RINTA YULIANA M/SI V/2012/B

Prof. DR. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Babibie adalah presiden RI yang ke tiga. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Beliau menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. Dan pada waktu itu juga B. J Habibie di lantik menjadi Presiden RI sesuai pasal 8 UUD 1945. Bisa dikatakan bahwa Habibie merupakan presiden transisi Indonesia dari Orde Baru ke Reformasi. Sebagai presiden transisi, maka jabatannya pun tidak berlangsung lama, yakni 1
tahun 5 bulan.[1] Beliau menjadi wakil presiden selama 2 bulan 7 hari dan presiden dengan masa jabatan terpendek.
B. J. Habibie pada mulanya menjabat sbagai wakil presiden dengan presiden yakni Soeharto atau yang lebih akrab dengan Pak Harto. Pada masa pemerintahan Pak Harto, terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Perekonomian Indonesia pada saat itu mengalami kekacauan, sehingga Presiden Soeharto kehilangan kepercayaan dari rakyat. Rupiah dihadapan mata uang asing sangat rendah, bahkan sempat tembus pada nilai Rp. 12.000 per dolar.[2] Kepercayaan dunia internasional menipis, harga-harga menjolak tinggi, kampus dan masyarakat menuntut reformasi. Memasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demostrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut turunya Soeharto dari kursi kepresidenannya. Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembaknya empat mahasiswa hingga tewas. Bukan hanya itu, Harmoko selaku ketua DPR dan wakilnya mengadakan konferensi pers. Dimana dalam konferensi pers tersebut Harmoko beserta wakilnya mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden Soharto secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.[3] Pukulan lebih berat yang menimpa Pak Harto ketika 14 mentri bidang ekonomi, keuangan dan industri, membuat pernyataan bersama tak bersedia dipilih dalam kabinet Reshuffle yang akan di bentuk Presiden Soeharto. Mereka antara lain Ginandjar  Kartasamita, Kuntoro Mangkusubroto dan Akbar Tanjung. Akhirnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan meminta Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra bersama Saadillah Mursjid untuk mempersiapkan segala sesuatunya, agar dia turun secara konstitusional. Upaya beberapa pihak untuk menurunkan Pak Harto telah berhasil. Sesuai dengan pasal 8 UUD 1945, B.J Habibie melanjutkan tugas kepresidenan hingga tahun 2003.
Dalam waktu singkat masa pemerintahannya, Habibie menunjukkan prestasi kerjanya yang sangat menakjubkan. Berhasil menyelamatkan krisis moneter dan melengkapi lahirnya Bank Muamalah pada masa presiden Soeharto, dengan ditambahkan Bank Syariah.
Keberhasilan menciptakan pesawat CN 35 yang mampu melakukan short take off and landing, hanya 400 meter, merupakan prestasi tanpa tanding di kelasnya di dunia. selain itu ia juga telah merancang pesawat tercepat di dunia, diumumkan oleh Habibie sejak awal pembentukan ICMI ( Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia) di Malang, suatu pesawat sipil dengan kecepatan jarak Jakarta – New York hanya 4 jam.  Hal ini mencemaskan eksistensi negara industri pesawat terbang, terutama negara adikuasa Barat, yang sampai saat ini pesawat produk dari Barat jarak Jakarta – Jeddah hanya mampu ditempuh selama 8 jam. Selain itu di bidang persenjataan, PINDAD yang dipimpin oleh Habibie mampu menciptakan senjata yang mempunyai jarak tembak 1.000 m, dan sangat akurat. Senjata produk Barat hanya mampu 750 m jarak tembaknya.
Ketika awal diangkat sebagai presiden menggantikan posisi Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, Habibie dihadapkan pada lima isu terbesar, yakni masa depan Reformasi, masa depan ABRI, masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari dari Indonesia, masa depan Soeharto, keluarga, kekayaan, dan kroni-kroninya, serta masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.[4] Untuk mengatasi berbagai isu tersebut, Habibie melakukan beberapa langkah-langkah kebijakan, yakni:
1.      Pembentukan Kabinet. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998 yang meliputi perwakilan militer (TNI-Polri), PPP, Golkar, dan PDI.
2.      Kebijakan dalam bidang politik. Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket UU masa Orde Baru dengan tiga UU politik yang lebih demokratis. Adapun tiga UU tersebut adalah:
a.       UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
b.      UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
c.       UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.
3.        Kebijakan dalam bidang ekonomi. Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk meperbaiki perekonomian Indonesia antaranya :
•    Merekapitulasi perbankan
•    Merekonstruksi perekonomian Indonesia.
•    Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
•  Manaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,-
•    Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
4.      Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers. Kebebasan menyampaikan pendapat dikalangan masyarakatmulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat dapat menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Selain kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
5.      Masalah Dwi Fungsi ABRI. Gugatan terhadap peran dwifungsi ABRI maka petinggi militer bergegas-gegas melakukan reorientasi dan reposisi peran sosial politiknya selama ini. Dengan melakukan reformasi diri melalui rumusan paradigma baru yaitu menarik diri dari berbagai kegiatan politik. Pada era reformasi posisi ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999 Kepolisian RI memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI yaitu angkatan darat, laut, dan udara.
