EGI SEPTIA WINDARI / SAO
Pada tahun 1834 dibentuk suatu Perhimpunan Australia Selatan dan dilakukan pendekatan terhadap pemerintah. Parlemen Inggris kemudian mengeluarkan satu undang-undang yang memotong 300.000 mil persegi wilayah New South Wales untuk mendirikan koloni Australia Selatan. Koloni Australia Selatan merupakan koloni yang kelima. Namun pemerintah tidak bersedia untuk mengeluarkan biaya. Biaya untuk itu diusahakan oleh suatu Dewan Komisaris yang juga bertugas mengawasi penjualan tanah. Sekalipun sudah ada Dewan Komisaris,
pemerintah tetap menghendaki agar koloni baru itu diangkat seorang gubernur yang apabila dikehendaki berkuasa selama 20 tahun. Dengan demikian kekuasaan atas Australia Selatan, sempat terbagi dua (dualisme kekuasaan). Di satu pihak kekuasaan dipegang oleh gubernur yang diangkat dan bertanggung jawab kepada "Colonial Office" di London, dan di pihak lain ada kekuasaan Dewan Komisaris yang secara teoritis mewakili koloni itu.
Para pengikut Wakefield membentuk Kongsi Australia Selatan dan mengumpulkan uang, dan dengan penuh harapan mereka berangkat dari Inggris pada tahun 1836. Rombongan pertama ini tiba dalam bulan Juli di Pulau Kangaroo. Ternyata pulau ini kurang cocok untuk dijadikan pemukiman pada waktu itu. Oleh karena itu, Kolonel Light, seorang surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah, meneliti dan akhirnya memlih lokasi di mana sekarang berdiri kota Adelaide. Nama kota ini diberikan menurut nama istri raja yang memerintah pada waktu itu, raja William IV.
Gubernur pertama untuk koloni itu adalah Kapten Hindmarsh. Selain gubernur ada juga komisaris residen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dan  yang bertugas mencari uang untuk segala keperluan koloni itu. Adanya dualisme kepemimpinan ini menimbulkan banyak persoalan. Akhirnya pemerintah Inggris memanggil pulang kedua pejabat tersebut. Pemerintah mengangkat gubernur kedua yaitu Kolonel Gawler dan menghapuskan dualisme kekuasaan di koloni itu.
Ketika Gawler tiba, keadaan koloni itu sangat buruk, menyimpang dari teori Wakefield. Teori Wakefield terdiri dari dua butir yaitu :
1.       Tanah di koloni baru itu hendaknya dijual dengan harga yang cukup mahal (istilah yang digunakan adalah sufficient price), sehingga seorang imigran pekerja tidak mudah membelinya. Uang hasil penjualan tanah tersebut hendaknya digunakan untuk mengongkosi migrasi penduduk ke koloni baru tersebut dalam rangka menjamin tersedianya tenaga kerja di koloni itu.
2.       Tanah hendaknya dijual dalam partai besar, Bereson dan Rosenblat (1979) menyebut "thirty-hectare sections," dan dibayar tunai lewat suatu lelang.
Akibatnya uang tidak ada, pekerjaan untuk buruh tidak ada, tanah yang diolah sangat sedikit, biri-biri dan ternak lainnya hanya beberapa dan para pejabat tidak dibayar. Bagaimana keadaan seperti ini bisa terjadi di koloni yang didasarkan pada suatu teori yang rasional, kiranya perlu dilakukan sedikit telaahan.
