaga Asisten Pribadi Presiden. Ratusan ribu orang ikut turun ke jalan, tetapi aksi ini kemudian berujung pada kerusuhan. Berbarengan dengan itu kelompok massa dari mahasiswa sedang melakukan diskusi yang berpusat di salah satu Universitas tetapu dikagetkan oleh info yang menyebutkan di kawasan pusat Jakarta terjadi kerusuhan. Massa dari mahasiswa banyak yang bertanya bagaimana kejadian anarkis tersebut bisa terjadi. Menurut Hariman, aksi mahasiswa usai pukul 14.30. Sedangkan kerusuhan terjadi satu jam kemudian. Massa yang mengaku dari kalangan buruh itu menyerbu pasar Senen, Blok M, dan kawasan Glodok. Kerusuhan itu sendiri meliputi pengerusakan beberapa fasilitas umum dan bangunan took dikawasan ibu kota seperti pertokoan Senen, Jakarta Pusat dan Roxy, Jakarta Barat. Selama dua hari daerah sekitar ibu kota diselimuti asap. Mereka melakukan penjarahan dan pembakaran mobil buatan Jepang dan toko-toko. Wilayah pertokoan Senen menjadi titik perhatian kala itu, mengingat pembangunan pertokoan yang memakan biaya senilai Rp 2,7 Miliar ludes dilalap si jago merah. [3]
Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jenderal Soemitro sempat menghadang massa di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Dia berusaha membelokkan gerakan massa yang mengarah ke Istana Presiden, namun massa tetap tak beranjak. Menteri Pertahanan dan Keamanan kala itu, Maraden Panggabean mengatakan, dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi selama dua hari tersebut tercatat kerugian materi yang diakibatkan dalam kejadian ini cukup banyak. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor rusak atau dibakar, 144 buah gedung rusak atau dibakar (termasuk pabrik Coca-cola), dan 160 Kg emas hilang dari sejumlah took perhiasan. Selain mengalami kerugian materi yang cukup banyak, juga terdapat korban jiwa dalam kerusuhan yang terjadi selama dua hari tersebut. 11 orang meninggal, 177 mengalami luka berat, 120 mengalami luka ringan dan 775 orang ditangkap. (ungkap Maraden dalam rapat siding pleno DPR pada 21 Januari 1974). [4]
Gubernur Jakarta saat itu, Ali Sadikin juga membeberkan kerusakan yang terjadi akibat pembakaran saat kerusuhan massa. Angkanya berbeda dengan yang dilansir oleh Maraden Panggabean. Menurut Ali Sadikin, sebanyak 522 mobil dirusak dengan 269 diantaranya dibakar, 137 sepeda motor dirusak (94 buah dibakar), 5 buah bangunan dibakar ludes, termasuk 2 blok proyek pasar Senen bertingkat 4. Serta gedung milik PT Astra dijalan Sudirman dan 113 buah bangunan lainnya dirusak. Dari peristiwa ini, terlahir seorang aktivis mahasiswa yang menjadi symbol Malari hingga saat ini, yakni Hariman Siregar. Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) itu bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya dituding menjadi otak pelaku kerusuhan tersebut. Hariman Siregar menolak jika disebut sebagai penyebab dalam kerusuhan tersebut. Hariman Siregar pun diseret ke pengadilan dengan tuduhan melakukan tindakan subversi. Setelah empat bulan sidang, vonis enam tahun penjara mesti ia tanggung.
Menurut Hariman, insiden kerusuhan itu sudah diluar kendali mahasiswa. Bisa jadi di balik kerusuhan ini ada pihak yang sengaja membuat situasi saat itu semakin tidak kondusif. Hingga saat ini sebagian orang masih mempertanyakan siapa dalang di balik peristiwa kerusuhan tersebut. Mengingat setelah sempat ditahan dan dilakukan persidangan, Hariman Siregar dan kelompok mahasiswa lainnya tidak terbukti dalam peristiwa kerusuhan itu. Hariman sendiri menyebut, Malari sebagai puncak dari gerakan kritis terhadap konsep pembangunan yang dilakukan pemerintah Orde Baru. [5]
Peristiwa Malari ini telah mengubah perjalanan Indonesia. Sebab, menurut sejarawan Asvi Warman Adam dalam sebuah artikelnya, setelah itu Soeharto melakukan represi secara sistematis. Sjahrir, yang ikut ditahan setelah peristiwa tersebut, menilai Malari adalah bentuk konsolidasi kekuatan Soeharto. Total aparat menggaruk 750 orang, 50 diantaranya pemimpin mahasiswa dan cendekiawan, seperti Hariman Siregar, Sjahrir, Yap Thiam Hien, Mohtar Lubis, Rahman Tolleng dan Aini Chalid. Para tokoh tersebut ditahan berdasar UU Antisubversi. Sebagian dari mereka dibebaskan setahun setelah meringkuk di penjara, karena terbukti tak terlibat. Pengadilan berdasar UU Antisubversi itu menuai kecaman.
Peristiwa Malari dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang memandangnya sebagai demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Beberapa pengamat melihat peristiwa itu sebagai ketidaksenangan kaum intelektual terhadap Aspri (Asisten Pribadi) Presiden Soeharto (Ali Moertopo, Soedjono Humardani, dll) yang memiliki kekuasaan teramat besar. Ada pula analisis tentang friksi elit Militer, khususnya rivalitas Jenderal Soemitro dengan Ali Moertopo. Sebagaimana diketahui kecenderungan serupa juga tampak di kemudian hari dalam kasus Mei 1998 (Wiranto vs Prabowo). Setelah terjadi demonstrasi yang disertai di tempat lain dengan kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, maka Jakarta pun menjadi berasap. Soeharto memberhentikan Soemitro sebagai Pangkomkamtib dan langsung mengambil alih jabatan tersebut. Aspri (Asisten Pribadi) Presiden dibubarkan. Kepala BAKIN Soetopo Juwono didubeskan dan diganti Yoga Sugama.
Bagi Soeharto, kerusuhan 15 Januari 1974 telah mencoreng keningnya karena peristiwa itu terjadi di depan hidung tamu Negara, PM Jepang. Malu yang tak tertahankan itu menyebabkan ia untuk selanjutnya amat waspada terhadap semua orang/golongan serta melakukan sanksi tak berampun terhadap pihak yang bisa mengusik pemerintah. Selanjutnya ia sangat selektif memilih pembantu dekatnya, antara lain dengan criteria "pernah menjadi ajudan Presiden". Segala upaya dijalankan untuk mempertahankan dan mengawetkan kekuasaan, baik secara fisik maupun secara mental. Peristiwa 15 Januari 1974 dapat disebut sebagai salah satu tonggak sejarah kekerasan Orde Baru. Sejak saat itu represi dijalankan secara lebih sistematis. [6]
Notes :
[1] Adi Sudiman (2014). Sejarah Lengkap Indonesia. DIVA Press. Yogyakarta. Hal : 434
[4]http://muda.kompasiana.com/2014/01/15/tribute-to-peristiwa-malari-1974-614684.html
[6] http://serbasejarah.wordpress.com/2011/12/21/jejak-soeharto-peristiwa-malarithe-shadow-of-an-unseen-hand/

Post a Comment

 
Top