6.      Reformasi di Bidang Hukum. Pada masa pemerintahan Orde Baru telah didengungkan pembaharuan bidang hukum namun dalam realisasinya produk hukum tetap tidak melepaskan karakter elitnya. Misalnya UU Ketenagakerjaan tetap saja adanya dominasi penguasa. DPR selama orde baru cenderung telah berubah fungsi, sehingga produk yang disahkannya memihak  penguasa  bukan   memihak  kepentingan masyarakat. Prasyarat untuk melakukan rekonstruksi dan reformasi hukum memerlukan reformasi politik yang melahirkan  keadaan  demokratis  dan  DPR yang representatif mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan DPR merupaka'n kunci untuk pembongkaran dan refbrmasi hukum. Target reformasi hukum menyangkut tiga hal, yaitu : substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, dan institusi peradilan yang independen. Mengingat produk hukum Orde Baru sangat tidak kondusif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, berkembangnya demokrasi dan menghambat kreatifitas masyarakat. Adanya praktek KKN sebagai imbas dari adanya aturan hukum yang tidak adil dan merugikan masyarakat.
7.      Pelaksanaan Pemilu tahun 1999. Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 Partai Politik. Asas pemilihan umum tahun 1999 adalah sebagai berikut:
a.       Langsung, Pemilih mempunyai hak secara langsung memberi suara sesuai kehendak nuraninya tanpa perantara.
b.      Umum, bahwa semua warga negara tanpa kecuali yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia 17 tahun berhak memilih dan usia 21 tahun berhak dipilih.
c.       Bebas, tiap warga negara berhak menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun/pihak manapun.
d.      Rahasia, tiap pemilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dengan cara apapun
e.       Jujur,   semua   pihak   yang   terlibat   dalam penyelenggaraan pemilu (penyelenggara/pelaksana, pemerintah, pengawas, pemantau, pemilih, dan yang terlibat secara langsung) harus bersikap dan bertindak jujur yakni sesuai aturan yang berlaku.
f.       Adil, bahwa pemilu dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, bebas dari kecurangan pihak manapun.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketetapan MPR, Presiden B.J. Habibie menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum.
8.      Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999. Setelah Komisi Pemilihan Umum berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR, maka MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggung jawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Akibatnya memunculkan tiga calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR pada tahap pencalonan Presiden diantaranya Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yuhsril Ihza Mahendra. Namun tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkan diri.
Berakhirnya Pemerintahan B.J. Habibie (1999)
Meskipun terdapat berbagai kemajuan dan keberhasilan yang dicapai oleh pemerintahan Habibie. Gerakan politik B. J. Habibie mentok disana-sini dan pemerintahannya pun tumbang dalam Sidang Umum 1999. Belum dua tahun masa jabatannya menjadi Presiden, Timor Timur terlepas dari Indonesia. Di tengah-tengah upaya pemerintahan Habibie memenuhi tuntutan reformasi, pemerintah Habibie dituduh melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan MPR mengenai masalah Timor-Timur. Pemerintah dianggap tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR/MPR sebelum menawarkan opsi kedua kepada masyarakat Timor-Timur. Dalam jajak pendapat terdapat dua opsi yang ditawarkan di Indonesia di bawah Presiden B.J. Habibie, yaitu: otonomi luas bagi Timor-Timur dan kemerdekaan bagi Timor-Timur. Akhirnya tanggal 30 Agustus 1999 pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur berlangsung aman dan dimenangkan oleh kelompok Pro Kemerdekaan yang berarti Timor-Timur lepas dari wilayah NKRI. Selain kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur tersebut, terjadi kasus yang sama seperti di Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Irian Jaya  lewat Organisasi Papua Merdeka (OPM), dengan kelompok separatisnya yang menuntut kemerdekaan dari wilayah Republik Indonesia. Pada tanggal 1-21 Oktober 1999, MPR mengadakan Sidang Umum yang di pimpin oleh ketua MPR Amin Rais. pada Sidang Umum tersebut Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggung jawabannya di depan sidang dan terjadi penolakan terhadap pertanggung jawaban Presiden sebagai Mandataris MPR lewat Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dan Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa. Pada umumnya, masalah-masalah yang dipersoalkan oleh Fraksi-fraksi tersebut adalah masalah Timor-Timur, KKN termasukan pengusutan kekayaan Soeharto, dan masalah HAM. Sementara itu, di luar Gedung DPR/MPR yang sedang bersidang, mahasiswa dan rakyat yang anti Habibie bentrok dengan aparat keamanan. Mereka menolak pertanggungjawaban Habibie, karena Habibie dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rezim Orde Baru. Diakhir kepemimpinannya nilai tukar rupiah kembali meroket. Ini dapat di lihat dari nilai tukar rupiah sendiri, yang walau pada 19 Agustus 1999 sempat mencapai Rp. 11.700 namun tetap saja mengalami keterpurukan. Dengan jatuhnya nilai tukar rupiah, pasar modal juga mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang di buat oleh Presiden B.J. Habibie tidak mampu memulihkan perekonomian Indonesia. Selain itu juga tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di indonesia.
Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amien Rais menutup Rapat Paripurna sambil mengatakan, "dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak". Pada hari yang sama Presiden habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden.

KUTIPAN
[1]     Sejarah Lengkap Indonesia, Hlmn 451
[2]     Kesaksian Sejarah  H. Probosutedjo "Runtuhnya Pemerintahan Bung Karno-Pak Harto, B.J. Habibie-Gusdur" Hlmn 102.
[3]     Kesaksian Sejarah  H. Probosutedjo "Runtuhnya Pemerintahan Bung Karno-Pak Harto, B.J. Habibie-Gusdur" Hlmn 103.
[4]     Sejarah Lengkap Indonesia, Hlmn 452

Daftar Pustaka
Sudirman, Adi. 2014. Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik Hingga Terkini. Yogyakarta:Diva Press.
Jumar . 2001 . Kesaksian Sejarah H. Probosutedjo ; Runtuhnya Pemerintahan Bung Karno-Pak Harto, B. J. Habibie-Gus Dur . Jakarta : Gemah Ripah

Post a Comment

 
Top