Mengikuti teori Wakefield, Dewan Komisaris di London berusaha untuk mencegah terjadinya perkebunan besar. Mereka berusaha menghindari kekeurangan tenaga pekerja dengan cara mengirimkan para pekerja dan mempertahankan harga tanah, bahkan tanah kemudian dinaikkan dari 12 Shilling menjadi £ 1 per acre. Apa yang tak dapat mereka cegah adalah keinginan penduduk yang ingin segera menjadi orang kaya. Apa yang sebenarnya terjadi adalah, bahwa tanah dijual sebagaimana mestinya dan uang hasil penjualan tanah dikirimkan ke Inggris untuk membiayai pemgiriman imigran baru ke Australia Selatan. Makin banyak orang datang ke Australia Selatan, makin banyak juga tanah yang mereka beli. Di sinilah terjadi penyimpangan, sebab tanh-tanah yang mereka beli itu tidak mereka olah akan tetapi mereka jual lagi untuk mendapatkan keuntungan. Pendatang pertama yang memilih lokasi dan kualitas tanah yang paling diinginkan, melihat bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan jalan menjual tanah itu dengan harga tanah yang lebih tinggi kepada pendatang baru daripada menanaminya atau menjadikannya ladang peternakan. Setelah menjualnya, mereka ini membeli lagi tanah yang lebih luas, lalu menjualnya kembali kepada pendatang baru, tentu dengan harga yang lebih tinggi.
Pendatang kedua mengikuti jejak pendatang pertama tersebut, demikian juga pendatang ketiga. Demikianlah meeka menjadi spekulan-spekulantanah, bukan lagi manjadi petani atau peternak. Bahkan kongsi Australia Selatan yang dibentuk untuk melakukan kolonisasi disana, tidak lama kemudian berubah dari promotor kolonisasi menjadi spekulan tanah. Praktek-praktek seperti ini sering juga disebut "a land boom" yang di seluruh koloni Australia selalu menimbulkan kerusakan. Keadaan seperti ini sukar dihentikan. [1]
Tanpa ada perkebunan yang berjalan, para imigran pekerja tidak akan mendapatkan pekerjaan. Mereka ini berkelompok di Adelaide, di depan kantor gubernur, menuntut makanan serta kepentingan kemanusiaan lainnya. Harus pula diingat bahwa makanan pada waktu itu sukar didapat disana karena pertanian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pada saat itu belum banyak tanaman pangan di sana, terpaksa makanan di datangkan dengan jalan membeli dari New South Wales dan Tasmania. Ini berarti uang koloni baru itu mengalir ke koloni yang sudah lebih lama untuk membeli makanan. Tidak diherankan kalau dalam kas pemerintah pada waktu Gawler tiba hanya ada uang tersimpan sebesar 6d dan 6s.
Dalam keadaan kesusahan seperti itu, Gawler tetap berusaha. Ia mengatur para pekerja untuk melakukan pekerjaan umum, membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, dan dermaga. Karena Gawler tidak memiliki uang untuk membayar para pekerja tersebut, ia mengeluarkan janji  tertulis, bahwa Dewan Komisaris di Inggris akan membayarnya kemudian. Janji tertulis ini berfungsi sebagai uang kertas (sering disebut IOU atau bill), dipakai  ketoko untuk membeli makanan dan kebutuhan yang lain. Akan tetapi ketika bill itu disampaikan kepada Dewan Komisaris, dewan tersebut tidak bersedia  membayarnya, begitupun pemerintah. Semuanya ini menimbulkan kerugian pada pihak penjual yang telah menyerahkan barang atas dasar kepercayaan pada janji tertulis yang berfungsi sebagai uang kertas atau bill tersebut. Dalam keadaan seperti ini nampaknya mudah menyalahkan Gawler. Namun perlu disadari bahwa Gawler melakukannya untuk pembangunan koloni itu. Seandainya ia tinggal diam dengan alasan tidak ada dana, orang juga akan menyalahkan dia sebagai gubernur yang tidak memiliki inisiatif. Bukankah sesungguhnya Dewan Komisaris atau pemerintah Inggris bertanggungjawab atas pembangunan di koloni itu? Perlu juga diingat bahwa untuk melaksanakan pembangunan itu Gawler telah mengorbankan seluruh kekayaan pribadinya.
Sementara kemelut keuangan ini belum tuntas , Gawler digantikan oleh George Grey pada bulan Mei 1841. Penggantian ini terutama dikaitkan dengan bills (perjanjian tertulis yang berfungsi sebagai alat tukar atau transaksi) yang dianggap dikeluarkan oleh Gawler melebihi kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya. Grey, seorang perwira yang pada waktu itu baru berusia 28 tahun diharapkan dapat mengatasi keadaan.
Suatu komisi Majelis Rendah (house of commons) selanjutnya melakukan penelitian terhadap masa pemerintahan Gawler. Komisi ini mengakui bahwa kondisi koloni  pada saat Gawler tibalah yang menyebabkan ia merasa perlu mengambil tindakan itu. Kondisi ini mempersalahkan Undang-undang yang mengatur pembentukan koloni tersebut, dan juga memandang bahwa Dewan Komisaris tidak memperlihatkan pandangan kedepan yang jelas tentang perlunya dualisme pengelolaan Australia Selatan. Kegagalan Gawler mengakhiri pengawasan Dewan Komisaris, dan suatu Undang-undang baru yang berisi mengatur pemrintahan yang lebih baik bagi Australia Selatan, dikeluarkan pada tahun 1842. Undang-undang ini menetapkan Australia Selatan sama dengan koloni lain, suatu koloni yang dalan ketatanegaraan Inggris biasa disebut Crown Colony. [2]
Ketika George Grey tiba, ia menerima koloni itu dalam keadaan bangkrut. Banyak orang yang ketika datang ke koloni itu membawa dan menginvestasikan uang, pada saat itu menjadi orang yang tidak memiliki uang sama sekali. Di atas pundaknya diletakkan tanggungjawab untuk menolong koloni itu, menjadikannya mampu berswasembada dan menggantikan iklim spekulasi tanah dengan kondisi yang produktif. Dengan keteguhan hati, Grey berusaha memperbaiki keadaan koloni itu, bahkan kalau perlu melakukan tindakan yang tergolong terlalu berani, misalnya mengurangi gaji pegawai dalam rangka penghematan. Dalam usahanya itu Grey berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang dapat dilakukannya dengan baik kalau pemerintah Inggris tidak bersedia membayar semua bills (janji tertulis yang berfungsi sebagai alat tukar atau transaksi) pada masa pemerintahan Gawler. Pada awalnya pemerintah Inggris tidak mau bertanggungjawab atas hutang-hutang yang diakibatkan oleh tindakan Gawler itu, namun atas bujukan dan janji Grey menjadikan koloni itu dapat berdiri sendiri, akhirnya pemerintahan Inggris membayar semua bills yang ternyata berjumlah lebih dari £ 200.000. Penyelesaian keuangan ini mengembalikan kepercayaan para kolonis kepada gubernur dan pemerintah sehingga mereka sungguh-sungguh melakukan anjuran-anjuran gubernur. Pertanian mulai berkembang demikian juga peternakan di sepanjang Sungai Murray dan juga pembangunan di koloni Australia Selatan berjalan lancar.
Dalam usahanya memajukan koloni itu, Grey tertolong oleh penemuan tambang tembaga di Kapunda, 80 kilo meter di sebelah utara kota Adelaide, dalam tahun 1842. Kemudian ladang tembaga yang kaya ditemukan di Burra Burra. Penemuan ini menyebabkan ledakan tambang di Australia Selatan sebelum gold rush di New South Wales dan Victoria. Selain itu, penemuan tamabang ini mendorong perkembangan ekonomi di wilayah Australia Selatan. Tambang di Burra  Burra terbukti sangat menguntungkan. Suatu perusahaan yang membayar £ 10.000 untuk tambang tersebut, dalam waktu enam tahun memperoleh keuntungan sebesar £ 400.000. sejak saat itu Australia Selatan mampu membiayai seluruh kegiatannya dan dengan demikian janji Grey menjadikan koloni itu berswasembada telah terpenuhi.
Gubernur George Grey mengakhiri masa pemerintahannya di Australia Selatan ketika ia diangkat menjadi gubernur di New Zealand. Pada saat itu terjadi perlawanan keras bangsa Maori terhadap kekuasaan Inggris disana. Ketegaran, kebijaksanaan, serta keberhasilan pemerintahannya, menyebabkan ia mendapat pujian dari Perdana Menteri Inggris sebagaimana diungkapkan di depan Majelis Rendah dengan mengatakan, " I must say that in four or five years of administration he has solved the problem with a degree of energy and succes which could hardly have been expected from any one. He has extricated the colony and gained the good-will of both settlers and aboroginals" (scott, 1943, hlm.153). [3]
Pengganti dari Jenderal Grey adalah Letnan Kolonel Frederik Robe Holt yang menjabat mulai tanggal 25 Oktober 1845. Dia berusaha menegakkan peraturan yang menguntungkan pemerintah Inggris terkait dengan hasil tambang mineral di Australia Selatan, namun upaya ini ditolak oleh Dewan Legislatif Australia Selatan. Upaya yang dilakukannya untuk memasukkan unsur agama dalam pemerintahan koloni Australia Selatan juga ditolak oleh Dewan tersebut. Mulai tanggal 2 Agustus 1848 Frederik Holt dibebastugaskan dari jabatan Gubernur Jenderal Australia Selatan kemudian bertugas di Mauritius.
Jabatan Gubernur Jenderal Australia Selatan selanjutnya dipegang oleh Sir Henry Fox Young. Dia menjabat sampai tanggal 20 Desember 1854. Pada masa pemerintahannya, untuk pertama kalinya Australia Selatan memiliki sebuah parlemen formal dengan nama South Australian House of Assembly dengan jumlah 36 anggota. Pada tahun 1851 Gubernur Jenderal Young menawarkan hadiah sejumlah 2000 poundsterling kepada orang pertama yang mampu melintasi muara Sungai Murray dengan kapal uap. Pada tahun 1853 dia membangun rel kereta api untuk memudahkan transportasi dari pelabuhan sungai Goolwa menuju Port Elliot.
Gubernur Jenderal selanjutnya yaitu Sir Richard Groves Mc Donnell menjabat mulai tanggal 8 Juni 1855 sampai 4 Maret 1862. Pada awal pemerintahannya dia menghadapi masalah pengangguran sejumlah 800 imigran pendatang yang semuanya wanita. Mc Donnell mengatasi masalah ini dengan membatasi jumlah pendatang wanita pada masa selanjutnya. Kebijakan penting lain yang ditempuh oleh Mc Donnell adalah pemisahan wewenang antara parlemen dan Gubernur Jenderal melalui sebuah konstitusi yang disetujui oleh parlemen Inggris pada tanggal 24 Juni 1856. Melalui konstitusi ini wewenang Gubernur Jenderal terkesan lebih kecil dibanding parlemen, namun telah dapat menyelesaikan masalah tumpang tindih wewenang yang sebelumnya sering terjadi. Pada tanggal 4 Maret 1862, Mc Donnell mengakhiri masa jabatannya di Australia Selatan dan digantikan oleh Sir Dominick Daly.
Sir Dominick Daly menjabat sebagai Gubernur Jenderal Australia Selatan sampai meninggal di Adelaide pada tanggal 19 Februari 1868. Sebelumnya dia pernah bertugas sebagai gubernur di Trinidad dan pulau Prince Edward. Tak banyak catatan penting tentang masa jabatannya sebagai Gubernur Jenderal Australia Selatan.
Gubernur Jenderal Australia Selatan berikutnya adalah Sir James Fergusson yang memerintah sampai tanggal 18 April 1873. Dia berasal dari keluarga militer Inggris. Setelah mengakhiri masa jabatannya di Australia Selatan, Fergusson bertugas sebagai Gubernur Jenderal Selandia Baru.
Gubernur Jenderal Australia Selatan ke 9 adalah Sir Anthony Musgrave. Selama masa pemerintahannya, Musgrave banyak membuat kebijakan penting. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah pengajuan pinjaman untuk pembangunan rel kereta api, kenaikan pajak, dan pengembangan pemukiman sampai ke pedalaman Australia Selatan. Musgrave mengakhiri masa jabatannya di Australia Selatan pada tanggal 29 Januari 1877 kemudian digantikan oleh Letnan Jenderal William Jervois.
Catatan terpenting selama pemerintahan William Jervois adalah keberhasilannya bersama dengan Letnan Colonel Peter Scratchley merancang sebuah sistem pertahanan koloni yang kemudian diterapkan secara luas di Australia dan Selandia Baru pada tahun 1877. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem pertahanan Jervois-Scratchley. Jervois mengakhiri tugasnya di Australia Selatan pada tanggal 9 Januari 1883 dan digantikan oleh Sir William Robinson.
Pada masa kepemimpinannya yang berlangsung sampai tanggal 5 Maret 1889, Sir William Robinson menerapkan reformasi pajak tanah pada tahun 1884 dan pada tahun1886 menerbitkan makalah Geografi Australia Barat dan Selatan. Selain sebagai administrator kolonial, Sir William Robinson juga seorang musisi berbakat yang menghasilkan beberapa karya dan dipercaya menghibur hadirin pada perayaan ulang tahun Ratu Inggris tahun 1887. Jabatannya sebagai pimpinan koloni Australia Selatan digantikan oleh Earl Kintore.
Earl Kintore dihadapkan pada masalah pemogokan buruh tambang yang terjadi pada tahun 1890 dan 1892. Dia menyelesaikan masalah-masalah tersebut pada tahun 1893 melalui reformasi birokrasi. Earl Kintore mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 10 April 1895 digantikan oleh Sir Thomas Buxton.
Konflik dengan Parlemen yang merasa tidak dilibatkan oleh Kerajaan Inggris menyebabkan Buxton dan keluarganya berada dalam kesulitan ekonomi akibat pengurangan gaji dan penerapan pajak yang ditetapkan oleh parlemen terhadap keluarga Buxton. Thomas Buxton adalah seorang Humanis yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia masyarakat Australia Selatan, termasuk warga suku Aborigin. Pada masa pemerintahannya banyak dibangun fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Sir Thomas Buxton digantikan oleh Lord Tennyson pada tanggal 29 Maret 1899.
Pada masa pemerintahan Lord Tennyson yang berlangsung sampai tanggal 17 Juli 1902, pemerintah koloni Australia Selatan melakukan kebijakan efisiensi keuangan. Sikap bersahaja yang ditunjukkan oleh Lord Tennyson meninggalkan kesan yang baik ketika ia mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 17 Juli 1902.
Sebagai implikasi dari penerapan Australia Colonies Government Act oleh pemerintah Inggris, maka pada tahun 1856 Australia Selatan secara efektif memiliki pemerintahan sendiri. Daerah pemukiman meluas hanya sekitar Adelaide saja. Namun perluasan pemukiman itu dibatasi oleh kondisi alam Australia Selatan yang sebahagian itu dibatasi oleh kondisi alam Australia Selatan yang sebahagian besar terdiri dari guru pasir atau semi-gurun pasir dengan curah hujan yang sangat rendah. Dalam kaitan ini, surveyor-General Goyder pada tahun 1865 menetapkan bahwa batas daerah pertanian yang aman hanya sejauh 150 km disebelah utara Adelaide. Diluar daerah itu sudah mulai terbentang semi gurun pasir. Oleh karena itu pertumbuhan koloni itu terutama terbatas dibagian tenggara saja. Kemudian pada tahun 1901, Australia Selatan bergabung dengan The Commonwealth of Australia (Persemakmuran Australia). [4]
Note :
[1] Siboro, J., (1989). Sejarah Australia. Bandung: Tarsito.
[2] Drs.Santoso & Dra.Anik Andayani. Sejarah Australia dan Oceania. Surabaya: UNIPRESS IKIP Surabaya
[3] http://darielzone.blogspot.com/2012/10/normal-o-false-false-false-in-x-none-ar.html
[4] http://galang-patria.blogspot.com/2011/06/sejarah-australia-selatan.html

Post a Comment

 
Top